Connect with us

Nasional

Di Karo Ada Desa Berpenduduk 10 Kepala Keluarga Terima Dana Desa, Minim Pembangunan

Published

on

Tanahkaro – Geosiar – Desas desus beredarnya informasi terkait adanya beberapa desa dikabupaten karo yang miliki jumlah warga yang minim bermukim disuatu desa sepertinya benar adanya.

Seperti Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo merupakan salah satu desa yang minim jumlah penduduk yang bermukim mendiami desa tersebut dan tiap tahun menerima dana desa.

Desa yang berada di bawah perbukitan yang miliki akses masuk dari desa Sigenderang atau dari desa Nageri, Kecamatan Juhar terlihat sangat sulit dimasuki kenderaan. Kecuali menggunakan kenderaan jenis hartop gardang dua.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi istri bupati Boru Sitompul, Camat Juhar, Jumpana Pinem dan rombongan lainnya dibulan Februari 2018 pernah berkunjung ke desa ini “manggang-manggang ikan nila” di bawah hutan lindung yang mengelilingi desa berpenduduk 10 kepala keluarga dengan bangunan rumah berkisar 10 rumah yang sebagian besar kosong dan rusak serta ditinggal pemiliknya keluar dari desa.

Pantauan awak media, Rabu (6/11) bersama tim investigasi LSM LIRA dengan menyewa mobil hartop milik warga untuk dapat memasuki wilayah desa yang relatif rawan dan mendaki serta berjarak sekitar 2,5 – 3 km dari desa tetangga (sigenderang).

Hanya beberapa warga terlihat yang dapat ditemui awak media dilokasi desa Bekilang, salah satunya adalah bendahara desa yang kebetulan berladang di lereng desa menyambut ramah di teras rumah ibu beru Girsang, salah satu warga yang sudah tua (lansia).

Jumlah warga yang masih tinggal di desa itu diperoleh dari keterangan salah satu warga, seperti keluarga Rakut Br Tarigan, Basmi Ginting, Mester Ginting, Dasmi Br Ginting, Manto Kaban, Lopan Sembiring, Nande Nelson, Nande Ros dan kepala desa Jeni Br Ginting.

“Ibu kepala desa sedang mengikuti bimtek ke Bali gelombang ke II. Mungkin besok atau lusa baru pulang,” jelas bendahara Beru Ginting.

Pantauan dilapangan terlihat ada berkisar 12 rumah, termasuk rumah yang kosong dan rusak tak layak lagi huni. rumah adat nyaris runtuh. Kantor desa tidak ada. Kantor Pustu tidak ada, serta Putra-putri warga desa mulai tingkat SD sampai SMA keluar desa untuk besekolah.

Bangunan yang anggarannya dari dana desa tidak dapat dijelaskan warga secara terperinci. Kecuali sekitar 100 meter jalan dicor dari desa arah ke Sigenderang dan pembuat parit menampung aliran dari atas bukit.

Camat Juhar, Jumpana Pinem dikonfirmasi tim wartawan, Kamis (7/11) di Kabanjahe, membenarkan keberadaan desa. Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Ibu Bupati pernah berkunjung secara kekeluargaan ke Bekilang acara manggang-manggang ikan. Itu saja. karena saat itu kaitan kunjungan bupati ke daerah wisata Namokarang, jelas camat.

Mulai ada anggaran desa, desa Bekilang tiap tahun menerima dana desa. Tahun 2016 belum sepenuhnya anggaran dana desa diterima desa Bekilang. Mulai 2017 sampai 2019 sudah sepenuhnya diterima desa berkisar Rp1 miliar/tahun. Saya selalu menyarankan agar penggunaan anggaran desa dipergunakan dengan benar dan jangan main-main. Bagaimana tekhnisnya di lapangan, ada tim yang mengawasi. Saya tidak pernah mencampuri urusan dana desa, tegas camat.

Kepala BPMD Karo, Abel Tarigan ketika dikonfirmasi tim prihal desa-desa yang tergolong relatif desa kosong yang menerima dana desa di wilayah Kabupaten Karo sejak ada dikucurkan dana desa dari pemerintah pusat, tidak dijelaskan Abel secara terperinci.

“Saat ini sedang kita inventaris. Sebab belum saya dapatkan semua regulasinya,” jelas Abel singkat.

