Connect with us

Nasional

Revisi UU PAS: Napi Boleh Jalan-jalan ke Mal dan Pulang

Published

on

Muslim Ayub

Geosiar.com, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS bakal segera disahkan. Beberapa pasal dianggap meringankan dan melonggarkan sanksi bagi narapidana atau napi dalam menjalankan masa tahanan. Misalnya, pasal 9 dan 10 revisi UU PAS yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi.

Anggota Panitia Kerja dari Fraksi PAN, Muslim Ayub mengatakan, hak cuti bersyarat itu misalnya dapat dipergunakan napi untuk keluar lapas dan pulang ke rumah hingga jalan-jalan ke mal, dengan syarat harus diikuti oleh petugas kemana pun.

“Jadi bisa pulang ke rumah atau terserah kalau dia ke mal juga bisa. Asal didampingi oleh petugas lapas,” ungkap Muslim kepada awak media pada Kamis (19/9/2019).

Dalam aturan penjelasan revisi UU PAS itu tidak dijelaskan secara merinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi untuk para napi. Muslim mengungkapkan, nanti akan ada turunan yaitu Peraturan Pemerintah atau PP terkait teknis tersebut.

“Nanti diatur di PP-nya untuk mengatur cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP,” tandas Muslim.

Diketahui, DPR dan Pemerintah telah meloloskan revisi UU PAS dan bakal segera disahkan di Rapat Paripurna. Tak hanya memberikan hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi biasa, hak tersebut juga berlaku kepada napi koruptor atau napikor yang selama ini disebut pelaku extra ordinary crime.

Revisi UU PAS ini juga meniadakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lalu mengembalikan pada pelaksanaan PP Nomor 32 Tahun 1999. Perubahan itu mempermudah syarat remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya. Napikor tak perlu lagi mendapat rekomendasi KPK dan mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Nasional

Istana Rilis Foto Resmi Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

Foto Joko Widodo Jokowi)-Maruf Amin yang dijual pedagang tidak resmi dari pemerintah.

Geosiar.com, Jakarta – Menjelang pelantikan 20 Oktober 2019, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menerbitkan foto resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang bakal dipajang di kantor-kantor pemerintahan dan berbagai lembaga negara.

Penerbitan foto itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Nomor B-117/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 perihal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024, yang ditujukan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Lembaga Non Struktural, para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia1, para Bupati dan Wali kota di seluruh Indonesia, dan para Kepala Perwakilan RI di luar negeri melalui Menteri Luar Negeri.

“Kami sampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden Rl periode 2019 s.d. 2024,” demikian isi surat edaran seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Kamis (17/10/2019).

Dalam surat yang ditandatangani pada 15 Oktober 2019 itu juga menjelaskan bahwa file foto resmi Jokowi-Ma’ruf dapat diunduh langsung di situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). klik disini!

“Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengunduh foto resmi dimaksud melalui website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Penggunaan foto resmi dimaksud agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pratikno dalam isi suratnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Umumkan Kabinet Segera Setelah Pelantikan

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Dok Biro Pers Setpres)

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyelesaikan susunan Kabinet Kerja Jilid II. Dia mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri yang bakal membantunya hingga 2024 setelah acara pelantikan.

“Susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya,” tulis Jokowi di akun instagramnya, Kamis (17/10/2019).

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, para menteri berasal dari berbagai bidang profesi. “Akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka,” lanjut dia.

Untuk itu, ia pun meminta publik untuk lebih sabar menunggu pengumuman kabinet tersebut.

“Siapa-siapa yang akan membantu saya di pemerintahan nanti? Sabarlah. Indonesia ini tak berkekurangan orang-orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, dan bersedia untuk mengabdi kepada bangsa ini,” kata dia.

Terkait nama-nama prediksi menteri yang bersebaran di media, Jokowi mengaku antusias membacanya. Bahkan, ia membandingkan nama-nama itu dengan kabinet susunannya sendiri.

“Saya telah menerima beberapa versi ‘bocoran’ nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran,” tambahnya.

Kemarin di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan susunan kabinet kali ini banyak diisi wajah baru. Tetapi, dia juga tetap mempertahankan sejumlah menteri kabinet kerja periode 2014-2019 yang dinilai kompeten.

“Ya adalah (yang dipertahankan), yang lama ada. Yang baru banyak,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Continue Reading

Nasional

Walikota Medan Pungli Kepala Dinas, Tutupi Biaya Perjalanan ke Luar Negeri

Published

on

Jakarta – KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga menerima suap total Rp 330 juta untuk menutupi pengeluaran perjalan ke Jepang. Dimana perjalan ke Jepang melebihi pagu anggaran yang ditanggung APBD karena kelamaan dan ajak kerabat.

Memang selama ini Walikota Medan Eldin bersama kerabat dan anggota DPRD Medan kerap perjalanan ke luar negeri seperti Jepang dan negara lainnya. Bisa saja karena menutupi lebih anggaran sehingga dibebankan kepada Kepala Dinas di Pemko Medan. Bakal terungkap Kepala Dinas mana yang dikutip menutupi biaya tak terduga itu.

Perjalanan dinas ke Jepang bersama anggota DPRD Medan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dan Ichikawa. Saat itu, Eldin disebut mengajak istri, dua anak, dan orang lainnya yang tidak berkepentingan.

“Keluarga TDE (Tengku Dzulmi Eldin) bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut, keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar),” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Rabu (16/10/2019).

Akibat ikut sertanya pihak yang tidak berkepentingan itu, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan tak bisa dibayar dengan APBD. Pihak travel yang menangani perjalanan itu kemudian menagih bayaran kepada Eldin.

“TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta,” ucap Saut.

Atas perintah itu, Fitri menghubungi ajudan Eldin untuk membuat daftar target kepala dinas yang akan dimintai ‘kutipan liar’ (pungli). Tidak heran nantinya jika sejumlah Kepala Dinas ikut terlibat.

Dikabarkan, sejumlah masalah di kota Medan dimungkinkan akan memperberat kasus Eldin dengan pasal berlapis.

Pakai Rompi Oranye, Wali Kota Medan Diborgol

KPK menahan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, tersangka kasus dugaan suap. Eldin ditahan selama 20 hari ke depan.

Eldin keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) sekitar pukul 02.35 WIB dini hari. Eldin memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol.

Eldin langsung berjalan menuju mobil tahanan. Ia tak bicara apa pun saat keluar dari gedung KPK.

Selain itu, KPK menahan dua tersangka lain, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar. Para tersangka ditahan di rutan yang berbeda-beda. (dtk/lm)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com