Connect with us

Nasional

Cegah Demo Mahasiswa, Jokowi Panggil Menristekdikti

Published

on

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Adapun panggilan ini berkaitan dengan gelombang aksi mahasiswa yang menolak pengesahan RUU kontoversial.

Kepada awak media, Nasir mengakui bahwa dirinya dipanggil memang berhubungan dengan hal tersebut. Ia mengatakan, Presiden Jokowi meminta dirinya untuk mengimbau mahasiswa agar tidak kembali turun ke jalan menggelar aksi serupa.

“Kalau untuk saya, Pak Presiden minta mohon mahasiswa diajak bicara dengan baik itu aja. ‎Arahan Pak Jokowi, mereka diajak dialog dengan baik. Tidak turun ke jalan tapi kembali ke kampus masing-masing,” kata Menteri Nasir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Menurut Nasir, Jokowi mengarahkan supaya jangan sampai pihak universitas mengerahkan massa kembali ke jalan yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak keamanan.

“Jangan terjadihal-hal yang mengacaukan keamanan. Presiden sangat terbuka dalam hal ini,” ujarnya.

Menyikapi arahan Presiden Jokowi, Nasir mengatakan bakal menjadwalkan pertemuan dengan rektor di berbagai perguruan tinggi, sekaligus menemui mahasiswa untuk diajak berdialog, mendengar aspirasi, dan meneruskan ke pemerintah pusat.

“Besok pagi bakal bertolak ke Semarang, sore harinya akan ke Madiun. Lalu saya akan ke Pondok Pesantren pada Sabtunya, jelaskan jangan terjadi hal ini. Kalau tidak setuju, sampaikan apa yang diinginkan, nanti kami sampaikan ke presiden,” jelasnya.

Apabila ada rektor yang tidak mampu meredam gerakan mahasiswa, Nasir memastikan pihaknya akan memberi sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia, Kalau dia mengerahkan (mahasiswa), sanksinya keras. Sanksi keras ada dua bisa SP1, SP2,” tegas Nasir.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam substansi menolak pengesahan RUU bermasalah digelar selama dua hari berturut-turut, yakni 23-24 September 2019. Aksi ini digelar serentak di berbagai daerah hingga pusat, di gedung DPR RI.

Berdasarkan laporan, setidaknya 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Selatan. Tiga orang diantaranya dalam kondisi kritis. Ada juga mahasiswa yang dilaporkan hilang.