Connect with us

Politik

KPU Ingin Larang Eks Mantan Koruptor Maju di Pilkada 2020

Published

on

Ketua KPU Arief Budiman

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (11/11/2019). KPU mengutarakan sejumlah hal dalam pertemuan itu, hal salah satunya soal Peraturan KPU (PKPU) yang putusannya sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Hal itu pasal terkait larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai calon kepala daerah.

“Kami juga menyampaikan rancangan PKPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi. Kami juga menyampaikan terkait hal tersebut,” tutur Ketua KPU Arief Budiman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Pihaknya pun berharap agar hal itu masuk dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Lantaran, ujar Arief, meskipun MA telah menolak, namun mereka akan mengkaji kembali sebab yakin dengan novum baru dan fakta baru yang akan jadi argumentasi.

“Ada argumentasi, kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi tetapi faktanya di Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah,” jelas Arief.

Terkait harapannya tersebut, Arief menyerahkannya kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta. Lalu dia juga menjelaskan nantinya akan membahas kembali dengan pihak DPR.

“Kalau tadi Bapak Presiden merespons bagaimana, saya pikir ditanyakan kepada pak presiden saja. Tapi siang ini kita masih melakukan pembahasan lagi di DPR dan pemerintah di Komisi II,” tutup Arief.