Connect with us

Politik

Ketua DPRD Medan, Hasyim SE: Perbaikan Badan Jalan Harus Disertai Drainase

Published

on

Medan, Geosiar.com – Saat menjalankan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, seharusnya Pemko Medan mempunyai program dan strategi yang baik agar hasilnya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Jangan karena pembangunan yang sedang berjalan, lantas membuat masyarakat resah,” ujar Ketua DPRD Medan Hasyim SE (foto), Senin (11/11/2019) menyikapi keresahan masyarakat akibat pembangunan jalan beton di Jalan Cempaka Kecamatan Medan Selayang yang saat ini dikerjakan pemborong.

Dalam membangun infrastruktur, hendaknya dilakukan kajian mendalam. Kalaupun dibangun jalan lebih tinggi dari rumah warga, harus ada kajiannya. Supaya rumah warga yang lebih rendah dari jalan tidak kebanjiran saat hujan turun.

“Pembangunan jalan yang baik, harus disertai dengan pembangunan drainase yang baik pula. Sehingga kalau curah hujan tinggi, warga tidak merasakan dampaknya,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu.

Selain itu, kontraktor diharapkan bisa mengatasi tingginya jalan dengan kondisi halaman rumah warga. Jangan nanti, jalan sudah selesai dibangun, tapi warga kesulitan keluar dari rumah akibat tingginya beram jalan, pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua F-NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah kepada wartawan menyebutkan. Dalam melaksanakan proyek perbaikan ataupun pembangunan jalan, pengawas dari dinas terkait harusnya terus memantau hasil kerja mereka. Kalau ada yang menyimpang, pengawas bisa mengingatkan agar hasil yang didapatkan bisa maksimal, ujarnya.

Di akhir tahun ini, banyak pekerjaan yang mungkin terburu-buru dilakukan. Faktanya, ujar Afif, serapan Dinas PU sampai saat ini masih 28 persen. Pekerjaan yang mereka lakukan di akhir tahun 2019 ini terkesan terburu-buru.
Semua pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasinya. Apalagi dengan kondisi pembangunan Jalan Cempaka, hendaknya mempertimbangkan banyak aspek.

“Jangan sampai proyek yang dikerjakan mengganggu warga dan pengguna jalan,” ujarnya.

Aspek teknis dan perencanaan harus dibuat matang sehingga hasilnya bisa maksimal. Untuk tingginya badan jalan yang dibangun, boleh saja asal dibarengi dengan pembangunan drainase yang seimbang. Artinya, tumpahan air dari jalanan bisa tertampung drainase, sehingga rumah warga tidak kebanjiran saat hujan turun.

Selain itu, proyek yang dikerjakan kontraktor harusnya terus diawasi oleh pihak pengawas yang ditempatkan dinas terkait. Kalau ada yang kuran pas, harusnya langsung bisa disampaikan kepada pemborongnya, ujarnya.
Pekerjaan yang dilakukan juga hendaknya tidak terburu-buru, agar hasilnya bisa memuaskan. Begitu juga dengan pembangunan, harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, jangan dilakukan untuk menghabiskan anggaran jelang akhir tahun, pungkasnya. (rel/lamru)

Advertisement

Politik

KPU Medan Tetapkan Pendaftaran Perseorangan 19 Feb 2020, Diimbau Daftarkan Operatornya

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengimbau masyarakat yang berminat dan berniat maju sebagai pasangan calon perseorangan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Wakil Wali Kota Medan 23 September 2020 mendatang, agar segera mendaftarkan operator komputernya.

Sebab dengan sisa waktu 73 hari lagi harus menginput (memasukan) suara sebanyak 1.438 dukungan per hari ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020, penyerahan dukungan calon perseorangan ditetapkan pada 19-23 Februari 2020. Karena itu diharapkan pasangan bakal calon perseorangan yang berniat maju, diminta segera mendaftarkan tim operator komputernya.

“Tanggal 19-23 Februari sudah masuk jadwal penyerahan dukungan. Kami berharap bisa segera mensupervisi tim operator pasangan calon perseorangan dalam hal penggunaan Silon,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Medan M. Rinaldi Khair kepada wartawan di Medan kemarin.

Rinaldi menyebutkan, jika dihitung dari Senin (9/12), itu artinya tersisa waktu 73 hari lagi menuju tanggal pendaftaran penyerahan dukungan 19 Februari 2020. Sementara seluruh dukungan yang selama ini sudah dikumpulkan dan dituliskan dalam surat pernyataan dukungan pada formulir model B.1-KWK

Perserorangan, wajib di-input ke dalam Silon. Data yang di-input antara lain nama, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan status perkawinan. Semua data pendukung pasangan calon perseorangan harus dipindahkan ke formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang ada dalam Silon.

Jika diandaikan pasangan calon memiliki dukungan minimal 104.954 pemilih sesuai dengan persyaratan yang ada, maka di sisa waktu 73 hari, setidaknya dalam sehari 1.438 dukungan harus di-input ke dalam Silon. “Kita ilustrasikan saja data yang mau di-input minimal 104.954 pemilih. Kalau dibagi sisa waktu 73 hari berarti minimal ada 1.438 data per hari yang harus dimasukkan ke Silon,” ungkap Rinaldi yang juga alumni Sosiologi, FISIP USU itu.

