Connect with us

Nasional

Jelang Demo Lanjutan, Jokowi: Boleh Asal Jangan Rusuh

Published

on

Situasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9/2019). (Foto: CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Geosiar.com, Jakarta – Kabar aksi demonstrasi lanjutan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) hari ini, Senin (30/9/2019), ternyata sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas, Jokowi tetap mempersilakan para mahasiswa untuk menyuarakan pendapat di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

“Konstitusi kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).

Kendati mengizinkan aksi ini, Presiden Terpilih Pilpres 2019 itu mengingatkan agar massa tidak membuat kerusuhan dan merusak fasilitas umum, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

“Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian, jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum,” ujar Jokowi mengingatkan.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memastikan bahwa pihaknya bakal mendengar aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

“Kami mendengar kok, sangat mendengar ya,” pungkas Jokowi.

Dalam demo kali ini, AMI memiliki tujuh tuntutan kepada pemerintah atas kondisi yang terjadi saat ini. Adapun tujuh tuntutan itu, yakni pertama, mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang. Sebab, pasal-pasal dalam RKUP dinilai masih bermasalah.

Kedua, pemerintah juga didesak membatalkan revisi UU KPK yang baru saja disahkan. Revisi UU KPK dinilai membuat lembaga anti korupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor. Ketiga, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia, termasuk karhutla.

Keempat, tuntutan menolak revisi RUU Ketenagakerjaan sebab aturan tersebut dinilai tidak berpihak kepada para pekerja. Kelima, menolak RUU Pertanahan sebab aturan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.

Keenam, menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Tuntutan ketujuh mahasiswa adalah mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini, negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.