Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Hadiri Musyawarah Besar Ormas Pemuda Pancasila

Published

on

Joko Widodo saat acara HUT Pemuda Pancasila

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut hadir di pembukaan acara Musyawarah Besar Organisasi Pemuda Pancasila. Acara tersebut diselenggarakan di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2019).

Menurut pantauan, Jokowi sudah hadir sekitar pukul 09.51 WIB. Sejak pukul 09.00 WIB, sudah banyak anggota Pemuda Pancasila yang tampak mengenakan seragam bermotif loreng.

Acara itu dihadiri juga oleh Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, beserta Wakil Ketua Pemuda Pancasila yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Bukan hanya itu, hadir juga Bendahara Partai Golkar Robet J Kardinal, Politikus Golkar Mahyudin, serta Politikus Golkar sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Hadir juga Ketua DPD La Nyalla Mattaliti dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta dan dilanjut menyanyikan lagu mars Pemuda Pancasila.

Ketua panitia Musyawarah Besar Bamsoet mengaku bersyukur karena Presiden Jokowi dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan Pemuda Pancasila. Padahal kata Bamsoet, Jokowi ada kegiatan kunjungan kerja ke Papua.

“Sesungguhnya beliau akan berangkat ke Papua tapi karena Pemuda Pancasila beliau tunda sore,” kata Bamsoet

Nasional

BPD, TPK, Sekdes Lau Kidupen Tidak Difungsikan, Diduga Ada Pemalsuan Tanda Tangan

Published

on

Sekdes Lau Kidupen, Masta Br Ginting didampingi warga saat dikonfirmasi dan memperlihatkan buku Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes 2018 kepada tim media dikediaman nya (11/11/2019)

Tanahkaro – Geosiar – Setelah beberapa desa di Kabupaten Tanah Karo ditemukan berpenduduk minim yang juga menerima dana desa disetiap tahun, kini ditemukan lagi desa dengan penggunaan anggaran secara otoriter dan TPK bersama BPD serta masyarakat membuat laporan tertulis berisi 12 item pernyataan keberatan terhadap Kades yang ditujukan hingga kepada Bupati Karo.

Pemerintahan Desa Lau Kidupen kecamatan Juhar Kabupaten Karo yang dipimpin Edison Sihombing didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana Anggaran Perbelanjaan Desa (APBDes) diduga tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat dan perangkat desa, serta terbukti beberapa kali pergantian bendahara dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dapat mengarah terjadinya penyelewengan penggunaan Anggaran.

Hal tersebut diketahui ketika Tim media menyambangi Desa Lau Kidupen dan mengkonfirmasi secara langsung Sekretaris Desa (Sekdes) yang merasa sudah tidak dibutuhkan dan tidak difungsikan oleh Kepala Desa (Kades) Lau Kidupen.

Sekdes Lau Kidupen, Masta Br Ginting menjelaskan “Benar saya jarang dilibatkan dalam hal kegiatan pembangunan dan pencairan Dana” serta saya juga tidak pernah menerima honor sebagai tim verifikasi didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Lau Kidupen, makadari itu perbuatan oknum kades tersebut dapat mengarah untuk terjadinya penyelewengan Anggaran (11/11/2019).

Bahkan tanda tangan saya sebagai Sekdes patut saya duga sudah dipalsukan, saya dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama perangkat desa lainnya serta puluhan masyarakat telah menuangkan keberatan secara tertulis dengan dilengkapi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) di atas kertas bermaterai dan menandatangani laporan atas beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oknum kepala desa yang ditujukan kepada Camat melalui Kasi Penmas dan BPMD serta Bupati Karo.

Lanjutnya lagi, terkait pengaduan sejumlah 49 warga dalam laporan secara tertulis tersebut berisi 12 item, yakni bahwa kepala desa Lau Kidupen, Edison Sihombing :
1. Tidak mempunyai etika.
2. Kepala desa sering tidak di tempat.
3. Melakukan musyawarah tidak dalam umum.
4. Memindah-mindahkan bangunan tanpa ada musyawarah desa.
5. Memecah belah masyarakat.

6. Membuat kesalahan masyarakat tanpa alasan yang benar.
7. Tidak memperkecil masalah, tapi malah memperbesar.
8. Membuat Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Perdes kewenangan desa, Rencana Anggaran Pembangunan Belanda (RAPB) desa tidak ada melalui musyawarah desa.
9. Setiap pencairan dana desa tidak pernah membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

10. Sekdes tidak pernah dilibatkan memverifikasi surat permintaan pembayaran yang diajukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
11. Setiap pencairan dana ke bank, tidak semua uang direalisasikan, malahan sisa uangnya dimasukkan ke rekening pribadi.
12. Kepala desa tidak menghargai BPD dengan tokoh masyarakat lagi, asal ada masalah langsung mengadu ke polisi tanpa lebih dulu musyawarah di desa.

