Connect with us

Nasional

Tjahjo: Belum Ada Arahan dari Presiden Terkait Penerbitan Perppu KPK

Published

on

Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo

Geosiar.com, Jakarta – Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM atau Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga kini belum ada arahan dari Presiden Jokowi mengenai rencana penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK.

“Sampai sekarang belum ada,” ujar Tjahjo di Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Tjahjo menyebut, apapun nantinya keputusan Presiden Jokowi terkait Perppu UU KPK, pihaknya bakal ‘tegak lurus’ dengan kebijakan tersebut.

“Kami siap melaksanakan apa yang nanti akan menjadi keputusan Bapak Presiden,” ucapnya.

Tjahjo mengaku bakal menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan Kepala Negara terkait rencana penerbitan Perppu UU KPK. Pihaknya juga bakal menyiapkan materi untuk rancangan undang-undang (RUU) yang sempat ditunda.

“Kami menyiapkan semua materi-materi dengan baik dan termasuk juga undang-undang yang kemarin ditunda, ada lima UU ya nanti akan kita monitor apakah masuk di Prolegnas atau tidak di DPR, masalah KUHP, masalah UU Pemasyarakatan, dua itu. Termasuk yang lain UU Pertanahan juga, Minerba juga yang sama, akan kita lihat apakah itu masuk prolegnas atau tidak,” tutur menteri dari PDI Perjuangan itu.

Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham dikatakan akan terus menjalin komunikasi dengan DPR ihwal beleid mana saja yang jadi skala prioritas masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di parlemen.