Sementara menurut undang-undang No.6/2014 tentang desa pasal 8 ayat 3 huruf, b disebutkan, jumlah penduduk wilayah Sumatera paling sedikit 800 kepala keluarga. Sedangkan data tambahan diperoleh Analisa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Karo 2018 bahwa desa Bekilang memiliki 91 pemilih tetap./edy surbakti

Advertisement

Nasional

PSI Usul Masa Jabatan Presiden 7 Tahun dalam Satu Periode

Published

on

Ketua DPP PSI Tsamara Amany

Geosiar.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ide masa jabatan presiden selama tujuh tahun dalam satu periode. Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan, jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin.

“Fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” ungkap Tsamara dalam keterangan pers, Kamis (21/11/2019).

Masa jabatan satu periode, jelas Tsamara, akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek, lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik. Politik akan terbebas dari pragmatisme.

Tsamara menjelaskan, masa kepemimpinan butuh diperpanjang hingga tujuh tahun supaya tiap presiden memiliki waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya dan menjadikan Negara menjadi lebih baik. “Satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden.” Dengan demikian, tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali memenangi pemilu.

Dalam pengamatan PSI, pada format 2 x 5 tahun pun, yang efektif cuma tujuh atau delapan tahun masa jabatan presiden. “Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut,” tutur Tsamara.

Menurutnya, pemilu tiap tujuh tahun sekali jelas akan menghemat biaya. Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun sekali.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Umumkan 7 Stafsus Milenial

Published

on

Tujuh staf khusus milenial Joko Widodo

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan tujuh staf khususnya pada Kamis (21/11/2019) sore. Periode kali ini sedikit berbeda dan istimewa lantaran diisi oleh sejumlah pemuda pemudi atau generasi milenial untuk mengawal kinerja pemerintahan di 2019-2024.

Setidaknya ada  beberapa nama baru yang familiar di telinga publik seperti Belva Devara sang pendiri ruang guru serta Putri Tanjung yang merupakan entrepreneur dan putri pengusaha Chairul Tanjung.

“Saya mau kenalkan staf khusus yang baru, tugasnya mengembangkan inovasi di berbagai bidang,” kata Presiden Joko Widodo ketika memperkenalkan para staf khususnya di Istana Kepresidenan, Kamis (21/11/2019).

Berikut adalah nama-nama staf khusus Presiden Jokowi:

1. Putri Tanjung – CEO dan Founder Creativepreneur

2. Adamas Belva Syah Devara – Pendiri Ruang Guru

3. Ayu Kartika Dewi – Perumus Gerakan Sabang Merauke

4. Angkie Yudistia – Pendiri Thisable Enterprise (Kader PKPI, difabel tuna rungu)

5. Billy Mambrasar – Direktur PT Papua Muda Inspiratif

6. Aminuddin Maruf – Aktivis Kepemudaan , mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)

7. Andi Taufan Garuda Putra – CEO PT Amartha Mikro Fintech

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Informatif 2019

Published

on

Wapres RI Ma'ruf Amin memberikan anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi Badan Publik Informatif kepada Kemendagri di Jakarta, Kamis (21/11/2019) (Puspen Kemendagri)

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi Badan Publik Informatif. Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin kepada Mendagri yang diwakili Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

“Alhamdulillah perjuangan dua tahun lalu membuahkan hasil. Pada Tahun 2018 lalu Kemendagri mendapatkan penghargaan kategori nomor dua, yaitu Menuju Informatif, dan di Tahun 2019 ini mendapat penghargaan kategori terbaik nomor satu sebagai Kementerian/Lembaga Informatif,” tutur Bahtiar.

Pencapaian tersebut menjadi prestasi yang membanggakan bagi Kemendagri karena sudah terbukti menjadi Kementerian yang mempunyai keterbukaan informasi publik yang baik dan transparan.

“Terimakasih atas bimbingan Bapak Menteri dan Bapak Sekjen, terimakasih dukungan penuh  dan kekompakan seluruh rekan-rekan Puspen Kemendagri, terimakasih dukungan seluruh komponen unit kerja di lingkungan Kemendagri, selama dua tahun kita berjuang bersama berinovasi,” ungkapnya.

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 telah sampai pada akhir tahapan, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Badan Publik dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemendagri mendapat penghargaan Kategori Informatif.

Raihan ini adalah perkembangan pesat usai dua tahun sebelumnya hanya mendapat kategori Menuju Informatif. Maksudnya, Kemendagri berhasil menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Undang-undang dalam hal Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com