Connect with us

Nasional

MUI Apresiasi Penundaan RKUHP

Published

on

Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RUU KUHP dan dikabarkan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR Periode 2014-2019. Hal itu diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI.

“Presiden sebagai pimpinan kita sudah memberikan ruang lagi untuk pembahasan, kajian, dan pendalaman terhadap materi RKUHP,” ungkap Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Kajian mendalam terhadap materi RKUHP diakui sangat penting agar tidak merugikan warga negara.

“Jangan sampai kalau sudah diketok, malah bermasalah untuk kita semua,” katanya.

Ikhsan mengatakan, penundaan ini mesti dimanfaatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga DPR untuk mengakomodasi dan membahas pasal-pasal krusial. “Seperti soal perzinahan, penghinaan terhadap presiden, yang kaitannya dengan perempuan, dan lainnya.”

Keputusan pemerintah menunda pengesahan RKUHP, lanjut Ikhsan, harus ditanggapi dengan positif.

“Barang kali masih ada ruang untuk diperdebatkan lagi dan untuk lebih menyempurnakan lagi pasal-pasal di dalamnya. Itu semangatnya,” tandasnya.