Geosiar.com, Jakarta – Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipastikan akan menjadi salah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (10/12/2019).

“Salah satu [waketum]-nya Pak Bamsoet. Bukan kandidat tapi sudah diputuskan,” beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Airlangga pun mengaku bahwa Bamsoet sudah menerima tawaran tersebut. Dia akan mengumumkan susunan pengurus Golkar di bawah kepemimpinannya pada 15 Januari mendatang.

“Nanti tanggal 15 Januari akan diumumkan [susunan pengurusnya], yang penting libur dulu,” lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Seperti diketahui, hubungan Bamsoet dan Airlangga sempat memanas sebelum Munas Golkar dibuka. Hal itu dikarenakan keduanya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, Bamsoet akhirnya memutuskan mundur dari pencalonan usai bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Akhirnya, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya setuju apabila koruptor dihukum mati. Hal itu dikatakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar hukuman mati bagi terpidana korupsi anggaran penanggulangan bencana alam.

“Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pernyataan itu merupakan peringatan keras untuk semua pihak dari presiden yang ingin tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik,” lanjutnya.

Namun, Wakil Ketua DPR itu menolak jika hukuman mati diterapkan pada semua terpidana korupsi. Oleh karena itu, ia meminta agar hukuman itu dipertimbangkan berdasarkan kesalahan dan seberapa berat bentuk korupsi yang dilakukan. Jadi hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada semua jenis tindakan korupai, di luar korupsi terkait bencana alam.

“Iya begitu, kira-kira begitu. Ya jangan disamaratakan, kan juga ada kekhilafan ya kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptoryang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Jokowi menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan Harli Hermansyah, siswa SMK 57, yang menanyakan mengapa pemerintah tidak terlalu tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor.

“Iya kalau di undang-undangnya memang ada ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” tutur Jokowi dalam sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Bapemperda terima kunjungan 6 anggota DPRD Kota Pariaman di gedung DPRD Medan, Selasa (10/12/2019).

Kehadiran kunjungan anggota DPRD Kota Pariaman yang dipimpin Ketua Bapemperda Hamdani SH diterima anggota Bapemperda Kota Medan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) dan Abd Latif Lubis (PKS).

Disebutkan Hamdani SH, kunjungan mereka untuk konsultasi dan kordinasi terkait pembentukan dan pengawaan Perda. Selain itu, Hamdani juga ingin mengetahui tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) apalagi Perda inisiatif.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman juga mempertanyakan apakah dalam mengevaluasi sebuah Perda harus melibatkan tenaga pakar.

Sementara itu, anggota DPRD Medan Parlindungan Sipahutar menyampaikan, saat ini pihaknya akan merevisi sejumlah Perda yang tidak efektif. “Kita sedang inventarisir sejumlah Perda yang tidak maksimal,” ujar Parlindungan.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman yang hadir Asman Tanjung, Life Iswar, Jonari, Aris Munandar dan Fadhly. Usai pertemuan, DPRD Kota Pariaman menyerahkan plakat sebagai cinderamata. (lamru)