Connect with us

Politik

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga Terima Keluhan Guru Honor

Published

on

Medan, Geosiar.com – Puluhan guru honor yang tergabung di Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan temui Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE di ruang kerjanya gedung dewan, Selasa (12/11/2019).

Delegasi yang dipimpin Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis kepada Ihwan Ritonga menyampaikan permasalahan guru honorer yang belum juga selesai hingga saat ini. Seperti bantuan Rp15 miliar yang dianggarkan di APBD Pemko Medan hingga saat ini belum diterima para guru honor.

“Padahal kami sudah tidak menerima gaji selama 5 bulan pak. Masak kami harus menunggu dana BOS yang berikutnya,” ucapnya mempertanyakan.

Fahrul dan para guru honor lainnya berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi keluhan mereka ke Wali Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Medan.

“Kami juga meminta pada Pak Ihwan menyuarakan isi hati kami ini juga. Stop penerimaan guru honor di sekolah-sekolah agar lebih sejahtera lagi. Kami juga berharap guru honor gajinya sesuai UMK, atau paling tidak sesuaikan dengan gaji honor di dinas-dinas,” pintanya seraya menjelaskan bahwa semua guru honor merupakan tamatan S1.

Menyikapi keluhan para guru honor, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, mengatakan akan berupaya menyanpaikan keluhan mereka ke Dinas Pendidikan.

“Kita paham kondisi guru-guru honor di Kota Medan yang terima gaji Rp 300 ribu – Rp 600 ribu per bulan. Tiap rapat kita sampaikan ke Disdik Medan supaya kesejahteraan guru honor di Medan diperhatikan. Makanya kemarin ada bantuan insentif yang Rp15 miliar itu. Bagaimana teknisnya, kita serahkan ke Disdik, ” ujarnya.

Ihwan menambahkan, secara tegas Fraksi Gerindra tiap tahun terus mendorong Pemko Medan supaya memperhatikan nasib guru-guru honor. Begitupun dirinya berharap semua guru bersabar. “Tahun 2020 juga akan kita anggarkan lagi insentif ke guru-guru honor. Kami tetap memperhatikan kebutuhan guru honor karena menyangkut peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, kepada kepala sekolah, Ihwan menegaskan agar tidak menunda-nunda penyaluran dana BOS, di mana di dalamnya terdapat pembayaran gaji guru honor. “Pendapatan daerah kita di angka Rp 2,2 triliun per tahun. Kalau seluruh potensi bisa dikelola dengan baik, bisa mencapai Rp 4 triliun. Memang, tidak semuanya bisa dianggarkan Pemko Medan. Tapi bersabarlah, semua akan mengarah pada kesejahteraan,” terangnya. (lamru)

Advertisement

Politik

Bamsoet Ditunjuk Jadi Waketum Golkar

Published

on

Geosiar.com, Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet) (kanan) dan Airlangga Hartarto (

Geosiar.com, Jakarta – Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipastikan akan menjadi salah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (10/12/2019).

“Salah satu [waketum]-nya Pak Bamsoet. Bukan kandidat tapi sudah diputuskan,” beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Airlangga pun mengaku bahwa Bamsoet sudah menerima tawaran tersebut. Dia akan mengumumkan susunan pengurus Golkar di bawah kepemimpinannya pada 15 Januari mendatang.

“Nanti tanggal 15 Januari akan diumumkan [susunan pengurusnya], yang penting libur dulu,” lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Seperti diketahui, hubungan Bamsoet dan Airlangga sempat memanas sebelum Munas Golkar dibuka. Hal itu dikarenakan keduanya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, Bamsoet akhirnya memutuskan mundur dari pencalonan usai bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Akhirnya, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Continue Reading

Politik

Gerindra Setuju Koruptor Dihukum Mati Asal…

Published

on

Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Republika/Flori Sidebang]

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya setuju apabila koruptor dihukum mati. Hal itu dikatakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar hukuman mati bagi terpidana korupsi anggaran penanggulangan bencana alam.

“Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pernyataan itu merupakan peringatan keras untuk semua pihak dari presiden yang ingin tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik,” lanjutnya.

Namun, Wakil Ketua DPR itu menolak jika hukuman mati diterapkan pada semua terpidana korupsi. Oleh karena itu, ia meminta agar hukuman itu dipertimbangkan berdasarkan kesalahan dan seberapa berat bentuk korupsi yang dilakukan. Jadi hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada semua jenis tindakan korupai, di luar korupsi terkait bencana alam.

“Iya begitu, kira-kira begitu. Ya jangan disamaratakan, kan juga ada kekhilafan ya kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptoryang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Jokowi menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan Harli Hermansyah, siswa SMK 57, yang menanyakan mengapa pemerintah tidak terlalu tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor.

“Iya kalau di undang-undangnya memang ada ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” tutur Jokowi dalam sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Continue Reading

Politik

DPRD Kota Pariaman Konsultasi ke DPRD Medan Terkait Propemperda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Bapemperda terima kunjungan 6 anggota DPRD Kota Pariaman di gedung DPRD Medan, Selasa (10/12/2019).

Kehadiran kunjungan anggota DPRD Kota Pariaman yang dipimpin Ketua Bapemperda Hamdani SH diterima anggota Bapemperda Kota Medan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) dan Abd Latif Lubis (PKS).

Disebutkan Hamdani SH, kunjungan mereka untuk konsultasi dan kordinasi terkait pembentukan dan pengawaan Perda. Selain itu, Hamdani juga ingin mengetahui tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) apalagi Perda inisiatif.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman juga mempertanyakan apakah dalam mengevaluasi sebuah Perda harus melibatkan tenaga pakar.

Sementara itu, anggota DPRD Medan Parlindungan Sipahutar menyampaikan, saat ini pihaknya akan merevisi sejumlah Perda yang tidak efektif. “Kita sedang inventarisir sejumlah Perda yang tidak maksimal,” ujar Parlindungan.

Selain Hamdani, anggota DPRD Kota Pariaman yang hadir Asman Tanjung, Life Iswar, Jonari, Aris Munandar dan Fadhly. Usai pertemuan, DPRD Kota Pariaman menyerahkan plakat sebagai cinderamata. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com