Connect with us

Nasional

KPK Panggil Cak Imin Jadi Saksi Terkait Kasus Suap Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (19/11/2019). Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Tak hanya Cak Imin, penyidik KPK juga memanggil dua mantan Anggota DPRD Lampung, yaitu Khaidir Bujung dan Hidir Ibrahim untuk diperiksa sebagai saksi tersangka yang sama.

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR.

Hong Arta bersama sejumlah pengusaha lain diduga menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Hong Arta diduga memberi suap kepada Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar secara bertahap di tahun 2015. Hong Arta juga diketahui memberikan suap sebesar Rp1 miliar kepada Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 Damayanti Wisnu Putranti pada November 2015.

Ekonomi

Kominfo Berantas Ponsel BM dengan Skema Whitelist, Ini Penjelasannya!

Published

on

Ilustrasi ponsel black market (BM).

Geosiar.com, Jakarta– Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepakat memberantas ponsel Black Market (BM) dengan menggunakan skema whitelist. Keputusan itu disepakati dalam rapat bersama perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan operator telekomunikasi, pada Jumat (28/2/2020).

“Skema whitelist yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibeli,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Skema whitelist ini berbeda dengan blacklist, yang mana masyarakat akan lebih dulu mendapatkan informasi apakah perangkat tersebut resmi atau ilegal. Informasi itu tentunya didapatkan setelah masyarakat mengecek terlebih dahulu IMEI yang akan dibelinya.

“Kalau whitelist sejak awal ketika dihidupkan pas orang masukkan SIM card langsung tidak dapat sinyal, jadi tercegah. Dengan sistem whitelist ini sifatnya preventif, kalau blacklist itu sifatnya korektif. Nah, kita tadi memilih sepakat dengan teman-teman operator soal whitelist,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama perusahaan operator seluler resmi mulai melakukan uji coba pemblokiran ponsel ilegal pada pertengahan bulan ini. Uji coba itu dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) untuk mekanisme whitelist dan PT XL Axiata Tbk untuk sistem blacklist.

Continue Reading

Ekonomi

Gara-gara Jiwasraya, PPATK Bakal Sidak Semua Perusahaan Asuransi

Published

on

Ilustrasi Gedung PPATK (Foto : Edy Susanto/Gresnews.com)

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya akan memeriksa seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Hal itu dilakukan akibat buntut dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Ini ada sesuatu yang salah. Kita sedang melakukan penelitian dengan konteks untuk memetakan saja. Memetakan kira-kira probabilitas ini akan terjadi tidak ke perusahaan asuransi lain,” jelas Ediana Rae saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Jumat (28/2/2020).

Ediana mengatakan sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta pihaknya untuk menelusuri data kasus-kasus tersebut. Mereka menyetujui bahkan ingin memaksimalkan dengan pemeriksaan sistematik.

“Tiga-tiganya kita respons. Tetapi yang saya bilang, kita tidak akan berhenti di situ, karena kita ingin memeriksa secara sistemik, keseluruhan. Sebenarnya memetakan, sehingga kita bisa beri rekomendasi ke depan apa yang harus dibenerin,” imbuhnya.

Upaya ini menurutnya perlu dilakukan guna mengantisipasi kasus serupa terulang kembali di masa depan. “Industri asuransi bisa hancur-hancuran ini ke depan kalau kita tidak menyelesaikan ini secara bagus. Makanya harus sistemik,” jelas dia.

Dengan begitu, ia memastikan PPATK akan mendalami kasus kecurangan di industri asuransi secara sistemik. “Kalau ada satu lembaga yang korupsi, kita tidak hanya meneliti orang yang itu-itu saja. Ke bawahnya, kiri, kanan, atas, kita teliti seluruhnya. Dan mencari tahu kenapa bisa terjadi di lembaga ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Diperiksa KPK, Arief Budiman: Saya Tak Kenal Harun Masiku

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan bahwa dirinya tak kenal dengan Harun Masiku. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini (28/2/2020).

Arief menyatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan hubungannya dengan Wahyu Setiawan, dan Harun Masiku.

“Saya enggak kenal Harun Masiku,” tandas Arief setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Arief menambahkan, Harun sempat menemuinya di Kantor KPU. Pada pertemuan itu, Harun menyerahkan surat permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi atau judicial review. Ia menjelaskan kepada Harun, tak bisa menindaklanjuti surat itu.

“Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata dia.

Pertemuan dengan Harun, kata Arief, hanya terjadi satu kali. Setelah itu, ia tak pernah lagi bertemu dengan Harun.

Sebelumnya, Arief juga sudah diperiksa pada 24 Januari 2020 lalu. Saat itu, dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan kader PDIP Saeful Bahri.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan dua tersangka penerima suap, yaitu mantan anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina. Dua kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.

KPK menyangka Harun melalui Saeful memberikan janji suap Rp 900 juta kepada Wahyu. Suap diduga diberikan supaya Wahyu memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.

Kasus tersebut bermula saat caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I Nazaruddin Kiemas meninggal. PDIP ingin suara yang diperoleh Nazaruddin dialihkan kepada Harun Masiku. Padahal, KPU menetapkan caleg lainnya Riezky Aprilia.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com