Connect with us

Politik

30 Ribu Personel TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Presiden

Published

on

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian

Geosiar.com, Jakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, selain istana Presiden dan Wakil Presiden, pengamanan ketat juga akan diberlakukan ke pusat perkekonomian.

“Ada beberapa titik kritis yang harus kita perkuat termasuk Istana Presiden, wilayah-wilayah lain yang menjadi konsen adalah tempat-tempat ekonomi contohnya Glodok, Jembatan tiga, termasuk yang harus kita pertebal adalah Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma, dan objek vital lainnya,” ujar Hadi di Monas, Kamis (17/10/2019).

Hadi menyatakan, pihaknya menyiagakan 30 ribu personel gabungan dari TNI-Polri ketika hari pelantikan presiden dan wakil presiden. Dalam pelaksanaanya, seluruh personel akan disebar di sejumlah titik.

Sementara khusus pengamanan ke Presiden, Wakil presiden berserta keluarga dan tamu dari luar negeri penjagaan dilakukan mulai dari kedatangan hingga ke DPR/MPR.

“Beberapa tempat yang menjadi konsentrasi diantaranya adalah Gedung DPR/MPR itu sendiri dengan perimeter yang sudah kita tentukan,” tutur dia.

Hadi mengatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU siap untuk menjalankan tugas pengamanan itu.

Politik

Diundang Erick Thohir, Ahok Diminta Menjabat di BUMN?

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama

Geosiar.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok mengaku siap apabila dilibatkan dalam pengelolaan BUMN.

“Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia,” ungkap Ahok di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Ia mengaku bakal dilibatkan untuk menjabat di salah satu BUMN. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN selama satu setengah jam sebelumnya.

“Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” tutur Ahok.

Ahok juga menyatakan belum dapat memastikan waktu resmi untuk jabatan yang akan didudukinya nanti.

Mengenakan kemeja batik berwarna coklat dan balutan celana hitam, Ahok tiba di kantor Kementerian BUMN sekira pukul 09.38 WIB. Dirinya diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk datang hari ini membicarakan mengenai BUMN ke depan.

Usai bertemu Menteri BUMN, Ahok mengungkapkan pertemuannya selama satu setengah jam hanya membicarakan soal perusahaan BUMN.

“Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja,” tutupnya.

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga Terima Keluhan Guru Honor

Published

on

Medan, Geosiar.com – Puluhan guru honor yang tergabung di Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan temui Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE di ruang kerjanya gedung dewan, Selasa (12/11/2019).

Delegasi yang dipimpin Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis kepada Ihwan Ritonga menyampaikan permasalahan guru honorer yang belum juga selesai hingga saat ini. Seperti bantuan Rp15 miliar yang dianggarkan di APBD Pemko Medan hingga saat ini belum diterima para guru honor.

“Padahal kami sudah tidak menerima gaji selama 5 bulan pak. Masak kami harus menunggu dana BOS yang berikutnya,” ucapnya mempertanyakan.

Fahrul dan para guru honor lainnya berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi keluhan mereka ke Wali Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Medan.

“Kami juga meminta pada Pak Ihwan menyuarakan isi hati kami ini juga. Stop penerimaan guru honor di sekolah-sekolah agar lebih sejahtera lagi. Kami juga berharap guru honor gajinya sesuai UMK, atau paling tidak sesuaikan dengan gaji honor di dinas-dinas,” pintanya seraya menjelaskan bahwa semua guru honor merupakan tamatan S1.

Menyikapi keluhan para guru honor, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, mengatakan akan berupaya menyanpaikan keluhan mereka ke Dinas Pendidikan.

“Kita paham kondisi guru-guru honor di Kota Medan yang terima gaji Rp 300 ribu – Rp 600 ribu per bulan. Tiap rapat kita sampaikan ke Disdik Medan supaya kesejahteraan guru honor di Medan diperhatikan. Makanya kemarin ada bantuan insentif yang Rp15 miliar itu. Bagaimana teknisnya, kita serahkan ke Disdik, ” ujarnya.

Ihwan menambahkan, secara tegas Fraksi Gerindra tiap tahun terus mendorong Pemko Medan supaya memperhatikan nasib guru-guru honor. Begitupun dirinya berharap semua guru bersabar. “Tahun 2020 juga akan kita anggarkan lagi insentif ke guru-guru honor. Kami tetap memperhatikan kebutuhan guru honor karena menyangkut peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, kepada kepala sekolah, Ihwan menegaskan agar tidak menunda-nunda penyaluran dana BOS, di mana di dalamnya terdapat pembayaran gaji guru honor. “Pendapatan daerah kita di angka Rp 2,2 triliun per tahun. Kalau seluruh potensi bisa dikelola dengan baik, bisa mencapai Rp 4 triliun. Memang, tidak semuanya bisa dianggarkan Pemko Medan. Tapi bersabarlah, semua akan mengarah pada kesejahteraan,” terangnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Kuasa Hukum Temui Imam Nahrawi Akibat Gugatan Ditolak

Published

on

Kuasa hukum eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi

Geosiar.com, Jakarta – Kuasa hukum eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Saleh mengaku bakal menemui kliennya pasca permohonan gugatan praperadilannya ditolak.

“Langkah selanjutnya, kita duduk bersama tim sekaligus berkoordinasi dengan pak Imam Nahrawi, langkah hukum selanjutnya seperti apa,” tutur Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Hakim tunggal praperadilan Elfian hari ini menolak seluruh permohonan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan suap dana hibah KONI itu terhadap KPK.

“Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim Elfian saat membacakan putusan praperadilan, pada Selasa (12/11/2019).

Hakim menyatakan penetapan status tersangka Imam Nahrawi sah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Termohon, tambah hakim, sudah memiliki dua alat bukti yang sah yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat.

“Menimbang bahwa persoalan apakah dari bukti-bukti di atas mempunyai kualitas terbukti atau tidaknya pidana dari seorang tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara,” kata hakim Elfian dalam pertimbangannya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com