Connect with us

Nasional

Pemerintah akan Gelar Rapat Khusus Bahas Soal Reuni 212

Published

on

Menteri Agama Fachrul Razi

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Agama Fachrul Razi mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengadakan rapat tersendiri membahas soal rencana pelaksanaan acara reuni 212 pada 2 Desember 2019 mendatang di Monumen Nasional (Monas).

“Nanti nanti kami adakan rapat khusus dengan Pak Menko (Menko Polhukam Mahfud MD),” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Reuni 212 adalah acara untuk memperingati unjuk rasa besar di DKI Jakarta pada 2 Desember 2016. Saat itu ratusan ribu pengunjuk rasa mendesak pemidanaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Sementara desakan massa kini adalah menuntut agar Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri dihukum atas tindakannya membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno.

Penolakan terhadap rencana acara Reuni 212 muncul di petisi online change.org oleh seorang warganet bernama 7inta Putih.

“Aksi Reuni 212 sudah tidak relevan lagi dan saat ini aksi tersebut merupakan konsolidasi politik penuh intrik, ujaran kebencian yang menyita ruang publik masyarakat Ibu Kota selama berjam-jam,” tulis akun itu.

Nasional

Mendagri: Strategi Pencegahan Karhutla Sangat Penting

Published

on

Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (06/12/2019). [Foto: Puspen Kemendagri]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D menekankan pentingnya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (06/12/2019).

“Strategi penangannya saya kira yang paling utama adalah mencegahnya jangan sampai terbakar, jadi kita tahu ada tiga tahap yaitu pencegahan, kemudian pemandaman, terakhir pemulihan. Nah, di sini kunci utamanya adalah strateginya pencegahan,” ujar Tito.

Menurutnya, pencegahan dapat dilakukan secara soft maupun hard dengan kolaborasi maupun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Sehingga pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara soft dan dengan cara hard. Cara-cara soft, saya kira dengan cara meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan tanah adat yang dua hektar itu. Nah, ini mungkin perlu kita untuk ditinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari Pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa cara membakar, nah ini memerlukan (kerjasama) dari Pemda dan Pusat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mendagri menilai Pemerintah Daerah perlu menganggarkan aspek pencegahan Karhutla dalam APBD yang dibuat melalui pos khusus maupun dalam pos anggaran yang tak spesifik, seperti pencegahan bencana.

“Perlu ada anggaran khusus untuk itu, nah kita melihat semacam kekosongan di sana, ada Pemerintah yang peduli ada juga yang tidak peduli, ada juga yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang kaitan dengan kebakaran hanya dalam keadaan darurat ketika terjadi sudah terjadi kebakaran. Nah itu membuat ruang gerak dari Pemda menjadi lebih sempit. Tapi sebetulnya tidak juga, sebetulnya bisa dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan dengan nomenklatur yang lain, tidak spesifik dalam rangka untuk pemberantasan kebakaran, tapi dalam rangka pencegahan bencana, dan lain-lain,” lanjut dia.

Selain itu, Tito juga akan memberikan penekanan terhadap APBD yang diajukan Pemda, terutama bagi daerah yang memiliki kerawanan kebakaran lahan dan hutan agar memiliki pos anggaran tersendiri untuk pencegahan.

“Oleh karena itulah sekarang ini kan lagi musimnya Pemda mengajukan APBD kemudian lagi membicarakan dengan DPRD, nanti kami akan kembali menekankan kepada Pemda, terutama daerah yang rawan kebakaran untuk menganggarkan dana dalam rangka pencegahan kebakaran, dengan tujuan salah satunya di adalah untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” tuturnya.

Menurut Tito, diperlukan pula sistem deteksi dini yang cepat di tingkat Pemda agar kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tak meluas. Sistem deteksi dini ini dinilainya perlu ada anggaran di tingkat Pemda, tak hanya di tingkat Polda saja.

“Nah kemudian yang kedua, kalau sudah terbakar harus ada sistem deteksi dini yang cepat, tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Polda Riau ada, di Polda Kalbar ada, untuk mendeteksi di titik-titik api, begitu ada cepat bergerak, nah ini memang harus diefektifkan betul. Cuma yang saya lihat ‘kok sayangnya ada di Polda? harusnya ada di Pemda, dianggarkan untuk membuat dan memperkuat sistem itu, nanti kita akan membuat edaran juga untuk itu, untuk teman-teman Provinsi, Kabupaten/Kota, ini akan penting. Karena kalau sudah ada titik api cepat dipadamkan selesai tidak akan membesar, kalau didiamkan membesar akan sulit sekali,” jelasnya.

Pentingnya aspek pencegahan ditekankan oleh Tito mengingat sebagian besar kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 adalah faktor kesengajaan oknum tertentu untuk membakar dan membuka lahan dengan cara yang tak bertanggung jawab.

