Connect with us

Nasional

Jokowi Temui Fakta Ini Saat Sidak di RSUD Abdul Moeloek

Published

on

Presiden Joko Widodo sidak layanan BPJS Kesehatan RSUD Dr H Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung, Jumat (15/11/2019). [Foto: Dok. Biro Pers Setpres/Kris]

Geosiar.com, Bandar Lampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi bertolak ke Lampung Selatan, Lampung untuk meresmikan ruas Tol Trans Sumatera. Disela-sela jadwalnya, Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) layanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Jumat (15/11/2019).

Setibanya di RSUD, Jokowi langsung menuju layanan instalasi rawat jalan untuk berdialog dengan sejumlah pasien. Ia mengakui bahwa kunjungan itu dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu siapa pun.

“Ini kunjungan mendadak, saya nggak memberi tahu ke siapa pun,” tutur Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (15/11/2019).

Dalam sidak tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima pasien.

“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” ujar Jokowi.

Dari sidak itu, Jokowi mendapat informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah.

Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” lanjut dia.

Menurutnya, defisit BPJS Kesehatan seharusnya dapat diatasi dengan memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung mandiri oleh peserta.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” tandasnya.

Dalam kunjungannya itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.