Connect with us

Politik

Mahfud MD Tanggapi Penundaan Pengesahan RKUHP

Published

on

Mahfud MD buka suara terkait penundaan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat. Ia pun memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan kepada kepada DPR.

Menanggapi permintaan Jokowi tersebut, Mahfud MD mengatakan penundaan merupakan hal wajar jika dilihat dari ketatanegaraan. Sebab, RKUHP bisa saja dibahas di periode kepemimpinan yang selanjutnya.

“Kalau secara ketatanegaraan ditunda ya biasa saja gitu, artiya nanti harus dibahas pada periode berikutnya,” kata Mahfud MD dikutip dari kanal Youtube Metrotvnews, Sabtu (21/9/2019).

Akan tetapi, berdasarkan aturan perundang-undangan, lanjut Mahfud, jika RKUHP tidak segera disahkan pada periode awal, maka di periode berikutnya harus mulai dirancang dari awal lagi.

“Tapi kalau menurut aturan perundang-undangan kita, kalau tidak disahkan sekarang ya berarti nanti periode berikutnya itu harus mulai dari awal. Tidak bisa langsung membawa ini sebagai hal yang sudah jadi tinggal dibahas sedikit-sedikit gitu,” tambahnya.

Dengan begitu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap agar RKUHP segera disahkan dan tidak menunggu semua orang menyetujuinya.

“Jika harus menunggu semua orang untuk setuju, maka kemungkinan RKUHP tidak akan pernah disahkan,” lanjutnya.

Ia pun mengimbau, apabila terjadi kekeliruan dalam draf revisian tersebut agar segera diperbaiki melalui Mahkamah Konstitusi.

“Ini sudah sampai di ujung tinggal satu tendangan lagi, padahal kalau saya berpikir ya disahkan. Lalu nanti yang keliru-keliru itu diperbaiki melalui Mahkamah Konstitusi kan lebih cepat, dari pada nanti mulai dari pasal satu lagi dan membangun asumsi baru lagi,” jelasnya.

Kendati demikian, Mahfud MD cuma memberikan pandangan terhadap polemik ini. Ia menyatakan tetap mengharagi keputusan pemerintah untuk menunda pengesahan RKUHP tersebut.

“Tapi okelah ini sudah diputuskan begitu agar ditunda ya kita harus tunggu ini ketataan negaranya harus begitu kala memang tidak disahkan ya ditunda aja dulu,” pungkasnya.