“Bahwa sebagian besar kebakaran yang terjadi 2019 ini karena dibakar, bukan karena spontan seperti kasus di Australia, itu terjadinya karena panas spontan karena banyaknya pepohonan dan batu bara yang ada di bawah. Jadi, kita lihat di Indonesia dari daerah-daerah yang terbakar itu, lebih banyak karena faktor dibakar daripada faktor natural, mungkin ada juga yang karena iseng tadi, rokok dibuang, tapi persentasenya jauh lebih kecil. Lebih besar karena dibakar. Oleh karena itu kalau sudah dibakar, terbakar meluas sudah sulit sekali mengatasinya,” tandasnya.

Adapun rapat tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Continue Reading

Nasional

Pemko Medan – Kemenhub Sepakati Angkutan Massal Sitem Layanan BTS di Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota Medan terus berupaya memperbaiki sarana lalu lintas di kota Medan. Salah satu upaya mengatasi kemacetan yang nyaris stagnan yakni melalui angkutan massal dengan layanan Buy The Service (BTS).

Untuk mewujudkan program itu Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen angkutan darat RI. Ke dua lembaga itu melakukan penandatangan nota kesepahaman program Buy The Service (BTS) dan Bus Rapid Transit (BRT), Jumat (6/12/2019) di Hotel Aryaduta Jakarta.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi usai melakukan penandatangan nota kesepahaman program Buy The Service (BTS).Dengan kehadiran sistem itu, diharapkan angkutan umum yang ada di perkotaan khususnya Kota Medan lebih dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat serta dapat mengurangi kemacetan yang ada di Kota Medan.

Pemko Medan siap membangun serta mewujudkan angkutan massal yang ada di kawasan perkotaan Kota Medan dengan skema pembelian layanan. Dengan adanya penandatanganan ini, Pemko Medan nantinya dapat menghadirkan angkutan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan,” ungkap Akhyar.

Ditambahkan pada Tahun 2020, kota Medan akan hadir angkutan massal dengan skema pembelian layanan. Untuk tahun 2020, ada 5 titik koridor yang akan dilayani angkutan massal di kota Medan dengan pusat daerah lapangan Merdeka.

Ditambahkan Akhyar, Pemko Medan akan terus mengembangkan pelayanan transportasi yang memadai mulai dari layanan angkutan moda transportasi massal BRT ataupun LRT demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemko Medan juga tengah berupaya mengembangkan pelayanan transportasi yang ada di Kota Medan baik dari pelayanan BRT ataupun LRT nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” jelas Akhyar.

Selain Kota Medan, terdapat 5 kota lainnya yang akan menerapkan skema buy the service pada pelayanan transportasi umum diantaranya Surakarta, Denpasar-Badung, Palembang, Surabaya dan Yogyakarta. Keenam kota tersebut nantinya akan langsung mendapat bantuan Bus Rapid Transit (BRT), termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Pekanbaru, akan mendapat bantuan yang sama.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub RI akan memberikan bantuan kepada program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan.

“Ini bantuan yang dicanangkan pada rapat koordinasi Urban Transport yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Kemenko Maritim. Urgensitas pembenahan transportasi merupakan hal yang mendorong terlaksananya pilot project ini, sehingga intervensi pemerintah pusat harus dilakukan,” tegas Budi Setiyadi.

Kemudian Budi Setiyadi menyatakan, hibah ini untuk digunakan menerapkan BRT dengan skema beli layanan atau BTS yang akan beroperasi pada 2020 Program ini adalah menyertai skema yang telah buat untuk lima kota besar yang buy the service, dimana hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum.

Budi juga menyatakan, kelima kota yang dipilih menerima dana hibah tersebut merupakan hasil seleksi yang diusulkan menjadi pilot project atau proyek percontohan program buy the service. “Sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum, kita memiliki komitmen dan konsisten, mengurangi kendaraan pribadi, kedua menyangkut kualitas udara efek rumah kaca,” paparnya. (lamru)

Continue Reading

Nasional

Kapolri Ganti Kapolda Papua Barat Hingga Sumut

Published

on

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Idham Azis

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Idham Azis mencopot Inspektur Jenderal Agus Andrianto dari posisi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut). Agus dilaporkan bakal mengisi posisi Kepala Badan Pemelihara Keamanan menggantikan Komisaris Jenderal Firli Bahuri.

Pergantian jabatan itu berdasarkan surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP.2019 pada tanggal 6 Desember 2019.

“Mutasi jabatan adalah hal yang bisa dalam organisasi Polri sebagai meritokrasi, regenerasi, tour of area dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi,” ujar Kepala Biro Pembinaan Karir Staf Sumber Daya Manusia Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo melalui pesan teks, Jumat, 6 Desember 2019.

Sementara untuk posisi Kapolda Sumut menggantikan Agus akan diisi oleh Inspektur Jenderal Martuani Sormin. Sebelumnya, Martuani menjabat sebagai Asisten Operasional Kepala Kepolisian RI.

Selanjutnya yang akan menggantikan Martuani adalah Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat. Lalu posisi Kapolda Papua Barat diisi Brigadir Jenderal Tornagogo Sihombing.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com