Connect with us

Nasional

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Ini Kata PKB

Published

on

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anwar Rachman menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo soal penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurutnya, kini saatnya Indonesia mempunyai kitab hukum pidana sendiri untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda itu.

“Kami sangat menyayangkan, kalau tidak sekarang kapan lagi kita punya KUHP sendiri?” ujar Anwar kepada awak media, Sabtu (21/9/2019).

Proses pembahasan dan revisi KUHP ini ternyata telah berjalan selama 40 tahun dengan menguras anggaran, tenaga, dan pikiran.

Menurut Anwar, wajar saja hal ini menimbulkan pro-kontra terhadap RKUHP mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Akan tetapi tambahnya, pengesahan RKUHP sebaiknya tetap dilakukan oleh DPR periode ini.

Anwar mengatakan, pihak-pihak yang tak sepakat dengan RKUHP tinggal mengajukan uji materi saja ke Mahkamah Konstitusi.

“Yang tidak setuju terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru kan bisa ajukan judicial review ke MK,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menunda pengesahan RKUHP. Jokowi menyatakan bahwa ada 14 pasal yang bermasalah, dan menurutnya harus dikaji ulang.

“Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal,” jelas Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Nasional

Istana Rilis Foto Resmi Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

Foto Joko Widodo Jokowi)-Maruf Amin yang dijual pedagang tidak resmi dari pemerintah.

Geosiar.com, Jakarta – Menjelang pelantikan 20 Oktober 2019, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menerbitkan foto resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang bakal dipajang di kantor-kantor pemerintahan dan berbagai lembaga negara.

Penerbitan foto itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Nomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 perihal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024, yang ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Lembaga Non Struktural, para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia1, para Bupati dan Wali kota di seluruh Indonesia, dan para Kepala Perwakilan RI di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri.

“Kami sampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024,” demikian isi surat edaran seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Kamis (17/10/2019).

Dalam surat yang ditandatangani pada 15 Oktober 2019 itu juga menjelaskan bahwa file foto resmi Jokowi-Ma’ruf dapat diunduh langsung di situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). klik disini!

“Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengunduh foto resmi dimaksud melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Penggunaan foto resmi dimaksud agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pratikno dalam isi suratnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Umumkan Kabinet Segera Setelah Pelantikan

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Dok Biro Pers Setpres)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyelesaikan susunan Kabinet Kerja Jilid II. Dia mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri yang bakal membantunya hingga 2024 setelah acara pelantikan.

“Susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya,” tulis Jokowi di akun instagramnya, Kamis (17/10/2019).

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, para menteri berasal dari berbagai bidang profesi. “Akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka,” lanjut dia.

Untuk itu, ia pun meminta publik untuk lebih sabar menunggu pengumuman kabinet tersebut.

“Siapa-siapa yang akan membantu saya di pemerintahan nanti? Sabarlah. Indonesia ini tak berkekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, dan bersedia untuk mengabdi kepada bangsa ini,” kata dia.

Terkait nama-nama prediksi menteri yang bersebaran di media, Jokowi mengaku antusias membacanya. Bahkan, ia membandingkan nama-nama itu dengan kabinet susunannya sendiri.

“Saya telah menerima beberapa versi ‘bocoran’ nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran,” tambahnya.

Kemarin di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan susunan kabinet kali ini banyak diisi wajah baru. Tetapi, dia juga tetap mempertahankan sejumlah menteri kabinet kerja periode 2014-2019 yang dinilai kompeten.

“Ya adalah (yang dipertahankan), yang lama ada. Yang baru banyak,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Continue Reading

Nasional

Walikota Medan Pungli Kepala Dinas, Tutupi Biaya Perjalanan ke Luar Negeri

Published

on

Jakarta – KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga menerima suap total Rp 330 juta untuk menutupi pengeluaran perjalan ke Jepang. Dimana perjalan ke Jepang melebihi pagu anggaran yang ditanggung APBD karena kelamaan dan ajak kerabat.

Memang selama ini Walikota Medan Eldin bersama kerabat dan anggota DPRD Medan kerap perjalanan ke luar negeri seperti Jepang dan negara lainnya. Bisa saja karena menutupi lebih anggaran sehingga dibebankan kepada Kepala Dinas di Pemko Medan. Bakal terungkap Kepala Dinas mana yang dikutip menutupi biaya tak terduga itu.

Perjalanan dinas ke Jepang bersama anggota DPRD Medan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dan Ichikawa. Saat itu, Eldin disebut mengajak istri, dua anak, dan orang lainnya yang tidak berkepentingan.

“Keluarga TDE (Tengku Dzulmi Eldin) bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut, keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar),” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Rabu (16/10/2019).

Akibat ikut sertanya pihak yang tidak berkepentingan itu, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan tak bisa dibayar dengan APBD. Pihak travel yang menangani perjalanan itu kemudian menagih bayaran kepada Eldin.

“TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta,” ucap Saut.

Atas perintah itu, Fitri menghubungi ajudan Eldin untuk membuat daftar target kepala dinas yang akan dimintai ‘kutipan liar’ (pungli). Tidak heran nantinya jika sejumlah Kepala Dinas ikut terlibat.

Dikabarkan, sejumlah masalah di kota Medan dimungkinkan akan memperberat kasus Eldin dengan pasal berlapis.

Pakai Rompi Oranye, Wali Kota Medan Diborgol

KPK menahan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, tersangka kasus dugaan suap. Eldin ditahan selama 20 hari ke depan.

Eldin keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) sekitar pukul 02.35 WIB dini hari. Eldin memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol.

Eldin langsung berjalan menuju mobil tahanan. Ia tak bicara apa pun saat keluar dari gedung KPK.

Selain itu, KPK menahan dua tersangka lain, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar. Para tersangka ditahan di rutan yang berbeda-beda. (dtk/lm)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com