Connect with us

Nasional

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Ini Kata PKB

Published

on

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurutnya, kini saatnya Indonesia mempunyai kitab hukum pidana sendiri untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda itu.

“Kami sangat menyayangkan, kalau tidak sekarang kapan lagi kita punya KUHP sendiri?” ujar Anwar kepada awak media, Sabtu (21/9/2019).

Proses pembahasan dan revisi KUHP ini ternyata telah berjalan selama 40 tahun dengan menguras anggaran, tenaga, dan pikiran.

Menurut Anwar, wajar saja hal ini menimbulkan pro-kontra terhadap RKUHP mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Akan tetapi tambahnya, pengesahan RKUHP sebaiknya tetap dilakukan oleh DPR periode ini.

Anwar mengatakan, pihak-pihak yang tak sepakat dengan RKUHP tinggal mengajukan uji materi saja ke Mahkamah Konstitusi.

“Yang tidak setuju terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru kan bisa ajukan judicial review ke MK,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menunda pengesahan RKUHP. Jokowi menyatakan bahwa ada 14 pasal yang bermasalah, dan menurutnya harus dikaji ulang.

“Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal,” jelas Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).