Connect with us

Politik

Anggota DPRD Medan, Paul Simanjuntak Desak BPJS Bayar Hutang ke RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna kelancaran operasional dan memaksimalkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan. Pihak BPJS Kesehatan didesak supaya segera melunasi hutang Rp 19 Miliar ke RS milik Pemko Medan itu.

“Pihak BPJS Kesehatan diharapkan segera membayar tunggakan agar pelayanan RS Pirngadi dapat maksimal. Karena dengan tunggakan itu dipastikan pelayanan kesehatan menurun,” tegas bendahara Fraksi PDI P DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH (foto) kepada wartawan, Jumat (25/11/2019) kita dihubungi terkait tunggakan BPJS ke RS Pirngadi.

Disebutkan Paul Simanjuntak, adanya utang BPJS Kesehatan untuk membayar biaya pengobatan bagi pasien peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berobat di RS Pirngadi hingga mencapai Rp 19 Miliar sungguh keterlaluan. “Sejatinya, pihak BPJS harus membayar setiap bulannya. Sehingga tidak menunggak hingga sebesar itu. Bahkan tidak sampai mengganggu pelayanan rumah sakit,” ujar Paul.

“Selama ini kita terus menuntut pelayanan rumah sakit Pirngadi harus maksimal. Tetapi kenyataannya pihak BPJS malah tidak mendukung. Hal ini kita harapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” sebut Paul.

Itu pun kata Paul lagi, bagi manajemen RS Pirngadi Medan diharapkan mempu mengendalikan kondisi keuangan yang kurang stabil. “Artinya tetap mengutamakan pelayanan prima bagi pasien. Karena pasien mayoritas pra sejahterah tidak boleh kesampingkan,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini pihak BPJS Kesehatan memiliki hutang ke RS Pirngadi sebesar Rp 19 Miliar. Hal tersebut terungkap ketika kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama ke Balai Kota Medan, Kamis (14/11/2019).

Pada kesempatan itu, Sekda Pemko Medan menyampaikan agar hutang dimaksud segera dilunasi guna keperluan biaya operasional dan pelayanan medis.

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp.19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non ASN,” kata Sekda. (lamru)

Advertisement

Politik

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Bebas

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah lima tahun bebas dari masa tahanan. Hal itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) usai mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Setelah dilakukan uji materi, MK mengubah syarat itu menjadi, pertama, eks koruptor bisa mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

Atas putusan ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain, selaku pihak yang mengajukan uji materi tersebut berharap, putusan MK ini menjadi wujud nyata penghormatan kepada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerah masing-masing.

“Kami berharap putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya,” ujar Titi Anggraini dikutip dari Medcom.id.

Sebelumnya, Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta MK mengabulkan jeda waktu 10 tahun setelah bebas bagi eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

Continue Reading

Politik

Demokrat Soal Isi Pidato SBY Malam Ini: Bakal Ada Kejutan

Published

on

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: dok. istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat enggan untuk merinci isi pidato refleksi akhir tahun yang akan disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan hanya mangatakan bahwa akan ada kejutan yang ditunggu-tunggu dalam pidato SBY malam ini. Syarief menuturkan bahwa kejutan yang disampaikan itu merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh wartawan selama ini.

“Ya mungkin juga yang ditunggu-tunggu wartawan kan gitu kan. Kita lihat aja besok. Ya tunggu besok dong, hehehe.. tunggu besok, kalau sekarang bocorannya juga nggak ini ya. Besok aja kita lihat. Hadir ya,” kata Syarief kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Syarief memastikan bahwa acara tersebut akan diselenggarakan secara terbuka untuk umum, termasuk media. Sehingga, seluruh masyarakat dapat menyaksikan langsung dan mendengarkan langsung hal-hal apa saja yang akan akan disampaikan SBY.

“Pokoknya tunggu lah besok, biar besok ada kejutan juga buat semuanya ya kan. Ya kejutan kalau berita baru pasti kejutan,” lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Namun, Syarief memastikan bahwa acara itu merupakan internal Partai Demokrat saja, sehingga tidak mengundang elite partai politik lain. “Internal, datang ya besok. Masih (jadwalnya tetap) jam 12 besok,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Bamsoet Ditunjuk Jadi Waketum Golkar

Published

on

Geosiar.com, Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet) (kanan) dan Airlangga Hartarto (

Geosiar.com, Jakarta – Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipastikan akan menjadi salah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (10/12/2019).

“Salah satu [waketum]-nya Pak Bamsoet. Bukan kandidat tapi sudah diputuskan,” beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Airlangga pun mengaku bahwa Bamsoet sudah menerima tawaran tersebut. Dia akan mengumumkan susunan pengurus Golkar di bawah kepemimpinannya pada 15 Januari mendatang.

“Nanti tanggal 15 Januari akan diumumkan [susunan pengurusnya], yang penting libur dulu,” lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Seperti diketahui, hubungan Bamsoet dan Airlangga sempat memanas sebelum Munas Golkar dibuka. Hal itu dikarenakan keduanya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, Bamsoet akhirnya memutuskan mundur dari pencalonan usai bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Akhirnya, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com