Connect with us

Politik

Ditanya soal Perpu KPK, Jokowi Bungkam

Published

on

Presiden Indonesia Joko Widodo

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan bersuara saat ditanya mengenai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang akan berlaku mulai besok, Kamis (17/10/2019). Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu disahkan 1 bulan lalu, tepat pada 17 September 2019.

Saat ditanya, Jokowi hanya diam dan tersenyum. Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hadir pun menyela, seperti Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Soal pelantikan dong,” tutur Bamsoet.

Jokowi saat itu bersama pimpinan MPR baru saja mengadakan pertemuan untuk membahas finalisasi acara pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.

Bukan kali ini saja Jokowi bungkam saat disinggung soal UU KPK. Setelah pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu, Jokowi juga tak menjawab saat ditanya kepastian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) KPK.

Ketidakjelasan terkait nasib Perpu KPK juga menjadi sorotan, salah satunya dari Anita Wahid, putri ketiga mendiang Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Anita Wahid mengatakan Jokowi tidak menunjukkan sikap yang jelas dan tegas terkait rencana menerbitkan perpu KPK.

Jokowi pernah menggelar pertemuan dengan tokoh dan cendekiawan untuk menampung usulan mengenai Perpu KPK. Pertemuan itu berlangsung pada 26 September 2019 di Istana Merdeka.

Politik

Demokrat Soal Usulan Presiden 3 Periode: Cukup 2 Kali

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat menolak dengan tegas usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal iti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menyebut usulan itu bukan rencana MPR.

“Enggak tahu (asal munculnya usulan). Itu mungkin selentingan saja, tapi yang jelas itu tidak merupakan salah suatu dari agenda,” ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, perubahan masa jabatan presiden belum begitu diperlukan. Dia menegaskan bahwa masa jabatan presiden selama 2 periode sudah cukup optimal.

“Saya pikir sudah cukup 2 kali 5 tahun. Ya tidak urgensinya dan belum ada pikiran untuk sampai sejauh itu,” lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Lebih jauh, Syarief mengungkapkan rencana MPR untuk amendemen UUD 1945 baru dalam tahapan penyempurnaan badan pengkajian. MPR juga baru berencana untuk meminta masukan para tokoh.

“Kedua, pimpinan-pimpinan MPR juga masih sedang bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat, apakah para tokoh-tokoh partai politik. Kemudian di samping daripada itu kita juga baru merencanakan baru roadshow ke beberapa daerah. Jadi masih jauh,” tandasnya.

Continue Reading

Politik

PAN Pertanyakan Tugas dan Fungsi Stafsus Presiden

Published

on

Presiden Jokowi mengenalkan tujuh staf khusus, Kamis (21/11/2019) sore. [Foto: ANTARA/Wahya Putro A]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapan mengenai jajaran staf khusus (stafsus) yang baru saja diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN menganggap pengangkatan itu bertolak belakang dengan semangat dan prinsip efisiensi birokrasi di Indonesia.

“Dikhawatirkan, para staf khusus tersebut akan semakin membuat gemuk birokrasi di lingkungan istana,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, Jumat (22/11/2019).

Saleh mengatakan bahwa jajaran pembantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan sudah sangat banyak, mulai dari menteri, wakil menteri, staf kepresidenan, juru bicara hingga staf rumah tangga kepresidenan.

“Dengan pembantu sebanyak itu sebenarnya sudah membantu presiden mengatasi persoalan pemerintahan. Tak perlu lagi ditambah oleh tujuh staf khusus. Silakan dinilai sendiri, apakah itu efisien atau tidak,” sambungnya.

Lebih jauh, dia mempertanyakan perihal tugas dan fungsi ketujuh staf khusus tersebut. Dia menilai bahwa publik perlu penjelasan mendetail terkait tugas yang akan diemban oleh tujuh staf khusus baru itu.

“Saya tidak tahu apakah pada periode yang lalu presiden sudah memiliki staf khusus atau tidak. Sebab, saya tidak tahu atau tidak pernah mendengar aktivitasnya. Atau bisa saja, jumlahnya sedikit pada waktu itu sehingga kurang menggema,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah memperkenalkan tujuh staf khusus dari kalangan milenial pada Kamis (21/11) sore. Jokowi mengatakan bahwa tujuh stafsus baru itu tak memiliki bidang tugas khusus. Tapi, akan kerja bersama dalam membuat program dan menyelesaikan masalah.

Continue Reading

Politik

Calon Bos BUMN, Ahok: Hidupku Ditolak Melulu

Published

on

Ahok saat ditemui sebelum Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019). [Foto/SINDOnews]

Geosiar.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya angkat bicara terkait penolakan yang diterimanya usai diisukan menjadi salah satu bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok pun memulainya dari sindiran Rizal Ramli yang menyebutnya kelas Glodok.

“Disamain orang Glodok, saya kaya dong,” tutur Ahok saat ditemui di Hotel Grand Arkenso Semarang, Rabu (20/11/2019).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini justru berterima kasih karena disebut kelas Glodok. Sebab, Glodok merupakan salah satu pusat jual-beli sukses di DKI Jakarta, yang menurutnya tidak mudah untuk menjalankan usaha di sana.

“Dikira gampang jadi orang Glodok, sewa tempatnya mahal. Saya terima kasih,” lanjut dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menganggap bahwa penolakan-penolakan yang diterimanya merupakan hal yang wajar. Ia kemudian memberikan jawaban diplomatis.

“Hidup ini nggak ada yang bisa setuju seratus persen. Tuhan aja ada yang menentang kok,” uajrnya.

Sembari berjalan, ia kemudian melontarkan kalimat keluhan yang mengundang tawa orang yang berada di sekitarnya. “Kayaknya hidupku ditolak melulu,” tukas Ahok sambil tertawa.

Kendati mendapat penolakan, Ahok mengaku tetap bersedia jika memang ditunjuk dan diminta untuk menjadi petinggi salah satu BUMN. Seperti diketahui, Ahok diisukan bakal menjabat sebagai petinggi PLN atau Pertamina.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com