Connect with us

Sumut

Soekirman Harap Pengesahan R-APBD TA 2020 Bisa Percepat Visi-Misi Sergai

Published

on

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Serdang Bedagai di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kamis (17/10/ 2019). (Foto: art/Geosiar.com)

Geosiar. com, Sergai – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mengagendakan  terkait laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) serta pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Sergai Tahun Anggaran (TA) 2020, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kamis (17/10/ 2019).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sergai  H Syahlan Siregar dan dihadiri Bupati Sergai Ir H Soekirman bersama Wabup H Darma Wijaya, para wakil dan anggota DPRD, Sekdakab Drs H Hadi Winarno, Sekretaris Dewan Drs H Suprin, para asisten, Staf Ahli Bupati, serta Kepala OPD.

Rapat dimulai dengan penyampaian juru bicara Banggar, Nuralamsyah, SH, MKn yang mengutarakan bahwa pembahasan dilakukan sejak bulan September hingga Oktober 2019, serta melakukan studi banding ke wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara dan DKI Jakarta, dalam rangka mempelajari poin-poin yang akan dibahas agar didapatkan keputusan yang tepat dan relevan.

Adapun pendapatan daerah sebesar Rp. 1. 665. 849. 841. 312,- dengan uraian pendapatan asli daerah Rp. 134.405.275.000,- dan dana perimbangan sebesar Rp. 1.174.113.799.585,-  serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 357.330.766.727,-.

Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan program kegiatan termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (R-APBD) TA 2020 merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan dari kebijakan program dan kegiatan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.

“Kami berharap dengan pengesahan R-APBD TA 2020 ini akan semakin mempercepat proses pencapaian visi dan misi Kabupaten Sergai periode 2016-2021,” ujar Soekirman.

Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan persetujuan bersama atas R-APBD sesuai amanat pasal 111 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, akan segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Dikatakannya, evaluasi tersebut nantinya bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak eksekutif dengan legislatif sebagai dasar penetapan Ranperda APBD TA 2020.

“Atas nama Pemkab Sergai beserta seluruh jajaran, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD, atas komitmen dan kerja kerasnya yang telah melakukan pembahasan sehingga menjadi Perda tentang APBD TA 2020.” tandas Soekirman. (art)

Sumut

Setelah di Sungai, Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Published

on

Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Geosiar.com, Medan – Tak hanya di sungai, kali ini bangkai babi dibuang di jalanan Kota Medan, Sumatera Utara. Bangkai babi ini dibuang dalam karung goni di pinggir jalan.

Camat Medan Kota T Yudi Chairuniza membenarkan adanya pembuangan 3 bangkai babi dalam goni. Lokasi pembuangan bangkai babi berada di Jl Gedung Arca, Medan.

“Masuk area Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area,” kata Yudi, Kamis (14/11/2019).

Kini bangkai babi ini telah dikuburkan. Camat mengaku telah berkoordinasi dengan lurah juga Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Kepala Lingkungan I Kelurahan Pasar Merah Timur, M Irsan, sebelumnya mengatakan temuan bangkai babi itu berawal dari kecurigaaan warga saat mencium adanya aroma tidak sedap dari karung goni yang ternyata isinya ialah bangkai babi.

Continue Reading

Sumut

Puluhan Babi di Padangsidimpuan Juga Mati Mendadak

Published

on

Puluhan ekor babi mati mendadak di Kota Medan

Geosiar.com, Padangsidimpuan – Puluhan ekor babi mendadak mati di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Fitra Nurlaila Lubis, pada Kamis (14/11/2019) malam.

“Hewan babi tersebut mati mendadak di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini ada ribuan babi di Kota Padangsidimpuan dan pihaknya belum menerima laporan secara resmi berapa banyak babi yang mati.

Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan bersama Polres langsung turun ke lapangan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang babi yang mati ke sungai.

“Jika ada babi yang dibuang ke sungai, tapi harus dikubur atau dibakar. Kami meminta pemilik babi melaporkan segera jika ada babi yang mati,” tuturnya.

Continue Reading

Sumut

Plt Walikota Medan Minta BPJS Segera Lunasi Tunggakan Rp 19 M ke RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt)  Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM berharap pihak BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp 19 miliar. Pelunasan sangat diharapkan guna kelancaran operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. 

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp.19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non ASN,” kata Sekda.

Ungkapan sekaligus keluhan ini disampaikan Sekda ketika menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat  yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama di Balai Kota Medan, Kamis (14/11/2019). Pasalnya, beberapa kali pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan dilakukan, tidak ada solusi terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp.19 miliar tersebut, Sekda juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Oleh karenanya Sekda menyambut baik kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. Diharapkannya, kedatangan itu dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan, salah satunya tunggakan sebesar Rp.19 miliar tersebut. Dengan demikian RSUD Dr Pirngadi Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM mengatakan, tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan. Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp.19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp.9 triliun   kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp.10 triliun lagi  sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan Bayu Wahyudi, Sekda dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD Dr Pirngadi, Bappeda Kota Medan serta unsur BPJS Kesehatan Cabang Medan, sangat berharap agar suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp.9 triliun, diantaranya  digunakan untuk membayar tunggakan dengan RSUD Dr Pirngadi. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com