Connect with us

Nasional

SBY Dipastikan Bakal Bertemu Jokowi Lagi

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Geosiar.com, Jakarta – Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan bakal bertemu kembali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membenarkan hal itu untuk membahas finalisasi kemungkinan Demokrat bergabung dengan pemerintah.

“Kalau kami bilang finalisasi, tentu akan ada pertemuan lanjutan,” ujar Ferdinand kepada awak media, Jumat (11/10/2019).

Pertemuan antara SBY dan Jokowi kemungkinan akan terjadi menjelang pelantikan atau setelah pelantikan.

Seebelumnya pada Kamis (10/10/2019), Jokowi dan SBY sudah bertemu empat mata di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. Setelah pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa keduanya membahas soal pembentukan kabinet. Tetapi, Jokowi tidak berkata lebih rinci apakah Partai Demokrat telah resmi menyatakan bergabung ke koalisi pemerintah atau tidak.

Meski belum jelas akan merapat dengan koalisi Jokowi, Demokrat telah menyodorkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan memastikan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan menjadi prioritas disodorkan sebagai calon menteri, jika partai ini diterima bergabung dengan koalisi Jokowi.

“Pos mana pun itu terserah Presiden terpilih. Orangnya ya yang jelas kalau di Demokrat pasti pertama kali, ya AHY lah,” kata Syarief Hasan.

Ekonomi

Panja Jiwasraya Dapat Dukungan dari Istana

Published

on

Ilustrasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Geosiar.com, Jakarta – Pembentukan panitia kerja (panja) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Komisi VI dan XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya mendapat sinyal positif dari Istana Kepresidenan RI.

“Pemerintah menyambut positif pembentukan Panja Jiwasraya oleh komisi VI dan Komisi XI DPR,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2020).

Dukungan itu diperoleh karena panja dinilai mempunyai visi misi yang sama dengan pemerintah, yakni meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah restrukturisasi.

“Visi dan misinya sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dan menentukan langkah-langkah terukur restrukturisasi Jiwasraya dan penyelamatan dana nasabah,” lanjut dia.

Melalui Panja ini, harap Fadjroel, industri jasa keuangan Indonesia semakin bisa terawasi dengan baik sehingga ke depannya akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Panja tersebut juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, Panja tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bersama 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Tbk.

Sebagai informasi, Panja Jiwasraya akan diketuai Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra sebagai sekretaris. Panja ini akan diisi 30 orang dari 9 Fraksi di DPR. Namun, baru diisi 28 orang dari 8 Fraksi, karena Fraksi Demokrat belum menyerahkan nama.

Continue Reading

Ekonomi

Garuda Ketok Palu Dirut dan Komisaris Baru

Published

on

Ilustrasi Gedung PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Geosiar.com, Tanggerang – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Ari Askhara yang dipecat karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (22/1/2020).

Garuda juga memutuskan untuk mengangkat lima komisaris baru, yakni Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama, Elisa Lumbantoruan dan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen, dan Peter F Gontha sebagai Komisaris.

Selain itu, Garuda juga mengumumkan daftar direksi baru yang dibawahi oleh Irfan Setiaputra, yaitu Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Direktur Operasi.

Kemudian, Aryaperwira Adileksana sebagai Direktur Human Capital, Rahmat Hanafi sebagai Direktur Teknik, Ade R. Susardi sebagai Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT, dan M. Rizal Pahlevi sebagai Direktur Niaga dan Kargo.

Seperti diketahui, bongkar pasang petinggi Garuda digelar lantaran kasus yang menjerat mantan Dirut Garuda Ari Askhara pada awal Desember 2019 yang berdampak pada pemecatannya oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain Ari, empat direksi Garuda lainnya juga diberhentikan terkait kasus yang sama.

Continue Reading

Nasional

Kapolda Metro Didesak Usut Dugaan Penyetruman Lutfi

Published

on

Lutfi Alfiandi alias Dede, demonstran pelajar 'pembawa bendera' Merah-Putih saat demo pada 30 September 2019. [Foto: dok/ist]

Geosiar.com, Jakarta – Lutfi Alfiandi alias Dede yang merupakan demonstran pelajar ‘pembawa bendera’ Merah-Putih saat demo pada 30 September 2019 bersaksi telah disetrum agar mengakui bahwa dirinya lah yang melempar batu ke aparat Kepolisian. Hal itu disampaikannya di depan majelis hakim dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada Senin (20/1) kemarin.

“Iya dipukul dan disetrum dan itu sama dengan tahanan lain,” ujar pengacara Lutfi, Sutra Dewi, kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Menanggapi pengakuan itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau agar Kapolda Metro Jaya segera mendalami kesaksian itu. Sebab, apabila pengakuan itu diabaikan maka kepercayaan publik terhadap polisi akan menurun.

“Langkah terbaik, ya Kapolda harus mengusut itu secara transparan. Karena hal itu disampaikan di hadapan hakim. Jika tidak diusut maka akan bisa menurunkan kepercayaan publik pada kerja-kerja kepolisian,” tutur Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dikutip dari detikcom, Selasa (22/1/2020).

Selama ini, kata Amiruddin, Komnas HAM belum pernah menemukan kasus serupa pada terdakwa demonstran lain. Amiruddin berpendapat bahwa pengakuan itu bisa menjadi gerbang guna mengungkap kasus yang tak kunjung tuntas itu.

“Sewaktu dulu kami investigasi hal-hal begitu belum terungkap secara jelas. Kesaksian Lutfi ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman. Ia juga meminta agar kesaksian Lutfi tersebut segera didalami pihak penyidik.

“Makanya harus didalami yang seperti itu agar praktik-praktik penegakan hukum kita ke depan bersih dari pelanggaran HAM,” kata Habiburokhman di kompleks MPR/DPR, kemarin.

Namun, ia menyadari bahwa pengakuan Lutfi tersebut sulit untuk dibuktikan. Apalagi selama pemeriksaan Lutfi tidak didampingi kuasa hukum.

“Ya, susah, susah. Yang begituan itu kan susah dibuktikan satu sama lain karena nggak ada pengacara di situ. Itu kenapa wajib didampingi pengacara. Tapi ya sudahlah, itu bisa saling membantah,” lanjutnya.

Sebagai orang yang menjamin penangguhan penahanan Lutfi, Habiburokhman pun berharap Lutfi bisa mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

“Tapi faktanya orang ini (Lutfi) nggak layak ditahan. Dan kita berharap dihukum ringan. Besok dihukum sesuai dengan apa yang dijalani dan bebas, bisa kembali dengan keluarga, itu yang paling penting,” pungkas Habiburokhman sambil berharap.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com