Ngabalin Soal Ultimatum Mahasiswa: Ngancam Itu Tidak Bagus

by

Geosiar.com, Jakarta – Mahasiswa dari sejumlah universitas memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) hingga batas waktu 14 Oktober 2019.

“Kami mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat dengan mahasiswa sampai 14 Oktober 2019. Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu,” ujar Presiden Mahasiswa Universitas Trisaksi Dino Ardiansyah usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Menanggapi ultimatum itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, meminta supaya mahasiswa tidak terbiasa menekan presiden. Ngabalin menilai, memberikan ancaman seperti itu sangat tidak mencerminkan generasi baru yang intelektual.

“Sebagai generasi baru dan masyarakat intelektual, jangan membiasakan diri melakukan tekanan. Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus,” kata Ngabalin saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Terkait pemberian jangka waktu hingga 14 Oktober, Bagi Ngabalin itu merupakan sebuah ancaman terhadap Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa Perppu merupakan hak prerogatif presiden, lagi pula sampai saat ini, presiden masih membuka ruang untuk berdiskusi bersama mahasiswa.

“Saya mau bilang, sebagai masyarakat terpelajar, intelektual, generasi baru, bagusnya tidak main-main ancam. Ini kepentingan bangsa negara. Mahasiswa punya satu nama kehormatan besar dalam reformasi. Tapi, Perppu itu kewenangan presiden. Presiden yang punya kewenangan untuk menilai hal Ihwal dalam hal kegentingan, tidak ada satu orang pun yang bisa menilai, setelah Allah, Jokowi yang kedua,” pungkasnya.