Connect with us

Nasional

Dekan UNPAR Sebut UU KPK Baru Persulit Kerja Sama Internasional

Published

on

Dosen Fakultas Hukum Unpar yang juga Presidium Bidang Hukum ISKA, Liona Nanang Supriatna

Geosiar.com, Jakarta — Republik Indonesia sudah mengesahkan Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) Tentang Antikorupsi Tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Oleh karenanya, undang-undang itu seharusnya memperkuat kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam melakukan pemberantasan korupsi, yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Akan tetapi, dalam UU baru ini yang malah memperlemah kewenangan KPK.

Dekan Unpar, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum menyebut bahwa hal tersebut mempersulit Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional terkait hal upaya pemberantasan korupsi.

“Hal ini tentu saja akan mempersulit Indonesia melakukan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi,” ujar Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, dalam acara Desiminasi Hasil Kegiatan Multilateral Dalam Penerapan United Nations Conventions Against Corruption di Indonesia, di Bandung, Rabu (27/11/2019).

Menurut Liona, kejahatan korupsi merupakan kejahatan transnasional, dimana pelakunya dapat melarikan diri kemana saja dan uang hasil korupsi bisa disimpan maupun disembunyikan. Karena itu, untuk menanggulanginya memerlukan kerjasama dengan negara lain

Liona melanjutkan, ratifikasi terhadap Konvensi Anti Korupsi tidaklah sekadar tugas rutin pemerintah, akan tetapi dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas komitmen politik luar negeri RI untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi.

“Korupsi seringkali melibatkan jumlah aset yang fantastis, sangat besar, yang bersumber pada anggaran belanja negara, sehingga sangat berpengaruh pada stabilitas negara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional untuk menanggulangi bahkan untuk saling memberikan informasi serta memberikan bantuan teknis,“ tutur alumnus Pendidikan Lemhannas RI Angkatan 58 itu.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan itu mengatakan, Konvensi PBB Antikorupsi meminta dengan tegas agar seluruh negara dapat mengawasi secara ketat transfer kekayaan yang diperoleh secara ilegal dan mengharuskan negara untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mengembalikan asset tersebut namun dengan tetap menghormati proses hukum (due process of law) baik pidana, perdata, maupun administratif.

“Setiap negara harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk kepentingan publik berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, persamaan di depan hukum, menjaga integritas, melakukan gerakan budaya penolakan korupsi (a culture of rejection of corrution),“ tegas Liona yang juga Pengurus Pusat ISKA.

Lebih lanjut, ia mengatakan, tujuan konvensi pada prinsipnya memuat peraturan tentang penguatan dan pemajuan upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi agar lebih efektif dan efesien, memajukan, mempermudah dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi termasuk pengembalian aset-aset, memajukan integritas dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan publik.

“Indonesia jangan sampai kehilangan muka di fora internasional atau bahkan kehilangan mitra negara-negara lain dalam pemberantasan korupsi dengan mengurangai kewenangan KPK yang dimiliki selama ini,“ tandas Liona.