Connect with us

Politik

KPK Periksa Ulang Anak Menteri Yasonna Soal Kasus Suap

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Geosiar.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksaan kembali terhadap Yamitema T. Laoly, anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Penjadwalan ulang itu dilakukan usai Yamitema tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (11/11/2019).

“Rencananya akan dipanggil lagi hari ini,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Febri menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat panggilan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu. Akan tetapi surat yang dikirim tidak sampai kepada Yamitema karena berbeda alamat.

Diketahui sebelumnya, KPK bakal memeriksa Yamitema terkait kasus suap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Ia bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Kepala Dinas PUPR Medan, Isa Ansyari.

Diketahui, KPK sudah menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Tak hanya Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) serta Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang itu disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.