Connect with us

Nasional

KPK Panggil Cak Imin Jadi Saksi Terkait Kasus Suap Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (19/11/2019). Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Tak hanya Cak Imin, penyidik KPK juga memanggil dua mantan Anggota DPRD Lampung, yaitu Khaidir Bujung dan Hidir Ibrahim untuk diperiksa sebagai saksi tersangka yang sama.

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR.

Hong Arta bersama sejumlah pengusaha lain diduga menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Hong Arta diduga memberi suap kepada Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar secara bertahap di tahun 2015. Hong Arta juga diketahui memberikan suap sebesar Rp1 miliar kepada Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 Damayanti Wisnu Putranti pada November 2015.

Nasional

Wapres akan Orasi di Ijtima 3.000 Ulama di Bogor Besok

Published

on

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Geosiar.com, Bogor – Wakil Presiden Ma’ruf Amin dijadwalkan bakal berorasi ilmiah pada acara Ijtima 3.000 Ulama di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada besok, Selasa (17/12/2019).

“Pada kesempatan ini insya Allah yang akan memberikan orasi ilmiah adalah Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin,” tutur Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji kepada Antara di Bogor, Minggu (15/12/2019).

Ijtima 3.000 Ulama sempat diadakan di Cibinong, Kabupaten Bogor pada tahun 2018. Ketika itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di tengah-tengah para ulama memberikan orasi ilmiah. Beberapa tokoh nasional dari dalam dan luar negeri seperti Menteri Agama, Ketua Umum MUI, Ulama dari Iraq dan Suriah juga pernah memberi orasi ilmiah dalam Ijtima Ulama yang rutin dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

Ahmad Mukri mengungkapkan bahwa kehadiran Ketua MUI nonaktif itu sangat dinantikan oleh para ulama dan peserta ijtima, karena figur KH Ma’ruf Amin yang menjadi panutan. Selain pernah memimpin MUI, Ma’ruf juga pernah memimpin lembaga Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

“Kyai Ma’ruf adalah representasi ulama dalam eksekutif. Kiprah kebangsaannya sebagai umaro mampu menjembatani dialog antara ulama dan umaro. Sinergitas seperti ini penting untuk kemaslahatan bangsa,” ungkap Mukri Aji.

Ia berharap, KH Ma’ruf Amin dapat menyampaikan peran ulama sekaligus umaro pada orasi ilmiah dalam Ijtima 3.000 Ulama bertajuk ‘Ulama dan Masa Depan Indonesia’.

Continue Reading

Nasional

Kapolri Resmi Lantik Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim

Published

on

Listyo Sigit Prabowo

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis resmi melantik Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada hari ini (16/12/2019). Listyo menggantikan Jenderal Idham Azis yang kini mengisi posisi Kepala Kepolisian RI.

Usai membacakan surat telegram, Idham memandu sumpah jabatan kepada Listyo dan 12 perwira tinggi Polri.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya selalu pejabat kepolisian negara akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya,” ujar Listyo dan 12 perwira tinggi Polri bersamaan.

Tak hanya Listyo, pejabat tinggi Polri lain yang dilantik yakni Komisaris Jenderal Firli, Inspektur Jenderal Agus Andrianto menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak menjadi Asisten Operasional, Brigadir Jenderal Tornagogo Sihombing menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat.

Selain itu juga ada Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri menjadi Asisten Logistik, Inspektur Jenderal Asep Suhendar menjadi Kepala Kepolisian Daerah DIY Yogyakarta, Inspektur Jenderal Fakhrizal menjadi Analis Kebijakan Utama Badan Pemeliharaan Keamanan, Inspektur Jenderal Toni Harmanto menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Bersama Kabareskrim yang baru, dilantik juga Inspektur Jenderal Lukman Wahyu Hariyanto yang berpindah tugas ke Badan Pemeliharaan Keamanan, Brigadir Jenderal Syafril Nursal menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah serta Brigadir Jenderal Ignasius Sigit menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan.

Continue Reading

Nasional

PGRI Tanggapi Penghapusan UN: Jangan Hanya Coba-coba

Published

on

Ilustrasi Ujian Nasional (UN). [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi menanggapi soal program penghapusan Ujian Nasional (UN) 2021 yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Menurutnya, guru itu hanya sebagai eksekutor sehingga jangan diperlakukan diperlakukan layaknya seperti ajang coba-coba. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang mendalam program tersebut sebelum eksekusi final. Ini dilakukan untuk meminimalisir keributan yang terjadi di publik.

“Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam,” ujar Didi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, juga mengimbau Mendikbud untuk memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan bahwa UN harus dihapus agar tidak terus menjadi polemik.

“Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi,” ucap Putra.

Selain itu, Putra mengatakan pihaknya juga ingin melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dijalankan untuk ke depannya.

“Jangan ganti menteri, ganti kurikulum,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa UN 2020 merupakan yang terakhir. Artinya, pada 2021, UN resmi dihapus dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com