Connect with us

Nasional

Jokowi Siap Pangkas Jabatan Eselon IV

Published

on

Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin dalam Rapat Terbatas, Senin (11/11/2019). [Foto: dok. Istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah siap memangkas pejabat eselon IV di seluruh Kementerian terkait program cipta lapangan kerja di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Jokowi menyerahkan tugas itu kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Ia meminta agar pemangkasan pejabat eselon dilakukan secara bertahap, mulai dari jabatan eselon IV terlebih dulu.

“Saya kira di Kementerian PANRB menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin Eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian,” tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemangkasan ini juga harus dilihat secara cermat, dan dikaji dengan benar. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai bahwa reformasi birokrasi di Kementerian dan Lembaga adalah aspek penting dalam program cipta lapangan kerja.

“Sebaik apapun regulasi, jika orientasi birokrasi masih belum berubah maka akan menjadi masalah atau hambatan, khususnya terkait kecepatan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran paralel dengan pemangkasan regulasi yang ada,” lanjut dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta adanya perubahan pola pikir para aparatur sipil negera (ASN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pola pikir yang harus diterapkan para abdi negara adalah melayani dan hasil, bukan lagi ingin dilayani dan menerapkan prosedural.

“Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tandasnya.

Dalam ratas tersebut, Jokowi menyampaikan setidaknya empat arahan lain, yakni berkaitan dengan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, berkaitan dengan penataan kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Kemudian, meminta agar semua kementerian dan lembaga negara bisa melakukan reformasi besar-besaran dalam sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Terakhir, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga.