Connect with us

Politik

ICW Soal Evaluasi Pilkada: Reformasi Parpol Dulu

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Geosiar.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mereformasi partai politik (parpol) terlebih dahulu sebelum evaluasi proses pilkada langsung. Tantangan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz.

Menurut Donal, tanpa adanya pembenahan partai maka evaluasi proses pilkada menjadi sia-sia sebab tak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal.

“ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada,” kata Donal melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh masyarakat sipil seperti ICW dan Perludem. Akan tetapi, pemerintah belum memberikan respons konkret untuk menindaklanjuti konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel.

“Hanya saja memang tidak ada follow up-nya selama ini. Seolah-olah takut bicara soal reformasi kepartaian parpol itu akan mengganggu elite-elite parpol. Jadi, itu yang kemudian menjadi benturan selama ini,” lanjut Donal.

Sebelumnya, ICW memberikan inisiatif yang tertuang dalam draf RUU Partai Politik yang telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 2016. Draf itu berisikan seputar pembenahan partai politik, di antaranya terkait rekrutmen partai politik, mekanisme keputusan partai politik dalam pencalonan jabatan, hingga anggaran partai politik.

Seperti diketahui, belum lama ini Mendagri Tito mengusulkan evaluasi terhadap proses pilkada langsung. Mantan Kapolri ini pun mengimbau agar institusi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Evaluasi ini diusulkan untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan pilkada. Tito menyampaikan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung baik karena melibatkan partisipasi publik. Namun, pilkada langsung juga memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat.