Connect with us

Politik

Ketua DPRD Medan, Hasyim: Tindak Tegas Kepling Pelaku Pungli Adminduk

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE minta tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) supaya turun di Kelurahan Sei Agul Kec Medan Barat. Pengawasan terhadap tindakan pungutan tidak resmi perlu dimaksimalkan guna peningkatan pelayanan publik.

“Plt Walikota Medan melalui inspektorat harus bertindak tegas terhadap kepala lingkungan yang melakukan pungli adminduk,” tegas Hasyim SE kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (7/11/2019). Hal tersebut disampaikan Hasyim menyikapi adanya pungli urusan KK, KTP dan Akte Kelahiran yang dilakukan oknum Kepling 14 terhadap warganya.

Disampaikan Hasyim, sangat disayangkan tindakan Kepling melakukan pungli terhadap warga. “Disaat pemerintah berupaya melakukan perbaikan pelayanan malah ada Kepling yang berbuat jahat. Ini mencoreng Pemko Medan,” sebut Hasyim yang juga selaku Ketua DPC PDI P Kota Medan itu.

Untuk itu kata Hasyim, Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution melalui Inspektorat, Camat dan Lurah supaya menindaklanjuti dugaan pungli oleh Kepling di Kelurahan Sei Agul Kec Medan Barat. “Jika hal itu benar, Kepling harus ditindak tegas,” pinta Hasyim lagi.

Sebagaimana diketahui, oknum S Kepling 14 Kel Sei Agul Kec Medan Barat meminta bayaran Rp 6,5 juta dari warga untuk pengurusan KK, KTP dan Akte Kelahiran.

Dikeluhkan, kendati bayar Rp 6,5 juta pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) satu tahun tidak kunjung siap. Seperti yang dialami ibu rumah tangga Theresia Marbun (46) warga Kel Sei Agul Kec Medan Barat, satu tahun urusan KTP melalui Kepala lingkungan (Kepling) belum selesai.

“Pada hal saya bayar Rp 6,5 juta melalui Kepling untuk mengurus KK, KTP dan akte lahir Oktober tahun lalu. Tapi sampai saat ini belum selesai, hanya KK yang sudah telah siap,” keluh Theresia kepada wartawan melalui telephon, Kamis.(7/11/2019).

Disampaikan Theresia, awalnya pihaknya mau mengurus surat surat administrasi kependudukan KK, KTP untuk 2 orang dan Akte Kelahiran bagi 3 anak. Tepatnya Oktober Tahun 2018 lalu pengurusan itu dipercayakan kepada oknum S selaku Kepling 14 Kelurahan Sei Agul.

Pada saat hendak pengurusan, oknum Kepling tadi minta bayaran Rp 6,5 juta. Mengingat pentingnya kebutuhan, Theresia pun menyepakati dan membayar 2 x bayar.

Sekitar bulan Maret 2019 lalu, urusan KK selesai dan KTP dan Akte Lahir tidak kunjung siap. Selanjutnya, Agustus lalu terbitlah resi KTP untuk anaknya. Hingga saat ini KTP asli dan Akte lahir belum.selesai.

Masih menurut pengakuan Theresia, ketika mendesak oknum Kepling S terkait realisasi urusan, malah S mengelak dan mengajak Theresia sama sama minta uangnya balik kepada seseorang yang mengurusnya.

Namun tawaran kepling tidak dipenuhi Theresia dan berharap hanya berurusan sama Kepling saja. Kepada wartawan Thersia berharap uangnya dapat kembali.

Sementara itu, Camat Medan Barat Rudi ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis sore (7/11/2019) menyebut, pihaknya sedang menyelidiki kebenarannya.

“Untuk sementara keterangan yag kami terima prosesnya dilakukan oleh pihak ketiga. Ibu Theresia yang minta bantuan pihak ke tiga untuk membantu ke dinas kependudukan. Namun kami masih mencari ibu tersebut untuk mengkonfrontirnya. Namun saya belum mendapat laporan dari Lurah,” sebut Camat.

Dilanjutkan lagi, dari keterangan yang diterima dari Sekcam, yang berkomunikasi membantu ibu Theresia adalah pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga tersebut menyanggupi membantu ke dinas kependudukan. Setelah ada kesepakatan ternyata upaya tersebut di tolak oleh dinas kependudukan,” paparnya.

Ditambahkan, uang sebesar Rp 6,5 juta diserahkan Theresia kepada pihak ketiga. “Karena kepling sudah tidak bisa menyanggupi permintaan ibu itu. Ini kami juga tadi berupaya mencari pihak ketiganya namun belum ketemu,” urainya. (lamru)

Advertisement

Politik

Calon Bos BUMN, Ahok: Hidupku Ditolak Melulu

Published

on

Ahok saat ditemui sebelum Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). [Foto/SINDOnews]

Geosiar.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya angkat bicara terkait penolakan yang diterimanya usai diisukan menjadi salah satu bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok pun memulainya dari sindiran Rizal Ramli yang menyebutnya kelas Glodok.

“Disamain orang Glodok, saya kaya dong,” tutur Ahok saat ditemui di Hotel Grand Arkenso Semarang, Rabu (20/11/2019).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini justru berterima kasih karena disebut kelas Glodok. Sebab, Glodok merupakan salah satu pusat jual-beli sukses di DKI Jakarta, yang menurutnya tidak mudah untuk menjalankan usaha di sana.

“Dikira gampang jadi orang Glodok, sewa tempatnya mahal. Saya terima kasih,” lanjut dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menganggap bahwa penolakan-penolakan yang diterimanya merupakan hal yang wajar. Ia kemudian memberikan jawaban diplomatis.

“Hidup ini nggak ada yang bisa setuju seratus persen. Tuhan aja ada yang menentang kok,” uajrnya.

Sembari berjalan, ia kemudian melontarkan kalimat keluhan yang mengundang tawa orang yang berada di sekitarnya. “Kayaknya hidupku ditolak melulu,” tukas Ahok sambil tertawa.

Kendati mendapat penolakan, Ahok mengaku tetap bersedia jika memang ditunjuk dan diminta untuk menjadi petinggi salah satu BUMN. Seperti diketahui, Ahok diisukan bakal menjabat sebagai petinggi PLN atau Pertamina.

Continue Reading

Politik

PPP Pastikan Undang Semua Kubu ke Mukernas

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Geosiar.com, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim akan mengundang seluruh pihak dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) partai yang rencananya digelar akhir tahun ini. Hal itu dipastikan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

“Akan kita undang semua. Berapapun mereka yang ingin diundang,” ujar Arsul di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Arsul mengatakan undangan ini berlaku baik untuk anggota PPP Kubu Djan Fariz maupun yang telah islah atau berdamai dan bergabung dengan PPP yang saat ini ada di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa. Dia mengingatkan bahwa Mukernas resmi akan diselenggarakan oleh partai di bawah kepengurusan Suharso.

“Yang kita tawarkan adalah teman-teman yang merasa belum islah itu nanti kita undang di Mukernas, kita undang di Muktamar kita kasih kesempatan bicara, tapi jangan bicara muktamar bersama. Semua pihak akan diberikan kesempatan berbicara dalam mukernas yang digelar oleh PPP di bawah kepengurusan Suharso,” lanjut dia.

Menurutnya, PPP di bawah kepengurusan Suharso sangat terbuka bagi siapapun anggota yang masih merasa belum berdamai dengan kepengurusan yang telah disahkan oleh negara.

“Mari kalau ada teman-teman yang belum islah itu ingin islah, ya mari datang ke kami, dan kami terbuka untuk undang mereka hadir ke mukernas maupun di muktamar,” tukasnya.

Seperti diketahui, partai berlambang Kakbah itu terbelah menjadi dua kubu, yakni di bawah komando Humprey Djemat atau disebut PPP Muktamar Jakarta dan di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Continue Reading

Politik

Dodi Robert Simangunsong Minta Dinas PU Medan Segera Perbaiki Lobang Besar di Jl Pelajar Timur

Published

on

Medan, Geosiar.com – Angggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong minta Pemko Medan melalui Dinas PU dapat memperbaiki lobang besar di badan Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjai, Kec Medan Denai. Lobang besar di badan jalan sangat berbahaya mengancam korban pengguna jalan.

Hal tersebut disampaikan Dodi Robert Simangunsong (foto) kepada wartawan, Rabu pagi (20/11/2019) menyikapi lobang besar di tengah badan jalan. Lobang besar hampir satu bulan dibiarkan dan belum ada tanda tanda perbaikan sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan.

Dodi berharap Dinas PU segera respon terhadap masalah jalan rusak yang sangat vital karena membahayakan pengendara. “Jangan menunggu ada korban. Jika memang biaya pengaspalan belum dianggarkan. Kan ada biaya perawatan peathcing (penambalan),” ujar Dodi Simangunsong asal Partai Demokrat dari daerah pemilihan IV Medan Denai, Amplas, Kota dan Medan Area.

Menurut Dodi, Pemko Medan kiranya meningkatkan pelayanan publik bidang infrastruktur. “Kita memang maklum dengan keterbatasan anggaran untuk pengaspalan baru. Tetapi harus ada skala prioritas perbaikan untuk peathcing (tambal), ” tambah Dodi.

Sebagaimana diketahui, warga mengeluhkan kondisi badan Jalan berlobang. Seperti yang diposting warga di akun facebook Mas Eko Blankon, Rabu.(20/11/2019) minta Pemko Medan memperbaiki Jalan Pelajar Timur. Sebab, lobang besar di badan Jalan hampir satu bulan ternganga sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com