Connect with us

Nasional

PKB Terima Usulan PBNU Soal Presiden Dipilih MPR

Published

on

Pimpinan MPR RI bertemu dengan ketua PBNU KH Aqil Siradj di kantor pusat PBNU, Jakarta, Rabu (27/11/2019). (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid menerima usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) soal pemilihan presiden dan wakil presiden kembali melalui MPR. Dia menilai usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh anggota majelis.

“Tentu rekomendasi dari PBNU agar presiden dipilih oleh MPR bahkan kepala daerah dipilih oleh MPR berdasarkan kajian para ulama PBNU akan dipertimbangkan maslahat dan mudharatnya,” tutur Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Rekomendasi ini menjadi pertimbangan karena ia menilai biaya pemilihan langsung yang bisa menghabiskan dana hingga Rp 24 triliun memang tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, bila pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, biaya pemilu bisa dipangkas.

“Karena menganggap bahwa biaya sosial dengan pemilihan langsung itu dianggap terlalu besar. Kalau kita kalkulasi biaya untuk memilih Presiden saja, kita membutuhkan Rp 24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir enggak sampai segitu,” jelasnya.

Menurutnya, biaya pemilu langsung bisa dipangkas hingga 80 persen untuk pemilihan kepala daerah.

“Belum cost yang dikeluarkan oleh seorang calon, belum lagi kerugian sosial. Itu satu daerah, kabupaten bisa habis Rp 20 miliar,” lanjut anggota DPR ini.

Oleh karena itu, dia beranggapan usulan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam amandemen UUD 1945. Namun, hal itu belum tentu diwujudkan.

“Kalau diselenggarakan oleh DPRD ya satu miliar selesai. Itu yang dipertimbangkan, kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan. Ya tentu Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, PBNU mengusulkan agar presiden-wakil presiden kembali dipilih MPR, sedangkan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usul ini disampaikan kepada pimpinan MPR yang datang bertandang ke kantor PBNU pada Rabu (27/11/2019).