Connect with us

Nasional

Portal Aduan Diharapkan Cegah ASN Kritik Pemerintah di Medsos

Published

on

Launching Portal Aduan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Penandatangan SKB Penanganan Radikalisme ASN oleh Sejumlah Kementerian dan Lembaga digelar di Grand Sahid Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). [Foto: Raga Imam/kumparan]

Geosiar.com, Jakarta – Sejumlah kementerian dan lembaga merilis sebuah program, yakni Portal Aduan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mencegah abdi negara melontarkan kritikan terhadap pemerintah lewat media sosial. Acara peluncuran tersebut digelar di Grand Sahid Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Sekertaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahtu Atmaji mengatakan bahwa seorang ASN tidak bisa langsung mengkritik kebijakan pemerintah begitu saja. Apalagi bila kritik itu disampaikan di media sosial.

“Ya, kita lihat fisiknya seperti apa, ya, karena saya harus lihat dulu. Karena sebagai ASN juga punya kewajiban untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau ingin mengkritik, tentu perlu ada aturannya,” tutur Dwi, Selasa (12/11/2019).

Oleh karena itu, Menkominfo Johnny G Plate berharap portal beralamat aduanasn.id. itu bisa menjadi sarana bagi ASN untuk melaporkan masalah disertai fakta dan data. Termasuk mengenai adanya potensi paham radikalisme di lingkungan ASN.

“Berkaitan dengan launching ini, Kemenkominfo berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan infrastrukur. Dan tentu diharapkan digitalisasi ini digunakan dengan konten-konten yang bermanfaat digunakan untuk jadi tempat portal aduan yang didukung dengan fakta data dan realita yang berguna, bermanfaat,” tutur Johnny G Plate.

Adapun kementerian dan lembaga yang terlibat dalam hal ini, di antaranya Kementerian PAN RB, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).