Connect with us

Politik

KPK Periksa Ulang Anak Menteri Yasonna Soal Kasus Suap

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Geosiar.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksaan kembali terhadap Yamitema T. Laoly, anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Penjadwalan ulang itu dilakukan usai Yamitema tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (11/11/2019).

“Rencananya akan dipanggil lagi hari ini,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Febri menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat panggilan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu. Akan tetapi surat yang dikirim tidak sampai kepada Yamitema karena berbeda alamat.

Diketahui sebelumnya, KPK bakal memeriksa Yamitema terkait kasus suap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Ia bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Kepala Dinas PUPR Medan, Isa Ansyari.

Diketahui, KPK sudah menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Tak hanya Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) serta Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang itu disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Politik

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Bebas

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah lima tahun bebas dari masa tahanan. Hal itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) usai mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Setelah dilakukan uji materi, MK mengubah syarat itu menjadi, pertama, eks koruptor bisa mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

Atas putusan ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain, selaku pihak yang mengajukan uji materi tersebut berharap, putusan MK ini menjadi wujud nyata penghormatan kepada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerah masing-masing.

“Kami berharap putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya,” ujar Titi Anggraini dikutip dari Medcom.id.

Sebelumnya, Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta MK mengabulkan jeda waktu 10 tahun setelah bebas bagi eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

Continue Reading

Politik

Demokrat Soal Isi Pidato SBY Malam Ini: Bakal Ada Kejutan

Published

on

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto: dok. istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat enggan untuk merinci isi pidato refleksi akhir tahun yang akan disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan hanya mangatakan bahwa akan ada kejutan yang ditunggu-tunggu dalam pidato SBY malam ini. Syarief menuturkan bahwa kejutan yang disampaikan itu merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh wartawan selama ini.

“Ya mungkin juga yang ditunggu-tunggu wartawan kan gitu kan. Kita lihat aja besok. Ya tunggu besok dong, hehehe.. tunggu besok, kalau sekarang bocorannya juga nggak ini ya. Besok aja kita lihat. Hadir ya,” kata Syarief kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Syarief memastikan bahwa acara tersebut akan diselenggarakan secara terbuka untuk umum, termasuk media. Sehingga, seluruh masyarakat dapat menyaksikan langsung dan mendengarkan langsung hal-hal apa saja yang akan akan disampaikan SBY.

“Pokoknya tunggu lah besok, biar besok ada kejutan juga buat semuanya ya kan. Ya kejutan kalau berita baru pasti kejutan,” lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Namun, Syarief memastikan bahwa acara itu merupakan internal Partai Demokrat saja, sehingga tidak mengundang elite partai politik lain. “Internal, datang ya besok. Masih (jadwalnya tetap) jam 12 besok,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Bamsoet Ditunjuk Jadi Waketum Golkar

Published

on

Geosiar.com, Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet) (kanan) dan Airlangga Hartarto (

Geosiar.com, Jakarta – Bambang Soesatyo (Bamsoet) dipastikan akan menjadi salah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (10/12/2019).

“Salah satu [waketum]-nya Pak Bamsoet. Bukan kandidat tapi sudah diputuskan,” beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Airlangga pun mengaku bahwa Bamsoet sudah menerima tawaran tersebut. Dia akan mengumumkan susunan pengurus Golkar di bawah kepemimpinannya pada 15 Januari mendatang.

“Nanti tanggal 15 Januari akan diumumkan [susunan pengurusnya], yang penting libur dulu,” lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Seperti diketahui, hubungan Bamsoet dan Airlangga sempat memanas sebelum Munas Golkar dibuka. Hal itu dikarenakan keduanya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, Bamsoet akhirnya memutuskan mundur dari pencalonan usai bertemu dengan sejumlah tokoh senior Golkar. Akhirnya, Airlangga terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com