Connect with us

Nasional

UU KPK Diwarnai Penolakan, Yasonna: Belum Dijalankan Kok Sudah Suuzan

Published

on

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024 yang juga mantan Menkumham, Yasonna H Laoly.

Geosiar.com, Jakarta – Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi menuai penolakan dari berbagai pihak bahkan saat masih dalam bentuk RUU KPK. Penolakan itu pun tertuang dalam serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa mulai dari daerah hingga pusat, dalam sepekan belakangan.

Kendati demikian, DPR masih kekeh akan menerapkan UU KPK hasil revisi yang sejatinya belum resmi disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski sudah disepakati bersama DPR dan pemerintah.

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta UU KPK hasil revisi dijalankan terlebih dahulu ketimbang berprasangka buruk adalah Yasonna H Laoly. Ia mengatakan agar pihak penolak jangan suuzan sebelum tahu makna dari perubahan UU KPK tersebut.

“Jalankan dulu lah, lihat [prakteknya], kalau nanti tidak sempurna buat legislative review. Belum dijalankan kok sudah suuzan. Kan enggak begitu caranya. Jalankan dulu,” ujar Yasonna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Hal itu disampaikan Yasonna terkait dengan wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK yang ditekankan kepada Presiden Jokowi. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu pun meminta agar tak ada lagi pihak yang menekan Jokowi untuk menerbitkan Perppu dan harus bisa bersikap konsisten terhadap aturan yang telah disepakati sebelumnya.

“Saya kan mengatakan mari kita jadikan bangsa ini untuk terus konsisten menjalankan Konstitusi. Jangan membudayakan neken-neken. Udah lah. Kita atur secara konstitusional saja,” lanjutnya.

Tanpa mendahului kewenangan seorang presiden, Yasonna pun mengimbau Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK seperti yang diminta demonstran. Sebab menurutnya, revisi UU KPK ini dilakukan dalam rangka perbaikan di tubuh KPK sendiri.

“Sebaiknya jangan. Tapi kan kewenangan menetapkan Perppu ada di Presiden. Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK.” pungkas dia.

Terkait pengesahan UU KPK revisi ini, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Wiyono mengatakan bahwa UU KPK itu baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 September lalu, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum meneken apapun.