Soal Perpu KPK, Tjahjo Kumolo: Belum Ada Arahan dari Presiden Jokowi

by

Geosiar.com, Jakarta – Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM atau Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa, hingga kini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terkait Perpu KPK sampai sekarang belum ada,” ujar Tjahjo di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Walaupun belum mendapat arahan, Tjahjo meyakinkan bahwa pihaknya sudah siap melaksanakan keputusan Presiden Jokowi. Kemenkumham juga sudah menyiapkan dengan baik seluruh materi yang dibutuhkan Jokowi.

Tak hanya mengenai Perpu KPK, Kemenkumham juga sudah menyiapkan materi-materi beberapa rancangan undang-undang yang pengesahannya ditunda oleh DPR beberapa waktu lalu, misalnya revisi KUHP, revisi Undang-Undang Permasyarakatan, revisi Undang-Undang Pertanahan, serta revisi Undang-Undang Minerba.

Dirjen Perundang-undangan akan terus berkomunikasi dengan Badan Legislasi DPR mengenai skala prioritas untuk prolegnas.

Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu KPK. “Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita utamanya berupa penerbitan Perpu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/10/2019).