Connect with us

Politik

Ikut Pilwalkot Medan, Rusdi Sinuraya Resmi Mendaftar ke PSI

Published

on

Medan, Geosiar.com – Bakal Calon (balon) Walikota Medan 2020-2024 Rusdi Sinuraya mengembalikan formulir pendaftaran ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumut di Jl Karya Wisata Medan, Jumat (15/11/2019). Pengembalian formulir pendaftaran bukti keseriusan ikut kontestasi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Medan 2020 dan bersedia mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan PSI.

Saat penyerahan formulir pendaftaran sebagai Wakil Walikota Medan, Rusdi Sinuraya tampak didampingi relawan dan para pengurus perkumpulan pedagang dari 53 pasar Kota Medan. Sementara formulir pendaftaran Rusdi diterima langsung Plt Ketua DPW PSI Sumut Delia Ulfa, juga hadir Ketua PSI Kota Medan Renville Napitupulu.

Saat penyerahan berkas pendaftaran, Rusdi Sinuraya yang saat ini menjabat Dirut PD Pasar Kota Medan mengaku bersedia mengikuti proses tahapan yang ditentukan PSI. Bahkan untuk penyampaian visi dan misi pun Rusdi mengaku bersedia kapan saja.

Kepada wartawan Rusdi Sinuraya mengaku merasa terpanggil membangun kota Medan lebih baik dan atas dorongan para pedagang untuk maju posisi Wakil Walikota.

Nantinya jika Tuhan berkehendak menjadi Wakil Walikota Medan, kata Rusdi akan melanjutkan panataan pasar tradisional menunju pasar modern. Dengan demikian kesejanteraan pedagang akan meningkat dan membangun ekenomi kerakyatan.

“Pusat perekonomian itu ada di pasar dan harus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui pedagang tradisional. Selama ini saya selaku Dirut PD Pasar masih banyak kebijakan yang tidak dapat dilakukan. Mungkin setelah pemimpin kota Medan, program dan kebijakan itu akan terwujud,” ujar Rusdi.

Sementara itu, Plt Ketua DPW PSI Sumut Delia Ulfa saat menerima berkas mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan Rusdi Sinuraya.

Diharapkan, Rusdi bersedia mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan PSI dan paling utama penyampaian visi dan misi.

“Nanti akan kami kabari tahapan selanjutnya. Berkas sudah.kami terima dan diteruskan ke DPP PSI yang nantinya tahapan wawancara dan penyampain visi dan misi akan dilakukan di Jakarta pada akhir Desember nanti,” terang Delia Ulfa. (lamru).

Advertisement

Politik

Bamsoet Ditunjuk Jadi Waketum Golkar

Published

on

Geosiar.com, Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet) (kanan) dan Airlangga Hartarto (

Geosiar.com, Jakarta – Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipastikan akan menjadi salah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (10/12/2019).

“Salah satu [waketum]-nya Pak Bamsoet. Bukan kandidat tapi sudah diputuskan,” beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Airlangga pun mengaku bahwa Bamsoet sudah menerima tawaran tersebut. Dia akan mengumumkan susunan pengurus Golkar di bawah kepemimpinannya pada 15 Januari mendatang.

“Nanti tanggal 15 Januari akan diumumkan [susunan pengurusnya], yang penting libur dulu,” lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Seperti diketahui, hubungan Bamsoet dan Airlangga sempat memanas sebelum Munas Golkar dibuka. Hal itu dikarenakan keduanya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, Bamsoet akhirnya memutuskan mundur dari pencalonan usai bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Akhirnya, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Continue Reading

Politik

Gerindra Setuju Koruptor Dihukum Mati Asal…

Published

on

Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Republika/Flori Sidebang]

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya setuju apabila koruptor dihukum mati. Hal itu dikatakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar hukuman mati bagi terpidana korupsi anggaran penanggulangan bencana alam.

“Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pernyataan itu merupakan peringatan keras untuk semua pihak dari presiden yang ingin tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik,” lanjutnya.

Namun, Wakil Ketua DPR itu menolak jika hukuman mati diterapkan pada semua terpidana korupsi. Oleh karena itu, ia meminta agar hukuman itu dipertimbangkan berdasarkan kesalahan dan seberapa berat bentuk korupsi yang dilakukan. Jadi hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada semua jenis tindakan korupai, di luar korupsi terkait bencana alam.

“Iya begitu, kira-kira begitu. Ya jangan disamaratakan, kan juga ada kekhilafan ya kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptoryang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Jokowi menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan Harli Hermansyah, siswa SMK 57, yang menanyakan mengapa pemerintah tidak terlalu tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor.

“Iya kalau di undang-undangnya memang ada ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” tutur Jokowi dalam sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Continue Reading

Politik

DPRD Kota Pariaman Konsultasi ke DPRD Medan Terkait Propemperda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Bapemperda terima kunjungan 6 anggota DPRD Kota Pariaman di gedung DPRD Medan, Selasa (10/12/2019).

Kehadiran kunjungan anggota DPRD Kota Pariaman yang dipimpin Ketua Bapemperda Hamdani SH diterima anggota Bapemperda Kota Medan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) dan Abd Latif Lubis (PKS).

Disebutkan Hamdani SH, kunjungan mereka untuk konsultasi dan kordinasi terkait pembentukan dan pengawaan Perda. Selain itu, Hamdani juga ingin mengetahui tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) apalagi Perda inisiatif.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman juga mempertanyakan apakah dalam mengevaluasi sebuah Perda harus melibatkan tenaga pakar.

Sementara itu, anggota DPRD Medan Parlindungan Sipahutar menyampaikan, saat ini pihaknya akan merevisi sejumlah Perda yang tidak efektif. “Kita sedang inventarisir sejumlah Perda yang tidak maksimal,” ujar Parlindungan.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman yang hadir Asman Tanjung, Life Iswar, Jonari, Aris Munandar dan Fadhly. Usai pertemuan, DPRD Kota Pariaman menyerahkan plakat sebagai cinderamata. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com