Connect with us

Ekonomi

Bantu Keuangan BPJS Kesehatan, Kemenkeu Anggarkan Dana Rp10 T

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Dalam rangka menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggarkan dana sebesar Rp8-10 triliun di tahun ini. Pada tahun sebelumnya, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp10,3 triliun.

“Tidak jauh berbeda, kami siapkan Rp8-10 triliun. Dananya sudah ada semua di APBN, sehingga nanti tidak ada kekurangan,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Namun, anggaran dana itu disebutnya masih bisa bertambah sekitar Rp2-3 triliun. Adapun dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

“Itu semua sudah kami cadangkan,” lanjutnya.

Kendati mendapat dukungan sebesar Rp10 triliun, jumlah itu belum mencukupi seluruh proyeksi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang sebesar Rp28 triliun. Oleh karena itu, pemerintah masih harus berupaya untuk menambal defisit keuangan perusahaan.

“Pemerintah tentu akan mencari sumber dana baru. Namun, defisit keuangan bisa tidak sebesar proyeksi,” ungkapnya.

Sebenarnya, pemerintah sudah mengucurkan dana untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan mulai tahun 2014. Pada 2014, pemerintah memberikan aliran dana Rp1,9 triliun untuk menutup defisit perusahaan.

Kemudian, pada 2015, pemerintah menyuntik Rp5 triliun. Sedangkan pada 2016, pemerintah memberi kucuran Rp6,8 triliun. Dan pada 2017, pemerintah memberi Rp10,2 triliun.

Ekonomi

Pengamat Nilai Tim Ekonomi Jokowi Tidak Tepat

Published

on

Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Foto: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Geosiar.com, Jakarta – Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyampaikan pandangan terhadap pemilihan menteri yang membidangi masalah perekonomian Indonesia.

Dalam penilaiannya, Bhima menyebut tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tepat. Menurutnya, Jokowi terkesan mengakomodir kepentingan partai politik dengan mengangkat politisi sebagai menteri.

“Terlalu banyak politisi, jadi Pak Jokowi terkesan mengakomodir kepentingan parpol koalisi,” jelas Bhima, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut, dia mencontohkan Menko Perekonomian yang dijabat oleh Airlangga Hartanto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Dia menganggap tak etis jika tugas Menko Perekonomian diemban seorang politisi.

“Misalnya Menko Perekonomian, idealnya memang bukan politisi yang duduki jabatan Menko Perekonomian karena pos Menko sangat strategis. Lagipula kinerja pak Airlangga di Kementerian Perindustrian bisa dibilang jauh dari harapan, misalnya deindustrialisasi prematur terus berlanjut” kritik Bhima.

Keputusan pengangkatan menteri ini, lanjut Bhima, juga berdampak langsung pada respon pasar yang cenderung negatif. Ironisnya, Bhima menyebut Rp121 miliar dana asing langsung cabut dari Indonesia usai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Dana asing kabur Rp 121 miliar pasca pengumuman, karena kecewa terhadap pos strategis di bidang ekonomi yang diduduki oleh sosok yang kurang pas,” ungkap Bhima.

Adapun menteri yang khusus membidangi ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yaitu Menko Perekonomian AirlanggaHartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Kemudian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Lalu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Continue Reading

Ekonomi

Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Published

on

Ilustrasi Emas Antam.

Geosiar.com, Jakarta – PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sudah mengeluarkan statistik harga emas batangan untuk Selasa (22/10/2019), di mana berada di angka Rp 752.000 per gram.

Mengutip situs Logam Mulia, angka tersebut turun Rp 4.000 bila dibandingkan harga emas pada Senin (21/10/2019). Sementara itu, harga buyback atau harga jual emas batangan tersebut juga turun Rp 4.000 menjadi Rp 673.000.

Sesuai ketentuan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Apabila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, pembeli wajib menyertakan nomor NPWP sewaktu melakukan transaksi.

Berikut harga rincian emas batangan Antam dan sudah termasuk pajak:

0,5 gram Rp 400.500

1 gram Rp 752.000

2 gram Rp 1.453.000

3 gram Rp Rp 2.158.000

5 gram Rp 3.580.000

10 gram Rp 7.095.000

25 gram Rp 17.630.000

50 gram Rp 35.185.000

100 gram Rp 70.300.000

250 gram Rp 175.500.000

500 gram Rp 350.800.000

1.000 gram Rp 701.600.000

Continue Reading

Ekonomi

Ekspektasi Gibran dan Kaesang pada Perekonomian Jilid 2 Jokowi

Published

on

Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR/DPR RI Jakarta pada Minggu (20/10/2019). (Foto: ANTARA/Bayu Prasetyo)

Geosiar.com, Jakarta – Sebagai pengusaha muda, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep pun menyampaikan ekspektasi terhadap perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan ayahnya di periode kedua.

“Semoga lebih baik,” tutur Gibran usai pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu (20/10/2019) di Gedung DPR, Jakarta.

Gibran berharap, perbaikan bisa dilakukan dari segi regulasi, perizinan, terutama yang mencakup sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).

“Semua yang mendukung UMKM, semoga lebih baik,” jelas Gibran singkat.

Senada, Kaesang pun mengharapkan ada perbaikan di sektor UMKM. Bos SangPisang itu optimis jika periode kedua Jokowi perekonomian Indonesia, khususnya UMKM bakal lebih menguat.

“(Ingin) yang terbaik,” jawabnya.

Terkait hal ini, Jokowi dalam pidato pertamanya usai dilantik optimis menyatakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk keluar dari jebakan negara dengan penghasilan menengah.

“Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar,” ujar Jokowi dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden 2019-2024 di di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Hal ini dikarenakan Indonesia berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Oleh karena itu, Jokowi yakin bonus demografi akan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk keluar dari zona penghasilan menengah apabila mampu membagun SDM unggul.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com