Untuk itu, KPU Kota Medan berharap pasangan bakal calon perseorangan segera mendatangi KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan, No 37 untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi di layanan Help Desk Pencalonan terkait Silon dan tahapan jadwal serta persyaratan calon perseorangan. Petugas sekretariat dan tim operator Silon KPU Kota Medan akan melayani dan mensupervisi pasangan calon maupun tim operator komputer pasangan calon untuk memahami pengunaan serta pemanfaatan Silon.

Rinaldi mengimbau agar setiap pasangan bakal calon perseorangan maupun tim penghubung yang ditunjuk agar dapat sesering mungkin berkomunikasi dan menggali informasi di Kantor KPU Kota Medan. Agar potensi kerumitan dalam menyusun berkas dokumen dukungan dan penginputan di Silon dapat dihindari.

Bagi yang sudah memiliki tim penghubung atau operator komputer pasangan calon, diminta agar dibuatkan mandat atau surat tugas dari pasangan calon perseorangan. Berdasarkan Surat KPU RI No 2218 tertanggal 2 Desember 2019, surat mandat yang diserahkan untuk mendapatkan username dan password Silon harus memuat informasi nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta gelarnya, NIK, tempat tanggal lahir dan alamat masing-masing bakal calon.

“Jika surat tugas atau mandatnya sudah diberikan, KPU akan melakukan supervisi dan memberikan username password ke tim penghubung yang ditugaskan,” ujar Rinaldi.(rel/lamru)

Continue Reading

Politik

Polisi Hong Kong Imbau Unjuk Rasa Akhir Pekan Berjalan Damai

Published

on

Unjuk Rasa Hong Kong

Geosiar.com, Hong Kong – Kepala Kepolisian Hong Kong mengimbau peserta unjuk rasa pada Minggu (8/12/2019) agar aksinya berujung damai. Pihak penyelenggara aksi memperkirakan para peserta unjuk rasa bakal sangat banyak untuk menunjukkan gerakan itu masih mempunyai momentum kuat.

Kepolisian sudah memberi lampu hijau pada unjuk rasa yang diadakan Civil Human Rights Front (CHRF), kelompok yang menyerukan pawai damai yang diikuti jutaan orang pada musim panas lalu.

“Kami harap warga kami dapat menunjukkan pada seluruh dunia bahwa rakyat Hong Kong dapat menggelar pawai skala besar dengan tertib dan damai,” tutur Kepala Kepolisian Chris Tang sebelum meninggalkan Hong Kong menuju Beijing.

Tang bakal bertemu para pejabat senior di Kementerian Keamanan Publik China dan kembali ke Hong Kong beberapa jam sebelum unjuk rasa dimulai pada Minggu (8/12/2019).

Pawai pro-demokrasi ini bakal menggalang dukungan untuk gerakan itu usai kemenangan dalam pemilu lokal bulan lalu.

Kepolisian menyebutkan, pihaknya akan intervensi segera apabila pawai itu berubah menjadi kerusuhan. Unjuk rasa di Hong Kong menjadi tantangan terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012.

Continue Reading

Politik

Wacana Pemindahan Kantor Walikota Medan dan Merdeka Walk, Ini kata Ketua DPRD Medan..

Published

on

Medan, Geosiar.com – Adanya wacana pemindahan kantor Walikota Medan yang saat ini berada di Jl Kapten Maulana Lubis ke Jl A H Nasution Asrama Haji ditanggapi Ketua DPRD Medan Hasyim SE. Menurutnya, masih perlu kajian yang matang.

“Memang kalau ada lokasi yang lebih representatif, lebih bagus. Tapi kan tidak segampang itu. Tentu perlu anggaran yang besar, sementara masih banyak kebutuhan rakyat dan pembangunan yang lebih prioritas,” sebut Hasyim kepada Geosiar.com di ruang kerjanya kemarin menyikapi wacana tersebut.

Dikatakan Hasyim, memang bila ada lahan yang luas mungkin lebih bagus, apalagi beberap kantor Dinas OPD berada satu lokasi. Sehingga bila masyarakat hendak mengurus sesuatu akan lebih mudah.

Terkait wacana itu menurut pengakuan Hasyim belum ada membicarakan sesama anggota DPRD maupun dengan Pemko Medan. “Itu kan masih sebatas wacana, tercetus dan belum ada pembicaraan serius,” ujar Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu.

Sementara itu, menyinggung wacana Gubernur Sumatera Utara untuk pembongkaran Merdeka Walk di lapangan Merdeka, Dikatakan Hasyim tidak segampang itu. Sebab, pemilik usaha disana sudah terlebih dahulu terikat kontrak dengan Pemko Medan.

“Tentukan tidak asal gusur dan harus memperhatikan segala aspek. Dari sisi pertumbuhan ekonomi harus dipertimbang,” terang Hasyim.

Lagi pula, tambah Hasyim, Merdeka Walk sudah merupakan ikon pusat jajanan malam di kota Medan. Bahkan Hasyim mempertanyakan apa yang menjadi mengganggu keberadaan Merdeka Walk dan urgensinya untuk dibongkar. “Kita berharap jangan sampai ada diskriminasi,” papar Hasyim seraya menyebut pihaknya dengan Pemko belum ada membicarakan hal tersebut. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com