Connect with us

Sumut

Jadi Tersangka, Dzulmi Eldin Sering Bertemu KPK Bahas Pencegahan Korupsi

Published

on

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin berada di kendaraan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. (Foto: ANTARA FOTO / M Risyal Hidayat)

Geosiar.com, Medan – Sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dilaporkan sering bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal pencegahan korupsi di Medan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019). Saut mengaku, terlibatnya Eldin dalam pusaran kasus suap cukup mengejutkan pihak KPK.

“Ibu Basaria kurang dari dua minggu dari Medan, seminggu. Saya, Pak Pahala (Deputi Pencegahan KPK) baru beberapa hari juga, hari Senin. Bung Saut sudah beberapa kali ketemu masalah Centre Point ada dengan Wakil juga ketemu berkali-kalilah, baik pimpinan ataupun staf itu, sebenarnya dalam rangka pencegahan,” tutur Saut Situmorang.

Dalam setiap pertemuan dengan Wali Kota Medan itu, Saut selalu mengingatkan bahwa kehadiran KPK untuk melindungi orang-orang baik yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Saya selalu katakan kehadiran KPK itu menjaga orang-orang baik. Kita hadir di sana supaya baik. Kemudian belakangan tidak baik dan bisa kita buktikan ya gitulah ajarannya mungkin. Memang kalau persoalan integritas memang susah kita,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin telah ditetapkan sebagai tersangka atas diduga menerima suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019. Perkara ini berawal saat Eldin menerima uang sejumlah total Rp130 juta dari Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari. Uang tersebut sebagai imbalan karena Eldin mengangkat Isa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Kemudian, suap Eldin berlanjut kala melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Dalam perjalanan kerja itu, Eldin membawa serta istri, dua anaknya, dan beberapa orang lain yang tak berkepentingan.

Dari perjalanan ini, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Eldin pun memerintahkan Kasubbag Protokol Pemko Medan, Syamsul Fitri Siregar, untuk mencari dana demi menutupi non-budget perjalanan ke Jepang dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Orang pertama yang dimintai dana adalah Kadis PUPR, Isa Ansyari, yang mengirim Rp200 juta ke Eldin atas permintaan melalui Syamsul untuk keperluan pribadi Wali Kota. Dana selanjutnya diperoleh dari kepala-kepala dinas yang akan dimintai kutipan dana (pungli).

Dengan demikian, KPK menetapkan Eldin dan Syamsul sebagai pihak penerima suap dan disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Isa Ansyari ditetapkan sebagai pihak pemberi suap dan disangkakan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.