Connect with us

Ekonomi

Bekraf Respons Rencana Pengesahan UU Ekonomi Kreatif

Published

on

Akatara Indonesia Film Financing Forum 2017 dibuka oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf di Grand Mercure Harmoni hari ini (15/11). (Foto: Dok. Bekraf)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menanggapi isu pengesahan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif yang sedang dirancang sejumlah kementerian/lembaga dan dipimpin Kementerian Perdagangan, bersama Komisi X DPR. Bekraf berharap, UU tersebut mampu mendorong kemajuan industri ekonomi kreatif di Indonesia.

“UU ini nantinya hanya sebagai payung saja, tidak terlalu detail. Kalau terlalu detail kita khawatir malah akan membatasi kreativitas,” tutur Kepala Bekraf, Triawan Munaf di pembukaan acara Akatara 2019, Jakarta, Kamis (19/09/2019).

Menurut Triawan, kondisi ekonomi kreatif Indonesia masih tertinggal dari Vietnam. Hal ini dikarenakan Vietnam sudah menerapkan UU Ekonomi Kreatif sehingga mengundang para investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, Triawan mengharapkan agar pemerintah segera mengesahkan UU tersebu guna menarik investor.

“Vietnam pas sudah dibentuk UU-nya, langsung nurut semua, investor pun banyak yang datang. Tapi mereka tidak siap infrastrukturnya jadi sekarang kondisinya stagnan. Kita di sini sudah siap infrastrukturnya, UU-nya juga sudah dalam tahap finalisasi yang mudah-mudahan akhir bulan ini selesai. Jadi saya yakin kita bisa lebih maju lagi nantinya dari Vietnam,” harap Triawan.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif sudah ada sejak 2016 yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah melalui Komisi X DPR. Namun, melalui Surat Presiden Nomor R-30/Pres/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, pembahasan RUU itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan. Sejak saat itu, pembahasan kembali dilanjutkan dan telah masuk tahap akhir.

Adapun tujuan undang-undang tersebut antara lain untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global; menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global; dan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif.

Advertisement

Ekonomi

Terjerat OTT KPK, Kekayaan Wali Kota Medan Capai Rp 20,3 Miliar

Published

on

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin

Geosiar.com, Medan – KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). Eldin diamankan karena diduga menerima setoran dari dinas-dinas di Medan.

Menurut pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Eldin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 sebagai Wali Kota Medan. Dalam laporannya, total harta kekayaan Eldin sebesar Rp 20.399.766.565.

Rinciannya, Eldin mempunyai harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 11.581.954.000 yang tersebar disejumlah kota seperti Deli Serdang, Medan, hingga Jakarta Selatan.

Eldin juga memiliki harta berupa lima kendaraan, meliputi 1 roda empat dan 4 kendaraan roda dua dengan nilai mencapai Rp 193.000.000.

Kemudian, Eldin juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 3.663.296.565, serta harta bergerak lainnya Rp 4.961.516.000. Dengan demikian jika ditotalkan, keseluruhan harta kekayaan Eldin adalah Rp 20.399.766.565.

Eldin diamankan KPK bersama dengan enam orang lainnya. OTT ini mengenai dugaan setoran dari dinas-dinas di Kota Medan ke Eldin.

KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 200 juta dalam OTT ini. Kini, Eldin telah dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Ketujuh orang yang kena OTT tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam sebelum menentukan status hukum mereka.

Continue Reading

Ekonomi

BI: Turis Asing di Papua Barat Wajib Pakai Rupiah

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Bank Indonesia atau BI mengingatkan turis asing yang berkunjung ke Papua Barat harus menggunakan mata uang rupiah saat bertransaksi.

Deputi Kepala BI Perwakilan Papua Barat, FX Widarto mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa didapati turis asing yang memakai mata uang asing ketika bertransaksi dengan pedagang di lokasi pariwisata.

Ia menegaskan, setiap transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah.

“Seperti Raja Ampat, di sanakan sudah banyak wisman berkunjung. Transaksi dengan siapapun di sana, baik dengan hotel, pedagang dan lain sebagainya wajib menggunakan rupiah,” ucapnya.

Menurutnya, sudah ada jasa penukaran mata uang baik di Raja Ampat maupun di Kota Sorong yang menjadi pintu masuk menuju Raja Ampat.

“Nanti akan timbul masalah seperti ini, apakah semua masyarakat pedagang itu tahu berapa nilai per satu dolar. Kalau beli rokok atau minuman misalnya, jangan sampai terjadi penipuan,” ungkap Widarto.

BI pun mendorong supaya jasa penukaran valuta asing berkembang di setiap lokasi pariwisata di Papua Barat. Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengajukan izin ke kantor BI.

Ia berharap, kedepannya jasa penukaran mata uang asing bisa diakses secara mudah di Papua Barat.

“Seperti hotel, kita akan dorong agar bisa membuka layanan penukaran uang bagi pengunjung luar negeri. Sehingga mereka mudah, tidak perlu jauh-jauh untuk tukar mata uang,” tutupnya.

Continue Reading

Ekonomi

BPS: Ekspor Indonesia Turun 1,29 Persen di September

Published

on

Aktivitas Ekspor Impor

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada September 2019 mencapai USD 14,10 miliar. Nilai itu turun 1,29 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor sebelumnya, yakni pada Agustus 2019. Serta turun 5,74 persen dibanding September 2018.

“Total nilai ekspor pada September 2019 sebesar USD 14,10 miliar. Turun 1,29 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” kata Kepala BPS, Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Suhariyanto merinci, ekspor migas menyumbang sebesar USD 0,83 miliar sedangkan ekspor non migas menyumbang 13,27 miliar. Kedua komponen itu sama-sama mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

“Dengan nilai ekspor USD 14,10 miliar, kompisisi ekspor menurut sektornya, untuk ekspor migas turun 5,17 persen secara month to month dan secara year on year turun tajam menjadi 37,13 persen,” ujarnya.

Berdasarkan sektor, ekspor non migas menyumbang 94,11 persen dari total ekspor pada September 2019. Masing-masing sektor non migas, misalnya pertanian, pengolahan dan pertambangan menyumbang USD 0,36 miliar, USD 10,85 miliar dan USD 2,06 miliar.

“Sama seperti bulan-bulan sebelumnya, ekspor masih perlu terus diperhatikan,” tutup Suhariyanto.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com