Connect with us

Sumut

Perihal Pemeriksaan ASN, Korwil PMPHI Sumut: Gubsu Tak Bermaksud Melanggar UU

Published

on

Korwil PMPHI Sumut Gandi Parapat

Geosiar.com, Medan – Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN terkait pengaduan terus mendapat kritikan dan tanggapan yang berbeda. Bahkan, Gubsu Edy Rahmayadi dapat ditangkap atau diproses hukum jika terkesan menghalangi proses hukum anak buahnya.

“Kalau Gubsu ditangkap atau diproses karena dituduh atau terkesan menghalangi proses hukum kepada anak buahnya oleh Kejaksaan, Kepolisian atau KPK, Kami tidak setuju dan akan membelanya karena dia adalah pilihan masyarakat,” kata Korwil PMPHI Gandi Parapat menjawab Geosiar.com di Medan, Selasa (22/10/2019) menanggapi kegaduhan atas surat edaran Gubsu itu, yg melarang anak buahnya diperiksa Jaksa, Polisi dan KPK tanpa persetujuan Gubsu.

Lebih jauh kata Gandi, surat tersebut diyakini bukan bermaksud untuk melindungi kejahatan anak buahnya atau karena ikut gubsu melakukan kejahatan namun sebagai tanggung jawab kepala keluarga.

“Mungkin sebelum beliau Gubsu sering mendengar Polisi, Jaksa memanggili staf Gubsu walaupun hanya dugaan surat kaleng yang tidak benar kasusnya. Karena setiap Polisi, Jaksa, KPK memanggil ASN atau PNS pasti mereka jantungan dan bisa mati walaupun tdk melakukan kesalahan atau tuduhan,” tegas Gandi.

Untuk itu katanya, kegaduhan itu harus segera diselesaikan duduk bersama agar saling memahami. Kalau surat itu salah bisa dicabut atau dibatalkan. “Karena Kami sangat yakin Gubsu tidak bermaksud melanggar Undang Undang, walaupun surat itu tidak ditandatangani langsung Gubernur namun oleh Sekda. Hal ini juga terkesan Gubsu seperti melemparkan tanggungjawab ke Sekd.”

“Kita tau, Gubsu itu ahli strategi, surat seperti itu tidak langsung Gubsu tanda tangani, sepertinya Gubsu berhalangan sakit. Kami juga tidak yakin Gubsu menghalangi atau meminta agar Kadisnya jangan diperiksa karena tahun depan akan pensiun, Gubsu tidak sejelek itu,” lanjut Gandi.

Untuk diketahui, sebagaimana dalam surat edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani Sekdaprov Sumut, Sabrina itu, disebutkan jika ada panggilan dari aparat hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, agar terlebih dahulu melaporkan panggilan itu kepada Gubernur Sumut.

Edaran itu juga menegaskan larangan bagi ASN memenuhi panggilan penegak hukum itu jika belum melapor kepada gubernur. Namun tidak disebutkan dalam surat edaran itu untuk alasan apa harus melapor dulu kepada gubernur.

Sebagaimana dalam poin pertama edaran itu, isinya adalah “Apabila saudara menerima surat permintaan keterangan/surat panggilan dari penyelidik/penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI atau KPK RI, sebelum Saudara memenuhi maksud surat tersebut agar melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu.” (X1)

Advertisement