Connect with us

Dunia

Sidang PBB, JK Harap Negara Lain Hormati Kedaulatan NKRI

Published

on

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2019). (Foto: Dok. Biro Setwapres)

Geosiar.com, New York – Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Jumat (27/9/2019), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan soal penghormatan kedaulatan antarnegara.

“Penghormatan terhadap kedaulatan adalah komitmen yang paling mendasar dan prinsipil dalam hubungan antarbangsa. Komitmen ini harus dihormati. Saya ulangi, harus dihormati,” ujar Jusuf Kalla saat berpidato dalam sidang.

Lebih lanjut, JK memastikan bahwa Indonesia akan selalu menghormati prinsip kedaulatan dan integritas negara lain, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bangsa selama ini. Oleh karena itu, JK meminta agar negara lain juga melakukan hal yang sama terhadap NKRI.

“Di saat yang sama, Indonesia juga mengharapkan negara lain menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia,” tegas JK.

Kendati demikian, Wapres asal Sulawesi Selatan ini tidak menjabarkan lebih lanjut terkait alasannya menekan soal penghormatan kedaulatan antarnegara. Namun, ia sebelumnya pernah mengakui ada intervensi pihak asing dalam kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua.

“Asing mungkin iya. Bukan negara. Bedakan asing dan negara,” cetus JK menanggapi isu kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua pada awal September lalu.

Kala itu, JK menyebut adanya indikasi keterlibatan pihak asing, seperti empat warga Australia yang dideportasi karena ikut aksi demo orang asli Papua (OAP) untuk menuntut kemerdekaan Papua. Selain itu, JK juga menduga adanya intervensi aktivis Papua Merdeka, Benny Wenda dalam sejumlah kerusuhan di Papua.

“Benny Wenda di Inggris itu memberi instruksi atau apa. Dia kan bukan warga Indonesia, tapi sudah warga Inggris. Orang asing juga berarti itu campur tangan [asing],” lanjutnya.

Tak hanya JK, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen M Iqbal, juga mengatakan ada pihak asing yang diduga terlibat dalam upaya provokasi di kerusuhan Papua dan Papua Barat. Namun, ia tak mengungkap siapa dan dari negara mana pihak asing yang terlibat itu.