Connect with us

Politik

KPK Minta Jokowi Tunda Penandatanganan RUU KPK

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Tiga hari ke depan atau tepatnya tanggal 17 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal menentukan apakah akan menerbitkan Perpu KPK atau menandatangani hasil revisi UU KPK yang sudah dibahas oleh DPR RI dan pemerintah.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengomentari hal tersebut, ia meminta Presiden Jokowi agar menunda menandatangani RUU KPK tersebut.

Laode mengatakan bahwa setelah KPK melakukan kajian terkait RUU KPK, ternyata ada sekitar 26 poin yang bakal menganggu kinerja KPK ke depannya.

“Kami berharap kepada presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan pada lebih 26 kelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh presiden bahwa akan memperkuat KPK,” ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

Laode pun berulang kali menyampaikan bahwa bila RUU KPK mulai diterapkan, maka akan membuat lima pimpinan KPK bukan lagi sebagai pimpinan tertinggi di lembaga antirasuah tersebut.

“Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan-kewenangan komisioner KPK ke depan,” ucap Laode.

Selanjutnya mengenai Dewan Pengawas yang ada dalam draft RUU KPK juga dianggap hanya akan membuat kebingungan dalam kinerja KPK ke depan.

“Kerancuan yang utama karena satu bahwa dewan pengawas juga bukan kerja hukum. Tapi dia mengotorisasi penggeledahan, penyitaan, bahkan penyadapan itu pasti akan menjadi akan ditentang di praperadilan, bagaimana bukan seorang penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini akan sangat mempengaruhi kerja KPK ke depan,” tutup Laode.