Connect with us

Nasional

Berikut 6 Kelemahan RUU PKS Menurut MUI

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Wido Supraha mengungkapkan 6 kelemahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.

Seperti dilansir dari tempo.co, berikuti ini 6 kelemahan RUU PKS.

Pertama, RUU PKS tidak komprehensif, melainkan parsial. “KDRT hanya berlaku di lingkungan rumah tangga, sodomi enggak diatur. Justru harusnya kita atur secara komprehensif,” ujar Wido saat diskusi bertajuk ‘RUU PKS Berfaedahkah untuk Perempuan Indonesia?’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta pada Sabtu (5/10/2019).

Kedua, RUU PKS dibangun di atas narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya perspektif agama dan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Dan agama dengan feminisme radikal berseberangan. Kita pancasialis. I’m standing in pancasila side. What is your side?” lanjutnya.

Selanjutnya yang ketiga, Wido mengatakan RUU PKS lemah dalam pembuktian kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Keempat, dia menyebut RUU PKS mendikte Kepolisian, Jaksa dan Hakim menabrak KUHP, UU Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Di RUU PKS mewajibkan hakim, jaksa, polisi menyiapkan perangkat, ruangan, alat, personel khusus di setiap wilayah? Kita disuruh mengeluarkan biaya yang harusnya kita bisa optimalkan yang ada,” jelasnya.

Terakhir, atau yang kelima, Dosen pascasarjana UIKA Bogor ini menyebut RUU PKS memuat hukum acara pidana sendiri, terpisah dari hukum acara pidana nasional yaitu KUHP. Terakhir, Wido menyebut RUU PKS menggabungkan hukum formal dan materil.

“Ini yang paling ditolak pakar hukum Indonesia. Ini persoalan kelemahannya,” tandasnya.