Connect with us

Politik

Dahnil: Prabowo Siap Bergabung Bila Negara Memanggil

Published

on

juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum (ketum) Gerindra, Prabowo Subianto akan menunggu putusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), apakah akan mengajak mereka bergabung ke koalisi pemerintah atau tidak.

“Kami persilakan apabila Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsep Gerindra, dengan kesanggupannya, kami akan bekerja,” tutur juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Padepokan Garudayaksa Partai Gerindra, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

Dahnil menyebut, Prabowo Subianto adalah seorang patriot yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atas pilihan politik yang diambil.

“Bila negara memanggil tidak ada alasan,” ungkap Dahnil menirukan istilah yang disebut Prabowo.

Pada acara internal Partai Gerindra di Hambalang hari ini, Prabowo menyampaikan pidato di hadapan ribuan kader, dan menyebutkan tiga sikap.

Dahnil mengatakan, yang pertama disampaikan yaitu, Prabowo sudah menyerahkan konsepsi berjudul big push atau dorongan besar untuk ekonomi Indonesia terkait ketahanan pangan, energi, dan pertahanan-keamanan.

Kedua, Prabowo mempersilakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan konsep tersebut, dengan atau tanpa melibatkan Prabowo dan Gerindra.

Kemudian yang ketiga, Prabowo menekankan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat.

Konsep ini, lanjut Dahnil, sudah diserahkan sebulan sebelum Prabowo bertemu Jokowi pada Jumat 11 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan.

Politik

Diundang Erick Thohir, Ahok Diminta Menjabat di BUMN?

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama

Geosiar.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok mengaku siap apabila dilibatkan dalam pengelolaan BUMN.

“Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia,” ungkap Ahok di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Ia mengaku bakal dilibatkan untuk menjabat di salah satu BUMN. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN selama satu setengah jam sebelumnya.

“Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” tutur Ahok.

Ahok juga menyatakan belum dapat memastikan waktu resmi untuk jabatan yang akan didudukinya nanti.

Mengenakan kemeja batik berwarna coklat dan balutan celana hitam, Ahok tiba di kantor Kementerian BUMN sekira pukul 09.38 WIB. Dirinya diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk datang hari ini membicarakan mengenai BUMN ke depan.

Usai bertemu Menteri BUMN, Ahok mengungkapkan pertemuannya selama satu setengah jam hanya membicarakan soal perusahaan BUMN.

“Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja,” tutupnya.

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga Terima Keluhan Guru Honor

Published

on

Medan, Geosiar.com – Puluhan guru honor yang tergabung di Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan temui Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE di ruang kerjanya gedung dewan, Selasa (12/11/2019).

Delegasi yang dipimpin Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis kepada Ihwan Ritonga menyampaikan permasalahan guru honorer yang belum juga selesai hingga saat ini. Seperti bantuan Rp15 miliar yang dianggarkan di APBD Pemko Medan hingga saat ini belum diterima para guru honor.

“Padahal kami sudah tidak menerima gaji selama 5 bulan pak. Masak kami harus menunggu dana BOS yang berikutnya,” ucapnya mempertanyakan.

Fahrul dan para guru honor lainnya berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi keluhan mereka ke Wali Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Medan.

“Kami juga meminta pada Pak Ihwan menyuarakan isi hati kami ini juga. Stop penerimaan guru honor di sekolah-sekolah agar lebih sejahtera lagi. Kami juga berharap guru honor gajinya sesuai UMK, atau paling tidak sesuaikan dengan gaji honor di dinas-dinas,” pintanya seraya menjelaskan bahwa semua guru honor merupakan tamatan S1.

Menyikapi keluhan para guru honor, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, mengatakan akan berupaya menyanpaikan keluhan mereka ke Dinas Pendidikan.

“Kita paham kondisi guru-guru honor di Kota Medan yang terima gaji Rp 300 ribu – Rp 600 ribu per bulan. Tiap rapat kita sampaikan ke Disdik Medan supaya kesejahteraan guru honor di Medan diperhatikan. Makanya kemarin ada bantuan insentif yang Rp15 miliar itu. Bagaimana teknisnya, kita serahkan ke Disdik, ” ujarnya.

Ihwan menambahkan, secara tegas Fraksi Gerindra tiap tahun terus mendorong Pemko Medan supaya memperhatikan nasib guru-guru honor. Begitupun dirinya berharap semua guru bersabar. “Tahun 2020 juga akan kita anggarkan lagi insentif ke guru-guru honor. Kami tetap memperhatikan kebutuhan guru honor karena menyangkut peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, kepada kepala sekolah, Ihwan menegaskan agar tidak menunda-nunda penyaluran dana BOS, di mana di dalamnya terdapat pembayaran gaji guru honor. “Pendapatan daerah kita di angka Rp 2,2 triliun per tahun. Kalau seluruh potensi bisa dikelola dengan baik, bisa mencapai Rp 4 triliun. Memang, tidak semuanya bisa dianggarkan Pemko Medan. Tapi bersabarlah, semua akan mengarah pada kesejahteraan,” terangnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Kuasa Hukum Temui Imam Nahrawi Akibat Gugatan Ditolak

Published

on

Kuasa hukum eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi

Geosiar.com, Jakarta – Kuasa hukum eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Saleh mengaku bakal menemui kliennya pasca permohonan gugatan praperadilannya ditolak.

“Langkah selanjutnya, kita duduk bersama tim sekaligus berkoordinasi dengan pak Imam Nahrawi, langkah hukum selanjutnya seperti apa,” tutur Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Hakim tunggal praperadilan Elfian hari ini menolak seluruh permohonan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan suap dana hibah KONI itu terhadap KPK.

“Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim Elfian saat membacakan putusan praperadilan, pada Selasa (12/11/2019).

Hakim menyatakan penetapan status tersangka Imam Nahrawi sah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Termohon, tambah hakim, sudah memiliki dua alat bukti yang sah yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat.

“Menimbang bahwa persoalan apakah dari bukti-bukti di atas mempunyai kualitas terbukti atau tidaknya pidana dari seorang tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara,” kata hakim Elfian dalam pertimbangannya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com