Connect with us

Nasional

Ketua DPRD Medan, Hasyim: “Audit Total Manajemen Keuangan BPJS”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE merasa jengkel dan sangat menyayangkan manajemen Badan Penyelengģara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Apalagi, adanya pengakuan terhutang ke pihak rumah sakit secara nasional sebesar Rp 19 Triliun hingga Oktober 2019.

“Saya menduga ada sistem pengelolaan yang tak beres di manajemen BPJS Kesehatan. Dampaknya, warga yang jadi korban,” ujar Hasyim SE (foto) kepada wartawan ketika dihubungi, Jumat (15/11/2019) menyikapi hutang BPJS Kesehatan dan rencana menaikkan iuran tahun depan.

Menurut Hasyim, terkait tunggakan BPJS kepada pihak rumah sakit sangat berdampak buruk terhadap pelayanan kesehatan. “Bisa kita lihat buruknya pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit dikarenakan para tenaga medis dan pegawai lainnya tidak gajian,” cetus Hasyim yang juga menjabat Ketua DPC PDI P Kota Medan itu.

Untuk itu sebut Hasyim, perlu dilakukan audit terhadap keuangan BPJS. Begitu juga dengan manajemen pelayanan harus dirombak total.

Dikatakan Hasyim, terkait rencana kenaikan iuran tahun depan dipastikan menimbulkan masalah besar nantinya. Sebab, anggaran di APBD TA 2020 sudah terlebih dahulu disahkan. “Tentu dengan kenaikan iuran tadi akan mempengaruhi jumlah peserta PBI yang akan dilayani. Lantas bagaimana peserta yang tidak tercover nanti,” sebut Hasyim seraya bertanya.

Ditambahkan Hasyim, soal kenaikan iuran bagi peserta BPJS Mandiri dengan ketentuan seluruh anggota keluarga wajib menjadi peserta tentu sangat memberatkan. “Hal itu pun nantinya akan menjadi masalah besar, ” terang Hasyim.

Seperti diketahui, pihak BPJS saat ini menunggak Rp 19 miliar ke RS Pirngadi Medan. Sedangkan secara nasional menunggak Rp 19 Triliun ke berbagai rumah sakit di Indonesia.

Akibat tunggakan ke RS Pirngadi Medan, kondisi Pirngadi saat ini ‘megap’. Dimana, sebagian besar pemasukan rumah sakit dari pembayaran BPJS kesehatan.

Sama halnya dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, adapun alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Ditambahkan Hasyim, saat ini saja masyarakat Medan telah banyak yang resah rencana kenaikan. “Sudah banyak warga yang mengadu sama kita agar kenaikan iuran dibatalkan saja,” sebut Hasyim. (lamru)

Advertisement

Nasional

Mahfud Md Diminta Langsung Kawal Penuntasan Kasus Korupsi dan HAM

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal pengusutan kasus korupsi besar dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena banyak sekali (kasus korupsi) yang besar-besar belum terjamah, dan saya diminta ikut mengawal pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh,” tutur Mahfud setelah bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Terkait kasus pelanggaran HAM, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Ya untuk menyelesaikan masalah yang macet, karena sudah belasan tahun reformasi kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah sudah memetakan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sebagian dari kasus itu sudah diadili. Namun, ia tak memungkiri masih banyak pelanggaran HAM masa lalu yang sulit untuk diungkap, sebab pelaku maupun korban serta saksi-saksi sudah tidak ada.

“Bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 84? Siapa yang mau visum? Petrus (penembak misterius) itu, kan itu sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku. Seperti itu yang akan diselesaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, RUU KKR menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020. Dengan RUU KKR, persoalan HAM diyakini dapat terselesaikan.

Continue Reading

Nasional

Program ‘Merdeka Belajar’ Ala Mendikbud Nadiem Makarim

Published

on

Mendikbud Nadiem Makarim saat memberi keterangan pers di gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). [Foto: Faiz suarasurabaya.net]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat program pembelajaran nasional baru yang disebut sebagai kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

“Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi,” kata Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Dia mengatakan, program tersebut akan menjadi patokan arahnya pendidikan Indonesia untuk ke depannya sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” lanjutnya.

Adapun rincian kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” adalah:

1. Penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain, seperti portofolio dan penugasan, baik itu tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya.

2. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11). Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Kebijakan baru tersebut membebaskan guru untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

4. Penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Continue Reading

Nasional

Bupati Karo Lakukan Hoax Melalui Pemberitaan Media, PLN Akui Putus Instalasi Listrik PDAM Di Lau Bawang

Published

on

saat konfirmasi kepada jefri sihotang, kabag pelayanan pelanggan PLN Kabanjahe, senin (11/12/2019)

Geosiar – Kabanjahe – Simpangsiur terkait kebenaran tentang adanya utang PDAM tirta Malem yang mengakibatkan Pemutusan hingga pencabutan instalasi listrik pada sumber mata air Lau berneh kabanjahe membuat naluri beberapa Tokoh pemuda dan masyarakat karo untuk membuktikan kebenaran ucapan bupati karo Terkelin Brahmana SH diberbagai Media.

Soni Ginting Tokoh pemuda dari Organisasi kepemudaan GM.FKPPI 0205 Tanah karo Dikabanjahe (11/12) menjelaskan “saya cukup prihatin dan menyayangkan ucapan dari seorang Bupati Karo yang terlontar diberbagai media tentang Pemutusan instalasi listrik di mata air lau berneh kabanjahe yang tertuang dibeberapa link media, seperti pada link www.metrokampun.com, www.oldnewsindonesia.com, www.harianandalas.com, www.rienews.com, m.gosumut.com yang menulis dengan isi pemberitaan yang sama ataupun mirip, jelas Soni.

Sebenarnya lau bawang yang sudah diputus dan dibongkar secara permanen, bukannya dilau bernah seperti kata Bupati itu, jadi harapan kami Pemda Karo bersama Bupati Karo segera mengklarifikasi seluruh pemberitaan yang tidak benar adanya.

Kan malu begitu seorang Bupati yang bertitel Sarjana Hukum (SH) dinilai dan patut diduga keras turut melakukan berita HOAX alias keterangan yang tidak benar, tegas Soni.

Untuk para rekan media soni juga menyarankan agar dalam pemberitaan melakukan cek and ricek terhadap sumber terpercaya dalam menulis ataupun mempublikasikan berita,contohnya terkait pemutusan jaringan listrik harus cek and balance ke pihak PLN ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media rekan rekan ke depannya dan jangan terkesan hanya menerima rilis tanpa kroscek atas kebenarannya, harap soni mengakhiri.

Selanjutnya awak media melakukan konfirmasi langsung dikantor PLN cabang kabanjahe, kepala PLN kabanjahe melalui jefri sihotang, kepala bagian pelayanan pelanggan menyatakan jumlah tunggakan PDAM Tirtamalem kabanjahe selama 8 bulan, sekira 1,1 Miliar dan yang kami lakukan pemutusan bukan di lau berneh, akan tetapi di mata air lau bawang yang sudah total kita putus dan bongkar, jelas jefri (11/12/2019)./eddy surbakti

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com