Connect with us

Nasional

Jalan Berbiaya Dana CSR Rp.5 Miliar Rusak Dalam Hitungan Bulan, Bupati Karo Diminta Kawal Perbaikan

Published

on

Salah satu titik kerusakan diruas jalan hotmix antara desa Ujungdeleng dengan Rihtengah disoal masyarakat

Karo – Geosiar – Masyarakat meminta Bupati Karo mengkawal dan menjelaskan berapa sebenarnya penghasilan ataupun keuntungan PT WEP disetiap tahunya, serta pemda karo harus berani mempublikasikan terkait jumlah besaran seluruh penyaluran bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Wampu Elektric Power (WEP) yang diberi kepada seluruh desa desa penyangga diseputaran berdirinya perusahan penghasil daya listrik tersebut.

Kami menduga jalan Hotmix yang baru dibangun dan alami kerusakan dengan tenggang waktu hitungan bulan ini diduga akibat adanya sarat penyimpangan, dan jalan milik kabupaten karo antara desa Ujungdeleng-desa Rihtengah, Kecamatan Kutabuluh ini juga sangat kami harapkan segera diperbaiki pihak terkait.

Jalan tersebut kembali rusak setelah beberapa bulan selesai dan diresmikan oleh Wakil Bupati Karo, Cory S Br Sebayang. Harapan masyarakat, kerusakan itu segera diperbaiki, ujar sejumlah masyarakat kedua desa tersebut disaksikan Kepala Desa Rihtengah, Sarianna Br Karo dan Kepala Desa Ujungdeleng, Bebas Karo-karo kepada tim media, Senin (25/11) di Ujungdeleng.

Permohonan peningkatan jalan kepada pihak PT WEP memang desakan masyarakat berdasarkan janji pihak PT Web awal memulai proyek kepada masyarakat. Namun kami heran, kenapa kepala desa lain yang diundang rapat di kantor bupati Karo prihal rencana perbaikan jalan melalui hotmix tersebut.

Seperti dalam rapat bersama pihak PT WEP dengan Pemkab Karo, Rabu 23 Januari 2019 di kantor Bapeda Karo tertuang kesepakatan tertulis antara pihak PT WEP dengan Pemkab Karo. Bahwa, PT WEP akan mengalokasikan CSR infrastruktur 2019 untuk peningkatan jalan jurusan desa Rihtengah-Ujungdeleng, Kecamatan Kutabuluh dengan pengerasan aspal dengan lebar 3 meter dengan panjang berkisar 6,5 km.

Kesepakatan tertulis ditandatangani GM PT WEP, Mok Evlsoo, Kadis PUPR Karo, Paten Purba, Kepala Bapeda Nasib Sianturi, Sekcam Kutabuluh, Robert W Ginting, mewakili Polsek Kutabuluh, T Pandia dan Kepala desa Amburidi, Sukendi Perangin-angin.

“Kami yang awalnya masyarakat desa Ujungdeleng dan Rihtengah memohon, kenapa kami tidak diundang dalam rapat koordinasi tersebut. Hal itu sudahlah yang penting bagi kami jalan itu rusak berat dan kami mohon segera diperbaiki dan kami tidak pernah tau berapa jumlah dana yang disalurkan untuk jalan itu, Bupati karo dan pemda tidak ada menjelaskan dan mensosialisasikan itu semua kepada kami masyarakat sekitar, ujar masyarakat berharap.

Kepala desa Ujungdeleng, Bebas Karo-karo dan Kepala desa Rihtengah, Sarianna Br Karo dikonfirmasi Analisa, Senin (25/11) membenarkan kerusakan jalan hotmix antara desa Ujungdeleng-Rihtengah beberapa bulan setelah diresmikan Wakil Bupati Karo, Cory S Br Sebayang berkisar bulan Juni 2019.

Pihak PT WEP, Asep yang dikonfirmasi wartawan, Senin (25/11) di kantornya, desa Rihtengah, membenarkan penghotmikan jalan tersebut dari dana CSR PT WEP tahun 2019. Karena keterbatasan dana dan kondisi jalan bahwa pelaksanaanya memang mengabaikan beberapa aspek.

Masalahnya, pihak Pemkab Karo yang berjanji membuat drainase sepanjang ruas jalan yang diperbaiki tidak dilakukan. Sampai saat ini drainase belum ada sehingga badan jalan rusak akibat badan jalan jadi saluran air saat hujan mengalir deras dari perbukitan saat hujan terjadi, jelas Asep.

Kalau memang karena keterbatasan dana, ada baiknya dikerjakan berdasarkan volume yang dapat dibiaya dana yang ada. atau cukup dibuat pengerasan atau lapen saja, tanya wartawan.

Tapi desakan masyarakat demikian dihotmix dari desa Rihtengah ke Ujungdeleng. Alokasi dana CSR tersebut bukan hanya untuk hotmix jalan, tapi juga penimbunan dan perbaikan jalan antara desa Limang sampai desa Negerijahe dan sampai Ujungdeleng, jawab Asep./edy surbakti

Advertisement

Nasional

Jonara Tarigan Diminta Laporkan Bupati Karo Yang Nyatakan Listrik Di Mata Air Lau Berneh Diputus PLN

Published

on

Kantor PDAM Tirta Malem, jalan jamin ginting Kabanjahe

Geosiar – Kabanjahe – Menindaklanjuti pemberitaan terkait aliran listrik di mata air lau berneh yang telah beredar luas dimasyarakat dan dipublikasikan melalui media sosial beserta melalui link pemberitaan dari berbagai media siber (online) terkait adanya pernyataan Bupati karo Terkelin Brahmana SH semakin melebar.

