Connect with us

Politik

Jadi Ketua DPR, Puan Maharani Janjikan 3 Hal Ini

Published

on

Puan Maharani saat berpidato usai dilantik sebagai Ketua DPR RI Periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019) malam. (Foto: jawapos.com)

Geosiar.com, Jakarta – Politisi asal PDI-Perjuangan (PDIP) Puan Maharani resmi terpilih dan dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (1/10/2019) malam.

Sumpah/Janji jabatan pun digaungkan Puan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Sebagai politikus perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI, Puan lantas menjanjikan sejumlah poin penting dalam masa kepemimpinannya selama 5 tahun mendatang.

Dalam pidato pertamanya, Puan menyampaikan 3 poin penting. Poin pertama, ia menegaskan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam satu semangat dan jiwa yang sama.

“Kita perlu berada dalam satu semangat dan jiwa yang sama, untuk secara bersama-sama memantapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Puan Maharani.

Poin kedua, putri dari Presiden RI Ke-5 ini menyatakan bahwa di bawah pimpinannya, DPR tidak akan anti-kritik asal kritik dan masukan bersifat objektif. Selain itu, ia juga mengharapkan banyak masukan dari masyarakat dan media.

“Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat, termasuk para pengamat dan kalangan media massa. Kita tidak antikritik, tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR dan dapat bersikap objektif dalam menilai kinerja kita semua,” ujar Puan Maharani.

“Oleh karena itu, kita akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kita terima dari masyarakat,” lanjutnya.

Terakhir, eks Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu berjanji akan melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang tertunda di periode sebelumnya sebagai prioritas. Dia menyebut, ada delapan RUU yang akan menjadi prioritas.

“Sudah ada 8 undang-undang yang kemarin dalam periode lalu yang kemudian akan ditunda. Tentu saja itu akan jadi prioritas Prolegnas ke depan,” janji Puan.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa untuk ke depannya, DPR tidak perlu memproduksi banyak RUU, melainkan hanya akan fokus kepada beberapa RUU yang dianggap penting.

“Harapan saya, DPR ke depan itu tidak perlu memuat satu produk UU terlalu banyak. Namun kita pilih yang jadi prioritas dan itu akan jadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan DPR periode sebelumnya, delapan RUU yang tertunda adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Perkoperasian, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.