Connect with us

Ekonomi

Pengamat Nilai Tim Ekonomi Jokowi Tidak Tepat

Published

on

Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Foto: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Geosiar.com, Jakarta – Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyampaikan pandangan terhadap pemilihan menteri yang membidangi masalah perekonomian Indonesia.

Dalam penilaiannya, Bhima menyebut tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tepat. Menurutnya, Jokowi terkesan mengakomodir kepentingan partai politik dengan mengangkat politisi sebagai menteri.

“Terlalu banyak politisi, jadi Pak Jokowi terkesan mengakomodir kepentingan parpol koalisi,” jelas Bhima, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut, dia mencontohkan Menko Perekonomian yang dijabat oleh Airlangga Hartanto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Dia menganggap tak etis jika tugas Menko Perekonomian diemban seorang politisi.

“Misalnya Menko Perekonomian, idealnya memang bukan politisi yang duduki jabatan Menko Perekonomian karena pos Menko sangat strategis. Lagipula kinerja pak Airlangga di Kementerian Perindustrian bisa dibilang jauh dari harapan, misalnya deindustrialisasi prematur terus berlanjut” kritik Bhima.

Keputusan pengangkatan menteri ini, lanjut Bhima, juga berdampak langsung pada respon pasar yang cenderung negatif. Ironisnya, Bhima menyebut Rp121 miliar dana asing langsung cabut dari Indonesia usai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Dana asing kabur Rp 121 miliar pasca pengumuman, karena kecewa terhadap pos strategis di bidang ekonomi yang diduduki oleh sosok yang kurang pas,” ungkap Bhima.

Adapun menteri yang khusus membidangi ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yaitu Menko Perekonomian AirlanggaHartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Kemudian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Lalu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Ekonomi

Soal Ahok ke BUMN, Ma’ruf Amin: Posisinya Belum Dibahas di TPA

Published

on

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Geosiar.com, Jakarta – Sedang mencuat kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal duduki jabatan bos di salah satu BUMN. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, penujukkan itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ma’ruf mengatakan nama Ahok kini masih dalam proses seleksi.

“Belum dibahas di sidang TPA (tim penilaian akhir), belum. Saya dengar, masih diproses,” ujar Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma’ruf menjelaskan sidang TPA yang berlangsung di Istana Merdeka beberapa hari lalu tidak membahas soal pengangkatan pejabat-pejabat baru di BUMN.

“Yang kemarin khusus di TPA tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN,” ucap dia.

Mengenai kapan semua proses seleksi pejabat BUMN ini, Ma’ruf Amin menegaskan, sesegera mungkin.

“Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai,” ungkapnya.

Ahok sebelumnya tampak mendatangi Kementerian BUMN pada Selasa lalu. Ia mengatakan akan dilibatkan untuk menjabat di salah satu BUMN. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Presiden Jokowi mengatakan proses Ahok masih dalam seleksi. Akan tetapi Ahok bisa menjadi direktur utama atau komisaris utama di BUMN.

Continue Reading

Ekonomi

Soal Ahok Masuk BUMN, Demokrat: Jadikan Dirut, Jangan Komisaris

Published

on

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon

Geosiar.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mendukung apabila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduduki posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero) yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

Dia mengatakan, karakter Ahok seperti striker dalam permainan sepak bola, sehingga harus ditempatkan di posisi depan.

“Kalau dia di komisaris kan bukan eksekutor langsung. Padahal karakter Pak Ahok ini eksekutor sejati,” ungkap Jansen seperti dikutip dari Tempo, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya, Ahok cocok jadi pemimpin PLN.

“Toh kita juga hampir setiap hari mencaci maki PLN kan, karena pelayanan mereka yang buruk. Biar aja kali ini dirutnya sendiri yang memarahi mereka,” katanya.

Kabar Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina sedang mencuat. Dua sumber di lingkup Kementerian BUMN membenarkannya. Mereka menuturkan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” ujar kedua sumber itu.

Continue Reading

Ekonomi

Ahok Bakal Jadi Komisaris Utama Pertamina, Benarkah?

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hampir dipastikan akan menduduki jabatan strategis di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar tersebut lantaran kehadiran Ahok di kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019) kemarin. Sekira pukul 09.38 WIB, Ahok tiba di ruangan Menteri BUMN Erick Thohir sekitar 1,5 jam. Dikutip dari kumparan, kalangan partai politik menyebut ahok akan menduduki posisi Komisaris Utama Pertamina.

Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mendorong agar Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina? Kabarnya, itu adalah keinginan Presiden Jokowi. Akan tetapi hingga saat ini belum ada pernyataan apa-apa dari pihak Istana.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai, Ahok sosok yang tepat apabila ditempatkan di Pertamina. Salah satu harapannya adalah Ahok mampu memberantas mafia minyak dan gas (migas).

“Saya berharap sih di Krakatau Steel. Tapi kalau di Pertamina boleh juga, melawan mafia,” ujarnya.

Sementara Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga meyakinkan Ahok akan menduduki jabatan vital dan strategis di salah satu BUMN. Ahok juga harus memenuhi penilaian dari Tim Penilaian Akhir (TPA).

Hanya saja untuk sektor atau BUMN mana yang akan diduduki Ahok, dia enggan menyebut. Yang jelas, menurut Arya, Ahok akan mengisi BUMN di sektor yang butuh perhatian dan berpengaruh terhadap banyak orang.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com