Connect with us

Nasional

Komisi III DPR Usulkan Copot Jabatan Wiranto

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Ranik.

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Ranik mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Hal ini disampaikan menanggapi kasus tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, yakni Randi (21) dan Yusuf (19) saat berdemonstrasi.

“Kami selaku anggota Komisi Hukum DPR RI, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menko Polhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya,” ujar Erma Ranik, dalam keterangan pers, Jumat (27/9/2019).

Selain Wiranto, Pimpinan Komisi III DPR juga meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara karena dinilai tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi hingga memakan korban jiwa.

“Copot Kapolda Sulawesi Tenggara karena terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi,” lanjut Erma.

Menurut Erma, tewasnya dua mahasiswa dalam aksi demonstrasi menandakan kegagalan Menko Polhukam dalam menangani situasi keamanan. Erma mengatakan, hal wajar jika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah saat merasa ada kejanggalan. Akan tetapi, ia menegaskan pihak keamanan tidak boleh menggunakan kekerasan dan represi ketika menangani situasi seperti itu.

“Indonesia adalah negara demokrasi,” pungkas politikus Partai Demokrat itu.