Connect with us

Ekonomi

Pengamat Nilai Tim Ekonomi Jokowi Tidak Tepat

Published

on

Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Foto: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Geosiar.com, Jakarta – Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyampaikan pandangan terhadap pemilihan menteri yang membidangi masalah perekonomian Indonesia.

Dalam penilaiannya, Bhima menyebut tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tepat. Menurutnya, Jokowi terkesan mengakomodir kepentingan partai politik dengan mengangkat politisi sebagai menteri.

“Terlalu banyak politisi, jadi Pak Jokowi terkesan mengakomodir kepentingan parpol koalisi,” jelas Bhima, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut, dia mencontohkan Menko Perekonomian yang dijabat oleh Airlangga Hartanto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Dia menganggap tak etis jika tugas Menko Perekonomian diemban seorang politisi.

“Misalnya Menko Perekonomian, idealnya memang bukan politisi yang duduki jabatan Menko Perekonomian karena pos Menko sangat strategis. Lagipula kinerja pak Airlangga di Kementerian Perindustrian bisa dibilang jauh dari harapan, misalnya deindustrialisasi prematur terus berlanjut” kritik Bhima.

Keputusan pengangkatan menteri ini, lanjut Bhima, juga berdampak langsung pada respon pasar yang cenderung negatif. Ironisnya, Bhima menyebut Rp121 miliar dana asing langsung cabut dari Indonesia usai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Dana asing kabur Rp 121 miliar pasca pengumuman, karena kecewa terhadap pos strategis di bidang ekonomi yang diduduki oleh sosok yang kurang pas,” ungkap Bhima.

Adapun menteri yang khusus membidangi ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yaitu Menko Perekonomian AirlanggaHartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Kemudian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Lalu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.