Sebelumnya awak media melakukan konfirmasi langsung dikantor PLN cabang kabanjahe, kepala PLN kabanjahe melalui jefri sihotang, kepala bagian pelayanan pelanggan menyatakan jumlah tunggakan PDAM Tirtamalem kabanjahe selama 8 bulan, sekira 1,1 Miliar dan yang kami lakukan pemutusan bukan di lau berneh, akan tetapi di mata air lau bawang yang sudah total kita putus dan bongkar, jelas jefri (11/12/2019).

Soni husni ginting, warga kabupaten karo yang juga tokoh pemuda dikaro kembali meminta dan akan mendesak Jonara Tarigan untuk dapat membuat laporan polisi di Polres karo dengan terlapor Bupati Karo.

Statemen Bupati Karo yang diketahui terbit tertanggal 8 desember 2019 yang menyatakan “per tanggal 2 desember 2019, PLN melakukan pemutusan jaringan listrik, bukan keseluruhan diputus, hanya di mata air yang di Lau berneh”

Pernyataan Bupati Karo tersebut telah terbit diberbagai media pemberitaan dan disebar luaskan diberbagai media online (siber), dan seperti kita ketahui jelas bukan listrik di mata air Lau berneh yang diputus oleh PLN, melainkan di mata air Lau Bawang kabanjahe, seperti pernyataan pihak PLN diatas, ujar soni.

Adapun alasan kita mendesak Jonara tarigan sekaitan dengan kita dapati informasi bahwa Jonara tarigan selaku pejabat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamalem kabanjahe telah melaporkan kepada pihak kepolisian polres karo, tertanggal 06 Desember 2019 atas keberatannya prihal postingan oleh acount facebook (Fb) yang berinisial AG tentang PLN Kabanjahe putus jaringan listrik ke sumber air lau berneh, tutup soni mengakhiri.

Berdasarkan informasi bahwa yang ada di PDAM Tirtamalem terkait nama Jonara Tarigan adalah Kepala bagian Keuangan PDAM Tirtamalem kabanjahe, namun sayang saat hendak dikonfirmasi belumlah dapat ditemui./edy surbakti

Continue Reading

Nasional

Mahfud Md Sebut Tidak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM,” ungkap Mahfud MD di kantornya, Jakarta, Kamis, (12/12/2019).

Mahfud mengungkapkan, pelanggaran HAM menurut definisi hukum yakni pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dengan terencana dan tujuan tertentu. Menurut Mahfud, jika ada kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, maupun rakyat terhadap rakyat, atau rakyat terhadap aparat merupakan kejahatan.

“Kejahatan banyak. Pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” ungkapnya.

Mahfud mengatakan, pelanggaran HAM berkelanjutan juga masih ada. Mahfud menyebut ada 11 kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini belum tuntas di antaranya peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

Selanjutnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, tragedi Semanggi I dan II 1998-1999, tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh 1999, peristiwa Wasior 2001, kasus Wamena 2003, dan tragedi Jambu Keupok Aceh 2003.

“Di dalam 11 kasus pelanggaran HAM itu semuanya terjadi jauh sebelum Pak Jokowi (memimpin),” kata Mahfud.

Continue Reading

Nasional

Serikat Guru Indonesia Dukung Penghapusan UN

Published

on

Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri kegiatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (Foto: GATRA/Eva Agriana Ali/ar)

Geosiar.com, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Markarim, terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan menggantikannya dengan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo. Menurutnya, keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus UN juga didukung FSGI bersama pihak lain yang memang sudah sangat lama menyuarakan penghentian UN. Meskipun akan banyak pihak yang merasa terganggu hingga dirugikan.

“Ini adalah keputusan yang berani, mengingat akan banyak pihak terganggu dan tak nyaman dengan penghapusan UN, seperti lembaga bimbingan belajar dan mantan petinggi negara yang bersikukuh mempertahankan UN,” tutur Heru dalam keterangannya, Kamis (12/12/2019).

Heru menilai, pengganti UN misalnya seperti asesmen sangat baik untuk dilakukan sebab asesmen digunakan untuk menilai proses pembelajaran bukan untuk menguji atau mengetes siswa. Apalagi untuk menjadikannya syarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dia berharap Kemdikbud bersama pemerintah daerah harus sama-sama menyosialisasikan dengan baik kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orangtua akan prinsip-prinsip dasar tidak adanya UN di 2021.

“Sehingga paradigma orangtua, peserta didik, guru, dan kepala sekolah terhadap asesmen ini akan lebih biasa-biasa saja. Sebenarnya dengan adanya kebijakan zonasi siswa, eksistensi UN memang sudah sangat tak relevan lagi,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan program pembelajaran nasional baru yang disebut sebagai kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program ini meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Dalam program Ujian Nasional (UN), Nadiem menghapus penyelenggaraan UN pada 2021, yang akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. “Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter,” kata Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com