Connect with us

Nasional

Aksi ‘Tenggelamkan Kapal’ Era Susi Masih Berlaku!

Published

on

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan 2 buah barang bukti berupa KIA Vietnam pelaku illegal fishing di Perairan Pulau Tiga Natuna, Kepulauan Riau dengan cara ditenggelamkan, Minggu (3/3/2019) sore.[Foto: DOK TNI AL]

Geosiar.com, Jakarta – Kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing yang diterapkan pada era Menteri Susi Pudjiastuti masih berlaku sampai saat ini. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo lewat video yang diunggah oleh akun Twitter resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (@kkpgoid).

Video itu merupakan pernyataan Edhy Prabowo saat ditemui awak media setelah Apel Siaga PSDKP di Batam, Rabu (13/11) lalu. Dalam video itu, Edhy menegaskan tidak akan mengubah kebijakan yang baik dari menteri sebelumnya.

“Menteri Edhy Prabowo tidak pernah menyatakan ‘tidak ada lagi kebijakan penenggelaman kapal’. Mohon tidak menyebarluaskan pemberitaan yang salah sebelum tahu kebenarannya”. tulis akun @kkpgoid.

Menurut Edhy, kebijakan penenggelaman kapal adalah terobosan yang baik dari Susi Pudjiastuti, dan ia setuju akan kebijakan itu. Akan tetapi, ia juga memiliki kebijakan-kebijakan sendiri terkait masalah kelautan ini.

“Penenggelaman kapal itu terobosan yang dilakukan Menteri sebelumnya dan saya pikir itu bagus. Tapi menenggelamkan kapal saja kan tidak hanya sampai di situ mengelola laut, yang harus ada adalah setelah ini apa,” lanjut Edhy dalam video itu.

Bagi Edhy, selain menenggelamkan kapal, ada langkah lain yang harus dilakukannya sebagai menteri.

“Ada pembinaan, industrinya, industri perikanan kita seperti apa, penangkapan nelayan kita seperti apa, perizinannya seperti apa, ini harus kita perbaiki,” sambungnya.

Kendati demikian, politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

“Kalau memang harus kita tenggelamkan, tidak ada masalah kita tenggelamkan, tidak ada masalah. Jadi kita tidak akan pernah mengubah kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya,” tegas Edhy.

“Tapi saya akan fokus sesuai perintah Presiden kepada saya membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki izin-izin yang terlalu lama. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan dan sangat terbuka beliau untuk menyatukan sehingga waktunya izinnya tidak lama-lama lagi,” pungkas Edhy Prabowo.