Terkait adanya kegiatan Musyawarah desa seperti yang tertulis dalam laporan kepala desa kepada camat dan BPMD tidaklah pernah ada dilakukan pertemuan, dan Masing-masing tanda tangan warga hanya dilakukan dengan cara didatangi ke rumah-rumah.

Belanja barang tanpa sepengetahuan sekdes sebagai Tim Verifikasi, dan didalam Pencarian Dana juga tanpa sepengetahuan saya sebagai Sekdes, hingga dalam pengerjaan kegiatan juga tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga banyak pekerjaan asal jadi dan rusak.

Maka dari itulah, Elkam Ginting sebagai TPK desa Lau Kidupen juga turut membuat surat pernyataan tidak pernah difungsikan oleh Kades, yang mengerjakan kabarnya didatangkan dari Bahorok Langkat, dan bukan warga Desa Lau Kidupen. Bahkan tanda tangan saya selaku sekretaris desa diduga kuat dipalsukan oknum-oknum tertentu untuk keperluan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ).

“Saya bertanggungjawab apa yang saya katakan ini dan silahkan foto saya, sampai saat ini saya selalu didesak masyarakat desa Lau Kidupen agar segala persoalan pembangunan dan ketidakharmonisan di desa Lau Kidupen segera dibenahi dan diselesaikan,” tambah Sekdes Br Ginting.

Kepala Desa Lau Kidupen, Edison Sihombing coba dikonfirmasi wartawan di desa Lau Kidupen, Senin (11/11) tidak berhasil. dan menurut keterangan salah satu warga desa lau kidupan saat berada disalah satu kedai kopi mengatakan “Kades Bimtek di Bali dan memamg beberapa kepala desa lainnya sudah ada yang kembali ke desanya, jadi mungkin kepala desa kami masih dalam perjalanan pulang, terang warga tersebut./edy surbakti.

Continue Reading

Nasional

Jokowi dan Megawati Dipastikan Hadiri Puncak HUT NasDem

Published

on

Euforia Kongres Ke-II Partai NasDem. [Foto: Twitter/@NasDem].

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Steering Committee Kongres II Partai NasDem, Sugeng Suparwoto memastikan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal hadir dalam puncak acara peringatan HUT Ke-8 Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

“pukul 12 tadi ibu Megawati konfirm akan hadir dalam ulang tahun nanti malam. HUT Nasdem adalah prosesi syukuran yang memasuki usia 8 tahun,” ujar Sugeng Suparwoto saat jumpa pers, Senin (11/11).

Sugeng mengatakan Jokowi rencananya akan memberikan sambutan di hadapan ribuan kader Nasdem dalam acara Penutupan Kongres II Nasdem itu. Selain Jokowi dan Megawati, akan hadir pula Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan eks Wapres Jusuf Kalla.

“Malam ini yang akan hadir insyaAllah adalah Presden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dan Pak Jusuf Kalla. Termasuk pimpinan lembaga tinggi negara serta menteri Kabinet Indonesia Maju, dubes negara sahabat hingga tokoh masyarakat,” ujarnya.

Tak lupa, NasDem juga mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Sugeng belum mendapat konfirmasi terkait kehadiran Menteri Pertahanan itu. “Namun, saya belum tahu apakah pak Prabowo akan hadir atau tidak,” sebut Sugeng.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Siap Pangkas Jabatan Eselon IV

Published

on

Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin dalam Rapat Terbatas, Senin (11/11/2019). [Foto: dok. Istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah siap memangkas pejabat eselon IV di seluruh Kementerian terkait program cipta lapangan kerja di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Jokowi menyerahkan tugas itu kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Ia meminta agar pemangkasan pejabat eselon dilakukan secara bertahap, mulai dari jabatan eselon IV terlebih dulu.

“Saya kira di Kementerian PANRB menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin Eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian,” tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa pemangkasan ini juga harus dilihat secara cermat, dan dikaji dengan benar. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai bahwa reformasi birokrasi di Kementerian dan Lembaga adalah aspek penting dalam program cipta lapangan kerja.

“Sebaik apapun regulasi, jika orientasi birokrasi masih belum berubah maka akan menjadi masalah atau hambatan, khususnya terkait kecepatan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran paralel dengan pemangkasan regulasi yang ada,” lanjut dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta adanya perubahan pola pikir para aparatur sipil negera (ASN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pola pikir yang harus diterapkan para abdi negara adalah melayani dan hasil, bukan lagi ingin dilayani dan menerapkan prosedural.

“Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tandasnya.

Dalam ratas tersebut, Jokowi menyampaikan setidaknya empat arahan lain, yakni berkaitan dengan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, berkaitan dengan penataan kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Kemudian, meminta agar semua kementerian dan lembaga negara bisa melakukan reformasi besar-besaran dalam sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Terakhir, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com