Connect with us

Politik

PNS Bisa Kerja di Rumah, PDIP: Bagaimana Rakyat Dilayani?

Published

on

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

Geosiar.com, Jakarta – Kebijakan Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) soal peluang pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN bisa kerja di rumah menuai berbagai tanggapan publik. Sebagian besar menilai wacana kebijakan itu tidak tepat dilakukan.

Salah satu pihak yang ikut mengkritik wacana kebijakan itu adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Menurutnya, rencana itu tidak tepat dilakukan karena semua PNS harus memiliki kejelasan tempat bekerja.

“Ya tidak tepat. Karena ASN, apapun itu, sebagai aparatur sipil negara itu harus ada kejelasan terhadap domisili kerja,” ujar Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Jumat (22/11/2019) malam.

Selain itu, dia mengatakan aturan tersebut tidak sejalan dengan tugas utama PNS, di mana harus melayani masyarakat dengan baik. Tugas itu dapat dipenuhi jika ada kepastian tempat atau kantor untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat.

“Karena tugasnya melayani rakyat, kalau dia kerja di rumah Bagaimana rakyat harus dilayani?” lanjutnya.

Menurut Hasto, bila kebijakan itu ditujukan pada pegawai swasta mungkin bisa diimplementasikan. Tapi, berbeda dengan PNS yang notabennya memiliki orientasi pada pelayanan bagi masyarakat.

“Kalau itu swasta dimungkinkan,kalau pegawai ASN sebaiknya memerlukan sebuah tempat kerja yang sudah ditentukan oleh negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menpan-RB Tjahjo Kumolo lagi gencar menyerukan usulan agar abdi negara bisa bekerja tanpa pergi ke kantor. Bahkan, ia mengaku sudah membahas gagasan ini dengan para jajarannya di Kemenpan-RB.

“Orang bekerja tidak harus diartikan itu di kantor. Anda kerja di lapangan, di kantor kementerian, di Istana, Anda bisa kerja di jalan,” tutur Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/11/2019).