Connect with us

Politik

MUI Dukung RKUHP: Agar Indonesia Tak Seperti Taliban

Published

on

Aksi massa yang menolak RKUHP.

Geosiar.com, Jakarta – Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih belum bisa terpecahkan, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RKUHP tersebut ditunda karena banyaknya aksi protes.

Ternyata, persoalan ini ikut disoroti Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai lembaga independen, MUI mengatakan bahwa RKUHP merupakan upaya negara untuk mengatur hal yang menjadi kewajiban negara agar tidak sembarangan dalam mempidanakan orang seperti di Taliban.

“Justru kita supaya tidak menjadi Taliban itu maka kita harus mendudukkan mana yang menjadi kewajiban negara mana yang tidak. Kalau semuanya dilepaskan dari urusan tanggung jawab negara ya nanti kita kayak Taliban justru semaunya sendiri” tutur anggota MUI, Ikhsan Abdullah di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Dengan demikian, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengesahan RKUHP walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR RI untuk menunda pengesahan tersebut. Sebab, pasal yang tertuang dalam RKUHP dinilai telah mewadahi seluruh elemen masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak.

“Dari usulan MUI itu hampir semua (pasal) diakomodasi, misalnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak khususnya pasal perzinahan itu sudah diakomodasi dalam bentuk perzinahan yang diperluas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam RKUHP terdapat sejumlah pasal kontroversial di kalangan masyarakat, salah satunya pasal tentang perzinaan yang diatur dalam Pasal 417, 418 dan 419. Pasal 417 ayat 2 menyatakan bahwa orang yang berzina bukan dengan pasangan sah menikah dapat dipidana penjara selama satu tahun.

Sedangkan Pasal 419 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dapat dipidana enam bulan. Kemudian, Pasal 148 ayat 1 mengatakan bagi mereka yang telah berhubungan badan tanpa status perkawinan, lalu pria berjanji mengawini juga akan dipidana.

Politik

Prabowo Berulang Kali Tawari Sandiaga Kembali Jadi Wakil Gubernur DKI

Published

on

Sandiaga Uno

Geosiar.com, Jakarta – Sandiaga Uno menyatakan bahwa dirinya beberapa kali ditawari oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga mengaku, tawaran itu terus diterima dari Prabowo sejak pemilihan presiden 2019 selesai, tepatnya usai putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pilpres.

“Sudah ditawarkan dari awal pilpres selesai, Pak Prabowo beberapa kali bicara,” ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Sandiaga mengatakan, sejak awal dia menolak tawaran itu. Sandiaga mengatakan bahwa dia tak main-main saat melepas jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sejak awal ingin all out membantu Prabowo di pilpres 2019.

Prabowo, sambung Sandiaga, masih menanyakan soal itu hingga kemarin ketika acara rapat kerja nasional Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu ingin tahu apakah Sandiaga belum berubah pikiran.

“Sampai kemarin juga ditanya lagi sama saya, ditanya lagi dan saya sampaikan sudah saya putuskan,” tutur Sandiaga. “Saya enggak berubah pikiran,” jawabnya.

Seperti diketahui, Sandiaga melepas jabatan wakil gubernur pada Agustus 2018 ketika dipinang Prabowo menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2019. Saat itu terhitung baru sepuluh bulan Sandiaga menjadi DKI-2.

Tak hanya mundur dari posisi wakil gubernur, Sandiaga juga sempat keluar dari partai Gerindra dan melepas jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina.

Continue Reading

Politik

Bamsoet: SBY akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma’ruf

Published

on

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019) malam

Geosiar.com, Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku bakal hadir di pelantikan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Presiden keenam ini tadi malam, (16/10/2019) menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengantarkan undangan pelantikan itu.

“Pak SBY menyatakan kesediaannya untuk hadir pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden RI hasil Pemilu 2019.” tutur ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menyampaikan dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10/2019).

Bamsoet menyebutkan, kehadiran SBY di acara pelantikan sekaligus menunjukkan bahwa politik Indonesia kondusif dan para pemimpinnya pun kompak.

Tak hanya SBY, presiden kelima Megawati Soekarnoputri juga bakal hadir dalam pelantikan.

Bamsoet mengantarkan undangan kepada SBY didampingi dengan sejumlah wakil ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Para pimpinan MPR periode 2019-2024 ini sebelumnya sudah mengantarkan undangan kepada Megawati, pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf.

Pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 bakal digelar pada Ahad, 20 Oktober pada pukul 14.30 WIB di Kompleks DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Continue Reading

Politik

30 Ribu Personel TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Presiden

Published

on

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian

Geosiar.com, Jakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, selain istana Presiden dan Wakil Presiden, pengamanan ketat juga akan diberlakukan ke pusat perkekonomian.

“Ada beberapa titik kritis yang harus kita perkuat termasuk Istana Presiden, wilayah-wilayah lain yang menjadi konsen adalah tempat-tempat ekonomi contohnya Glodok, Jembatan tiga, termasuk yang harus kita pertebal adalah Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma, dan objek vital lainnya,” ujar Hadi di Monas, Kamis (17/10/2019).

Hadi menyatakan, pihaknya menyiagakan 30 ribu personel gabungan dari TNI-Polri ketika hari pelantikan presiden dan wakil presiden. Dalam pelaksanaanya, seluruh personel akan disebar di sejumlah titik.

Sementara khusus pengamanan ke Presiden, Wakil presiden berserta keluarga dan tamu dari luar negeri penjagaan dilakukan mulai dari kedatangan hingga ke DPR/MPR.

“Beberapa tempat yang menjadi konsentrasi diantaranya adalah Gedung DPR/MPR itu sendiri dengan perimeter yang sudah kita tentukan,” tutur dia.

Hadi mengatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU siap untuk menjalankan tugas pengamanan itu.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com