Connect with us

Politik

Dianggap Konstitusi, Jokowi Tak Larang Demo Saat Pelantikan

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak melarang masyarakat berdemonstrasi ketika pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Jokowi menjamin aksi penyampaian pendapat di muka umum dijamin UU.

“Namanya demo dijamin konstitusi,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Sementara, Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Jokowi meminta hal itu ditanyakan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan ia menekankan tidak melarang adanya demo.

“Ya, ditanyakan ke Kapolri,” ungkapnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sebelumnya menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal tersebut dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

“Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu,” tutur Gatot, Senin (14/10/2019).

BEM SI (Seluruh Indonesia) merasa polisi menghalangi keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Keputusan polisi dinilai tak berdasar.

“Kami akan mengeluarkan sikap juga terkait ini. Kalau saya pribadi menyesalkan adanya keputusan itu, sebuah keputusan yang tak mendasar dengan baik,” ujar Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit.