Connect with us

Politik

Demokrat Tolak Usul PBNU Soal Pilpres Jalur MPR

Published

on

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Jansen Sitindaon. (Foto: istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan penolakan atas usul PBNU terkait pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dikembalikan ke MPR RI. Menurutnya, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya itu tidak boleh dicabut dan dibatalkan.

“Sederhananya dalam tataran praktik, kalau presiden kembali dipilih MPR yang menentukan itu ya hanya 9 orang ketua umum partai di Parlemen saja. Masak negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan presidennya hanya oleh 9 orang saja,” kata Jansen Sitindaon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11/2019).

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa pemilihan langsung merupakan salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Menurutnya, jika presiden dan wakil dipilih oleh MPR maka demokrasi Indonesia kembali mundur.

“Masak kita mau mundur ke belakang lagi,” ucapnya.

Menurut penilaian Jansen, apabila pemilihan langsung memiliki kekurangan seperti adanya money politics layaknya yang dikatakan PBNU maka sebaiknya diperbaiki bukan dikembalikan ke MPR.

“Bukan ‘gebyah uyah’ dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politics atau politik berbiaya tinggi. Yang kita perkuat ya lembaga pengawasannya. Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics?” jelasnya.

Kemudian, Jansen menambahkan apabila pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti pilpres kemarin, ia menyarankan untuk mengurangi ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold, sehingga bisa banyak muncul calon.

“Selain masyarakat jadi punya banyak alternatif pilihan, juga tidak akan terbagi ke dua kelompok saja seperti kemarin,” sambungnya.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pemilihan umum kembali dibuat secara terpisah, bukan seperti kemarin di mana Pileg dan Pilpres digelar serentak. Hal itu justri dinilai semakin memperkeruh pemilu sebab satu jenis pemilu saja sudah buat panas.

“Jadi kami Demokrat menolak, mengembalikan kedaulatan rakyat memilih presiden ini ke tangan MPR. Kalau ada kekurangan mari kita perbaiki,” tegasnya.