Connect with us

Sumut

Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Raih Opini WTP

Published

on

Wakil wali kota Tebing Tinggi Ir H Oki Doni Siregar menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), yang diserahkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi.

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Oki Doni Siregar meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang diserahkan langsung oleh Gubsu Edy Rahmayadi. Oki berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018.

Piagam penghargaan itu diserahkan ketika acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (22/10/2019).

Selain Kota Tebing Tinggi,  Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko  Sibolga, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel juga menerima penghargaan.

Wakil wali kota Tebing tinggi Ir H Oki Doni siregar mengucapkan terima kasih kepada OPD yang telah bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan ini.

“Saya juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata membuat kita berbangga hati, ini melainkan untuk membuat khususnya para OPD pemerintah Kota Tebing Tinggi supaya lebih optimal lagi dalam bekerja,” ujarnya.

“Saya mengapresiasi di gelarnya Rakorda ini sangat membantu tugas pemda dalam menyusun LKPD guna meminimalisir kesalahan dan kekeliruan. Dengan harapan nantinya, pemerintah kota Tebing Tinggi dapat menyajikan LKPD dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

Gubernur Edy Rahmayadi berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan Raihan Opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sementara untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya.

“Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya,” tegasnya.

Menurut Gubernur,  perlu peningkatan secara murni hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK.

Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsin Sumut Tiarta Sebayang mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.

“Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI R Wiwin Istanti.

Menurutnya WTP bukan tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya.

“Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,” ungkapnya. (WH)